Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah para koruptor lebih cepat bebas dari penjara ternyata tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi justru menolak tuntutan Jaksa KPK untuk mencabut hak remisi dan Pembebasan Bersyarat (PB) Muhtar Ependy.

Muhtar dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menghalangi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasan memberikan hukuman tambahan yang baru kali ini disematkan kepada terdakwa kasus korupsi karena dia tak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Jaksa Tito menyebutkan bahwa niat atau kehendak terdakwa tersebut telah diwujudkan dengan cara terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan mempengaruhi saksi-saksi.