JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan tujuan pemerintah menerapkan kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan BUMN dalam paket kebijakan ekonomi jilid V adalah agar perusahaan BUMN memiliki kemampuan pinjaman lebih besar. Selanjutnya pinjaman itu bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

Berdasarkan paparan satu tahun kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno disebutkan jumlah total aset seluruh perusahaan BUMN mencapai Rp4.580 triliun. Jumlah ini  telah mengalami peningkatan di semester pertama tahun 2015 menjadi Rp4.664 triliun.

Menurut Rini, memang dengan revaluasi aset, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan perusahaan akan meningkat. Namun dengan kebijakan paket ekonomi V pemerintah telah menawarkan insentif berupa besaran tarif khusus hingga 3 persen dari ketentuan yang ada sebesar 10 persen untuk pajak PPh.

Menurutnya dengan pengenaan insentif besaran pajak tersebut dapat memberikan perkembangan neraca keuangan perusahaan menjadi lebih besar. Selain itu revaluasi aset juga menjadikan kemampuan perusahaan dalam meminjam kepada perbankan dapat meningkat untuk membangun proyek-proyek yang menguntungkan.

Untuk revaluasi aset, menurut Rini diprioritaskan kepada  BUMN sektor energi seperti PT PLN (Persero). "Yang paling utama itu PLN, sektor energi paling kita utamakan dan juga sektor pangan, karena seperti Bulog punya banyak aset. Kalau direvaluasi bisa memberikan ruang untuk lebih dapat mengembangkan usahanya," jelasnya.

Oleh karena itu BUMN seperti PT PLN (Persero) dianjurkan untuk segera melakukan revaluasi aset,  karena pemerintah harus membangun transmisi hingga 46 ribu kilometer (Km). Dengan revaluasi ini PLN bisa memiliki kapasitas untuk meminjam lebih besar untuk pembangunan transmisi.

"Revaluasi aset bisa memberikan perkembangan neraca kita lebih besar sehingga kita bisa lebih mampu meminjam," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10).

Diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir saat ini aset yang dimiliki PLN  mencapai Rp600 triliun. Diharapkan dengan revaluasi aset akan ada peningkatan di atas Rp200 triliun, menjadi Rp800 triliun. Menurut Sofyan  perusahaan telah melakukan revaluasi aset sejak tiga bulan lalu. Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil penilaian dari revaluasi aset tersebut.

Ia menargetkan revaluasi aset itu bisa selesai pada akhir tahun 2015. Sebab, perusahaan telah dibantu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam revaluasi aset ini. Dia berharap dari revaluasi aset ini bisa memperoleh insentif pajak sebesar 3 persen. Insentif pajak sebesar 3 persen itu rencananya akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga tak harus disetorkan langsung ke negara.

"Doain saja hasil penilaiannya Rp1000 triliun. Kalau pajak akan kami ajukan menjadi PMN," kata Sofyan.

REVALUASI PILIH PILIH - Sementara itu PT Bank Mandiri Tbk juga telah berencana melakukan revaluasi aset bulan depan. Aset yang akan direvaluasi berupa tanah dan bangunan senilai Rp 6-7 triliun. Mereka berharap revaluasi itu akan meningkatkan nilai aset menjadi Rp 30 triliun.

Menurut  Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, saat ini pihaknya masih mengkaji hitung-hitungan untuk revaluasi aset tersebut, termasuk sedang mencari konsultan keuangan. Namun yang pasti revaluasi aset tersebut bisa direalisasikan sebelum akhir tahun,  sehingga memperoleh potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3.

"Sekarang sedang dikaji. Kita berhitung. Karena ini juga menyangkut pajak walaupun 3% kan harus ada hitungannya. Kita hitung dulu NJOP-nya berapa, Pokoknya rencananya bulan depan," kata Rohan, Jakarta, Sabtu (24/10).

Seperti diketahui, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid V, salah revaluasi aset perusahaan, baik BUMN maupun swasta.  Selama ini, perusahaan enggan melakukan revaluasi aset karena beban tarif pajaknya yang akan meningkat jika aset dinaikkan. Padahal bila revaluasi aset dilakukan, terutama aset properti, bisa membuat nilai aset perusahaan meningkat.

Sedangkan PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan juga akan mulai melakukan revaluasi aset bulan depan. Menurut Direktur Keuangan GIAA I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dengan revaluasi ini diproyeksikan nilai aset perusahaan akan lebih tinggi dan berpotensi mendongkrak laba perseroan, hingga atas 5%.

Di kuartal III-2015, laba bersih perseroan tercatat US$ 51,4 juta atau naik 123,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mengalami kerugian sebesar US$ 220,1 juta.

"Bisa mendongkrak di atas 5%. Harus tahun ini revaluasi aset," kata Askhara  saat konferensi pers di kantor Garuda Indonesia, Jakarta, Jumat (23/10).

Menurutnya revaluasi aset penting untuk mendongkrak kinerja perseroan. Dengan nilai aset yang besar, bisa menarik minat investor terhadap perusahaan tersebut. Tentu ini akan berpengaruh terhadap kinerja perseroan ke depan.

