JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma´ruf Amin menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati. Ulama ditegaskan Ma´ruf tetap mengawal keutuhan NKRI.

"Ketika negara mengalami ketidakutuhan, adanya prasangka, adanya kekurangan, maka para ulama mengambil inisiatif untuk menyatukan itu. Karena bagi ulama NKRI itu harga mati, NKRI adalah harga mati, Pancasila adalah pilar, oleh karena itu ini harus dijaga," ujar Ma´ruf Amin dalam sambutannya di Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7)

Halaqah Nasional Alim Ulama juga dihadiri Ketum PBNU Said Aqil Siroj dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dalam kesempatan itu, Ma´ruf mengungkapkan rasa syukurnya memiliki tokoh seperti Soekarno yang menjadi presiden pertama Indonesia. Menurut Ma´ruf tanpa Pancasila, maka tidak akan ada NKRI.

"Kita juga beruntung para pemimpin ulama menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tujuh kata di Piagam Jakarta untuk menjalani syariat Islam, sukarela juga para ulama bersedia menerima usulan itu, karena dengan rida ini demi NKRI," tuturnya.

Dia mengatakan, Indonesia harus tetap bersatu. Karena itu masyarakat harus hidup saling berdampingan. "Maka komponen lain hubungannya antara non-muslim dan muslim adalah hubungan saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai, untuk saling mencintai dan menyayangi. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, kita diperintahkan sayangilah orang yang ada di bumi," ujarnya.

Menurut Ma´ruf, kelompok yang ingin memecah belah persatuan masyarakat tidak boleh ada di Indonesia. Upaya pencegahan munculnya kelompok radikal harus dilakukan.

"Ketika ada kelompok yang ingin memisahkan diri, dan memaksakan diri daei negara ini atau radikalisme, ada kelompok intoleran yang kurang memberikan toleransi, ini namanya jamaiyah ego kelompok, jamiyah fanatisme kelompok. (Merasa) yang benar kelompoknya saja yang lain kafir, sesat. Maka kelompok ini namanya takfiri," tuturnya.

Dalam acara ini, Ma´ruf Amin juga mendeklarasikan terbentuknya Majelis Dzikir Hubbul Wathon. Dimana Presiden Joko Widodo berperan sebagai Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akhirnya merapat ke Istana dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu bertepatan dengan open hause yang diadakan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H.

Pertemuan berlangsung sekitar pukul 12.50 WIB, Minggu (25/6), di ruang utama Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sementara dari pihak GNPF MUI hadir Bachtiar Nasir, Zaitun, dan lima orang petinggi GNPF MUI lainnya. Hingga pukul 13.58 WIB, pertemuan masih berlangsung secara tertutup.

Menurut Pratikno, pertemuan tersebut merupakan permintaan dari pihak GNPF lewat Menteri Agama Lukman Hakim.

"Saat open house tadi, saya dihubungi Pak Menteri Agama bahwa Pak Bachtiar Nasir dan kawan-kawan mau menghadap Pak Presiden," kata Pratikno.

Dalam pertemuan tersebut, Bachtiar Nasir dan tim GNPF meminta akses komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. Permintaan tersebut ditampung oleh Jokowi.

"Presiden tadi menyampaikan, ini masalah komunikasi, mari kita membuka komunikasi," kata Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, Minggu (25/6/2017).

Pratikno mengungkapkan alasan mendasar Presiden Jokowi bersedia menerima kehadiran Bachtiar Nasir dan GNPF adalah karena hal itu bertepatan dengan momen Idul Fitri. Selain itu Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ini tengah dibuka untuk umum bagi yang mau berlebaran.

"Alasan mendasar bagi Presiden menerima, sekali lagi, ini tadi acara Idul Fitri, open house. Jadi beliau menerima siapa pun yang memang ingin bersilaturahmi, termasuk beliau-beliau ini," ujar Pratikno.

Menanggapi hasil pertemuan itu Juru bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan terkait persoalan hukum presiden tak akan membuat persoalan hukum menjadi tak adil.

"Presiden tidak akan pernah membiarkan penegakan hukum yang tidak berkeadilan," kata Kapitra setelah bertemu dengan Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/6).

Dalam pertemuan itu, Kapitra menyebut GNPF MUI telah menyampaikan beberapa informasi kepada Presiden soal penegakan hukum. GNPF MUI pun mendapat penegasan dari Jokowi bahwa penegakan hukum harus merata.

