JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana membebankan pengajuan pinjaman Rp2,5 triliun oleh PT MRT ke Pemprov DKI diprotes DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, terkait pinjaman itu, ada perjanjian dimana dana itu seharusnya juga ikut ditanggung pemerintah pusat.

"Harusnya begitu (dibagi dua), kan tambahan biaya bikin MRT itu dibagi dua, 49 persen pusat, 51 persen DKI," kata Taufik di Jakarta, Jumat (4/8) malam.

Taufik berkeras tambahan biaya yang diajukan PT MRT itu seharusnya juga ditanggung pemerintah pusat dan DKI sesuai dengan perjanjian. Taufik juga mempertanyakan kenapa tambahan anggaran itu membengkak.

"Kedua, kok besar perubahan desain doang hampir mendekati Rp1,2 triliun? Tiga perubahan desain doang loh, nggak ngapa-ngapain. Kan nggak masuk akal. Itu yang harus dijelasin ke Dewan," jelas Taufik.

"Sehingga kalau belum dijelasin, kita juga harus bertahan dong. Bisa ditangkep sama kita. (Tambahan itu) macam-macam, ada 5-6 item, total Rp2,5 triliun," paparnya.

Taufik mengaku DPRD masih menunggu jawaban tertulis dari PT MRT. Dia juga mempertanyakan alasan dana tambahan itu hanya dibebankan kepada DKI. "Kan Kita minta jawaban tertulis perubahan desain mahal banget, kenapa mahal banget, belum mateng apa. Kenapa jadi DKI semua," tanyanya.

Taufik menambahkan tambahan pinjaman itu dipastikan akan membebani APBD DKI. Padahal dia memprediksi pada 2019 DKI akan memberikan public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta, MRT, dan LRT untuk memberikan subsidi tiket penumpang.

"Kita pikirin 2019 PSO itu harus jalan semua, MRT, LRT, dan TransJakarta, beban APBD kira-kira mendekati Rp3 triliun. Itu subsidi untuk tiket, itu masih harus dipikirin sama kita jadi beban APBD," kata dia.

Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengaku setuju dengan usulan tersebut. "Saya rasa benar itu. Ya nanti proporsinya dibebankan kepada pusat dan daerah itu proporsinya 51 persen dan 49 persen itu benar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

Saefullah mengajak legislatif ikut duduk bersama membahas masalah tersebut. Dia berharap antara pihak eksekutif dan legislatif bisa mencari titik temu soal biaya yang nantinya akan membebani APBD DKI itu.

"Ini kan persoalannya belum dibahas,ya ayo bahas itu saya nungguin ini, kami nungguin supaya itu segera dibahas," ajak Saefullah. (dtc/mag)

BACA JUGA:
Tags