Saat ini, Askhara mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan segala persyaratan untuk revaluasi aset, dan tinggal mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.

"Kita sudah punya nilai komersialnya, kita tinggal ajukan ke pajak, aset itu kan kalau tanah dan bangunan kan pasti naik, maka sekarang yang akan revaluasi itu tanah dan bangunan saja. Sebenarnya kita banyak asetnya pesawat, mesin, banyak tapi kan kita takut, karena dolar AS, ada risiko, sekarang tanah dan bangunan dulu," tandasnya.

PANDANGAN KELIRU -Terkait program revaluasi ini, pengamat ekonomi politik Kusfiardi menjelaskan revaluasi aset dalam paket kebijakan ekonomi jilid V berimplikasi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih rendah.

Pemerintah sengaja mengeluarkan kebijakan keringanan pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset, meski dampaknya potensi penerimaan pajak menjadi berkurang dari kelompok pemilik dana yang seharusnya menjadi target penerimaan pajak.

Terkait pandangan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menilai revaluasi aset akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk meminjam kepada pihak lain, dia menilai pandangan tersebut sangatlah keliru. Menurutnya seharusnya perusahaan BUMN tidak berorientasi pada kegiatan ekonomi yang manfaat ekonominya  jangka panjang. Sebab pembangunan infrastruktur manfaat yang diperoleh baru setelah tiga sampai lima tahun mendatang.

Menurutnya perusahaan BUMN seharusnya lebih memprioritaskan ekonomi yang sifatnya jangka pendek untuk memutar roda ekonomi Indonesia. Dia menambahkan seharusnya Kementerian BUMN dapat melihat celah-celah peluang untuk mengoptimalkan perusahaan BUMN menggerakkan ekonomi Indonesia. Misalnya mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, yang sudah berjalan dan yang membutuhkan dukungan modal.

Menurutnya revaluasi aset memang bisa dimanfaatkan perusahaan BUMN untuk memperbaiki nilai aset perusahaan dan perbaikan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Seharusnya dengan perubahan kinerja keuangan yang menjadi lebih baik dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan fundamental ekonomi, bukan malah menambah beban baru bagi perusahaan.

"Cara pandang Menteri BUMN (Rini Soemarno) menurut saya itu keliru. Harusnya perusahaan BUMN berorientasi memutar roda ekonomi Indonesia," kata Kusfiardi kepada gresnews.com.

Ia menambahkan bahwa revaluasi aset dan paket kebijakan ekonomi itu memfasilitasi pengurangan pajak. Sehingga implikasinya penerimaan pajak menjadi berkurang. Padahal target yang ada sudah sulit terpenuhi. Tapi pemerintah dengan sengaja mengurangi lagi target penerimaan negara melalui paket kebijakan ekonomi ini.

"Menurut saya, orang bodoh mana yang malah memilih menurunkan angka. Di tengah butuh uang dia justru mengambil kebijakan untuk mengurangi sumber penerimaan," katanya.

Revaluasi aset sebenarnya taktik pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Untuk mendorong perusahaan meningkatkan kapitalisasi perusahaan, pemerintah menawarkan revaluasi aset dengan insentif pajak. Untuk sementara memang pendapat negara akan berkurang namun di kemudian hari pendapatan negara akan meningkat.

Namun Kusfiardi justru melihat  dengan kebijakan itu pemerintah tidak punya sense of urgensi. Sebab urgensi saat ini penerimaan negara kita perlu digenjot, supaya pemerintah punya kekuatan finansial melalui fiskal untuk menggerakkan perekonomian di tengah ekonomi yang melemah. Menurutnya potensi yang digerakkan adalah potensi perekonomian lokal, misalnya sektor pangan dan consumer good. "Kalau didorong kan bisa memberi manfaat ekonomi yang punya multiplayer juga," usulnya .

Menurutnya jika hal itu digulirkan meskipun tidak optimal, tapi cukup ada relevansi dengan kondisi saat ini. Nah seluruh paket kebijakan ekonomi itu menjadi irelevan untuk kebutuhan yang ada saat ini, yang mendesak untuk diatasi. Seluruh paket kebijakan ekonomi itu kan untuk jangka menengah dan panjang.

"Kan gak relevan dong. Paket kebijakan ekonomi itu ditujukan untuk situasi menghadapi situasi yang di luar kewajaran," kataya.

Ketidakwajaran itu,  menurutnya, situasi yang berkembang tidak sesuai dengan kondisi di awal. Nah sehingga diperlukan terobosan, terobosan itu kan harus menjawab persoalan yang ada saat ini. Hari ini kan kita butuh pasokan bahan pangan, masa kita membicarakan pasokan bahan pangan untuk bulan depan.


Sebagai informasi dalam paket kebijakan ekonomi jilid V tersebut ada insentif yang diberikan:

1. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi dari 10 persen menjadi 3 persen bila diajukan revaluasinya hingga 31 Desember 2015.

2. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 4 persen bila diajukan revaluasinya pada periode 1 Januari 2016-30 Juni 2016.

3. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 6 persen bila pengajuan revaluasinya 1 Juli 2016-31 Desember 2016.

BACA JUGA:
Tags