Hasil RUPST memberikan persetujuan untuk membagikan dividen 30% dari laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 217,33 miliar atau setara Rp 23,91 per saham.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (kedua kanan) bersama Plt Gubernur Banten Rano Karno meninjau stand peserta saat membuka Festival Kopi Tanah Air Kita, di Tangerang, Banten

Soal dugaan adanya perpecahan suara diantara petinggi Kejagung soal keputusan penerbitan SP3 kasus Bank Bukopin itu, Widyo menampik. Dia mengatakan jaksa itu satu suara.

Penyidik menemukan telah terjadi penyimpangan dalam proses lelang dan dugaan terjadinya kemahalan harga serta penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan benih kopi se-Indonesia tersebut.

"Tidak ada niat tulus Manajemen untuk bersama-sama melakukan perubahan dan pembenahan di Bank Bukopin, baik itu masalah hukum, penyalahgunaan wewenang dan kebijakan, maupun banyaknya fraud lantaran fungsi pengawasan kurang berjalan," tegas sumber Gresnews.com di Serikat Pekerja Bukopin.

Kasus ini sudah berlangsung lebih dari lima tahun di tahap penyidikan dan Glen sendiri pernah diperiksa oleh Kejagung pada Juni 2007 dalam kapasitas sebagai saksi.

Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut hingga ke pengadilan sebab itu tim penyidik sudah diminta segera menyelesaikan pemberkasan.

Kasus tersebut berawal saat Direksi PT Bank Bukopin yang mengucurkan fasilitas kredit dalam tiga tahap kepada PT Agung Pratama Lestari (APL), senilai Rp69,8 miliar di tahun 2004.

Modus korupsi direksi di Bank Bukopin diduga melalui dana tantiem (bonus prestasi) bagi direksi dan komisaris Bukopin dan gratifikasi berupa commitment fee dari mitra kerja Bukopin seperti perusahaan biro perjalanan.

LEMBAGA Bantuan Hukum (lbh) Jakarta dan Serikat Pekerja (SP) Bukopin sedang menyiapkan laporan ke Ombudsman RI. Guna melaporkan tindakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung yang mengabaikan penanganan kasus SP Bukopin atas tindakan manajemen Bank Bukopin yang memberangus serikat pekerja. Tuntutan lain adalah perbaikan kesejahteraan karyawan, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak pensiun.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasih, kasus Bukopin itu dapat diselesaikan secara internal. "Kami ingin melihat lebih dalam, karena beberapa laporan masuk kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan ini kemudian kami memanggil mereka. Ada ada beberapa yang menjadi catatan besar kami, nanti juga kalau perlu kami akan konfrontir kepada mereka."