Salah satu kendala adalah tertinggalnya Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berinisiatif  merevisi beleid ini.

Sebanyak 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor-kontraktor perusahaan besar dengan jumlah 5% dari total 160.000 badan usaha kontraktor.

Aji menegaskan, Gapensi mendorong semua komponen dan industri konstruksi nasional menghasilkan paket kebijakan perkuatan industri konstruksi nasional agar mampu mewujudkan infrastruktur berkelanjutan.

Dalam awal sambutannya, Presiden SBY meyakinkan pada 15 tahun ke depan, ekonomi Indonesia makin berkembang. Sekarang saja, Indonesia sudah berada di 15 negara dengan ekonomi terbesar, dan pertumbuhannya nomor 2 setelah RRT.