JAKARTA, GRESNEWS.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) tidak akan mangkrak.
"Proyek seperti MRT dan LRT yang membutuhkan biaya besar dan banyak sekali yang harus dipersiapkan. Oleh karenanya proyek MRT yang rencananya akan selesai tahun 2018 dan LRT ke Bekasi dan Bogor Insya Allah akan selesai tahun 2019 dan saya pastikan tidak akan mangkrak,” ujar Menhub usai menghadiri acara Pameran Foto "Menjelajah Infrastruktur Indonesia" di Mall Cetral Park, Jakarta, Rabu, (5/10) .
Menhub mengaku berusaha menjabarkan instruksi Presiden untuk memastikan pembangunan kedua proyek tersebut dapat berfungsi dengan baik. "Presiden selalu mengatakan kepada kami bahwa untuk pembangunan menggunakan prinsip money follow program, artinya setiap rupiah yang dibangun itu bukan saja membangun tetapi dipastikan pembangunan itu bisa berfungsi. Oleh karenanya selain tugas saya untuk menjamin konektivitas, ada kewajiban saya untuk memastikan proyek jadi dibangun," tutur Budi, seperti dikutip dephub.go.id.
Diungkapkan Menhub, saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan MRT Jalur Selatan - Utara Fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) sepanjang 16 km. Progres secara keseluruhan telah mencapai 78,01 % dengan nilai investasi Rp14 triliun. Rencananya proyek MRT tersebut akan bisa dioperasikan pada Maret 2019.
Sedang progres pembangunan untuk LRT hingga awal September tercatat telah mencapai 19,219 %. Untuk lintas pelayanan Cawang – Cibubur progresnya 36,840 %, untuk lintas pelayanan Cawang – Dukuh Atas progresnya 5,245 %, sedangkan untuk lintas pelayanan Cawang – Bekasi Timur progresnya telah mencapai 20,594 %. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana membebankan pengajuan pinjaman Rp2,5 triliun oleh PT MRT ke Pemprov DKI diprotes DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, terkait pinjaman itu, ada perjanjian dimana dana itu seharusnya juga ikut ditanggung pemerintah pusat.
"Harusnya begitu (dibagi dua), kan tambahan biaya bikin MRT itu dibagi dua, 49 persen pusat, 51 persen DKI," kata Taufik di Jakarta, Jumat (4/8) malam.
Taufik berkeras tambahan biaya yang diajukan PT MRT itu seharusnya juga ditanggung pemerintah pusat dan DKI sesuai dengan perjanjian. Taufik juga mempertanyakan kenapa tambahan anggaran itu membengkak.
"Kedua, kok besar perubahan desain doang hampir mendekati Rp1,2 triliun? Tiga perubahan desain doang loh, nggak ngapa-ngapain. Kan nggak masuk akal. Itu yang harus dijelasin ke Dewan," jelas Taufik.
"Sehingga kalau belum dijelasin, kita juga harus bertahan dong. Bisa ditangkep sama kita. (Tambahan itu) macam-macam, ada 5-6 item, total Rp2,5 triliun," paparnya.
Taufik mengaku DPRD masih menunggu jawaban tertulis dari PT MRT. Dia juga mempertanyakan alasan dana tambahan itu hanya dibebankan kepada DKI. "Kan Kita minta jawaban tertulis perubahan desain mahal banget, kenapa mahal banget, belum mateng apa. Kenapa jadi DKI semua," tanyanya.
Taufik menambahkan tambahan pinjaman itu dipastikan akan membebani APBD DKI. Padahal dia memprediksi pada 2019 DKI akan memberikan public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta, MRT, dan LRT untuk memberikan subsidi tiket penumpang.
"Kita pikirin 2019 PSO itu harus jalan semua, MRT, LRT, dan TransJakarta, beban APBD kira-kira mendekati Rp3 triliun. Itu subsidi untuk tiket, itu masih harus dipikirin sama kita jadi beban APBD," kata dia.
Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengaku setuju dengan usulan tersebut. "Saya rasa benar itu. Ya nanti proporsinya dibebankan kepada pusat dan daerah itu proporsinya 51 persen dan 49 persen itu benar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).
Saefullah mengajak legislatif ikut duduk bersama membahas masalah tersebut. Dia berharap antara pihak eksekutif dan legislatif bisa mencari titik temu soal biaya yang nantinya akan membebani APBD DKI itu.
"Ini kan persoalannya belum dibahas,ya ayo bahas itu saya nungguin ini, kami nungguin supaya itu segera dibahas," ajak Saefullah. (dtc/mag)
Terkait kasus Taman BMW, kata Roy, PT Buana Permata Hijau yang mengklaim memiliki tanah daerah tersebut malah sudah mendaftarkan gugatannya ke PTUN karena keberatan atas klaim kepemilikan tanah 12,5 hektar oleh Pemprov DKI.
Roy mengaku tak hanya menemukan data terkait status Taman BMW saja, tetapi data temuannya itu juga mengungkapkan masih banyak sengketa belum terselesaikan terkait proyek MRT di Jakarta.
Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terus dikebut. Chief Representative The Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office Kohara Motofumi mengatakan pihaknya akan terlibat dalam manajemen MRT di Jakarta, bukan hanya sebagai konsultan.
"Saya sudah kirim surat kepada Pak Hatta tentang sharing invesment. Namun, belum ada balasan dari beliau. Dalam surat tersebut sharing invesment ditulisnya tidak 70:30 lho, tapi 60:40. Turun lagi."
Jokowi mengharapkan, pemerintah daerah tidak membayar lebih 30 persen dari total pinjaman proyek senilai Rp15 triliun ke Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). Sedangkan pemerintah pusat menanggung 70 persen dari total pinjaman.
"Ya nggak apa-apa. Aspirasi semuanya keinginan diwujudkan dalam bentuk apapun. Bisa ke sini (Balai Kota), bisa dialog. Mau unjuk rasa yang penting jangan anarkistis."