"Presiden juga telah merespons bahwa ini negara hukum dan keadilan ini untuk semua. Artinya, tidak boleh ada satu pun penegakan hukum yang melanggar hukum. Dan ini sangat membuat kita semua lega atas antusiasme Presiden menyampaikan komitmennya," kata Kapitra.

Sementara Bachtiar mengatakan Jokowi sempat menjelaskan bagaimana dirinya mengemban amanah rakyat. Jokowi dalam menjalankan programnya juga selalu dengan melihat dan pertimbangan dari berbagai macam sudut pandang.

"Ada yang suka dan tidak suka. Bagaimana Presiden juga harus konsisten dalam program yang dijalankannya. Presiden mengatakan saya harus berani mengambil risiko itu," jelas Bachtiar menjelaskan penyampaian presiden.

Dari pertemuan itu, Bachtiar juga menyimpulkan mereka telah mendapatkan fakta keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dan umat.

"Yang kami juga luar biasa mendapatkannya adalah keberpihakan beliau pada ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan. Kami dengar, alhamdulillah, ada will yang cukup bagus. Sampai yang sama-sama pernah kita dengar bagaimana sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan buat rakyat," katanya. (dtc/rm)

Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menggelar Kongres Ekonomi Umat bertema "Arus Baru Ekonomi Indonesia". Kongres akan dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dari 22 April hingga 24 April 2017.

    "Insya Allah, kongres ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri setidaknya 12 menteri Kabinet Kerja," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M Azrul Tanjung, seperti disampaikan rilisnya  Kamis (20/4).
    
Kongres akan menghadirkan sejumlah pengusaha nasional seperti pimpinan dan pemilik CT Corp, Chairul Tanjung, pemilik Medco Group, Arifin Panigoro, dan lainnya.
Kongres Ekonomi Umat yang digelar untuk pertama kalinya  ini bertujuan tujuan untuk menginventarisasikan, koordinasi, konsolidasi, kolaborasi dan sinergi seluruh eksponen ekonomi umat  sehingga bisa menjawab problematika yang dihadapi ekonomi bangsa, demi terwujudnya kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berperadaban.

"UUD 1945 Pasal 33 telah mengamanatkan kepada kita bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan lainnya. Namun faktanya saat ini banyak penguasaan ekonomi belum merata."

Kepemilikan modal terhadap beberapa sektor penting, terutama yang menjadi hajat hidup orang banyak masih dikuasai oleh pihak tertentu, sementara perundangan membuka seluas-luasnya pada partisipasi seluruh bangsa.

Penguasaan aset-aset ekonomi oleh asing dan usaha besar semakin besar, sedangkan KUMKM hanya memperoleh porsi masih di bawah 20 persen dari nilai ekonomi nasional.
"Dengan demikian terjadi ketimpangan ekonomi dan pendapatan menjadi permasalahan ekonomi Indonesia," ujar Azrul selaku Sekretaris Panitia Kongres Ekonomi Umat.

Kongres ini juga bagian hasil Kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta, pada tanggal 5-11 Februari 2015.  Kongres Ekonomi Umat ini diharapkan dapat menciptakan momentum penting membangkitkan ekonomi umat yang dalam aksinya kelak akan menjadi arus baru ekonomi Indonesia. (rm)

Masalah ekonomi liberal dan tidak bersatunya basis pendukung partai politik (parpol) Islam menjadi sorotan utama acara Halaqoh Kebangsaan Refleksi Akhir Tahun 2014.

"Daripada acara di jalan utama, seharusnya dalam gedung, tapi itu hak polisi, bukan kita. Terkait jalan, Dishub saja tidak bisa nilang, itu polisi yang bisa, baik-baik saja koordinasinya."

Sekjen MUI Jakarta, Samsul Maarif, menegaskan haram memberi uang kepada peminta-minta di perempatan jalan sebab peminta-minta itu terkoordinir dalam suatu jaringan.

"MUI lebih baik keluarkan fatwa atau mengharamkan perbuatan korupsi, daripada untuk BBM bersubsidi."

Program ini merupakan amanat Munas VIII MUI 2010 dan Rakernas MUI 2011 dan telah menjadi salah satu program prioritas