-
Menunggu Aksi Daerah Akui Hutan Adat
Senin, 02/01/2017 12:00 WIBKarena itu, terkait hutan adat yang selama ini dikelola masyarakat adat Malalo Tigo, Mora berharap ada peran aktif pemerintah daerah Sumatera Barat agar kawasan hutan adat masyarakat Malalo Tigo pun mendapatkan pengkuan.
Mau Serahkan Hutan Negara ke BUMDes, Pemerintah Diprotes DPR dan LSM
Jum'at, 27/02/2015 19:00 WIBIa menegaskan, kalau peta masyarakat sudah jelas, maka 37,2 juta hektare yang akan dikelola peruntukkan semakin jelas. Sebab putusan MK 35 jelas mempertegas bukan semua hutan milik negara.
Polisi Bela Perusahaan, Masyarakat Dayak Meratus Dikriminalisasi, Satu Tewas Ditembak
Jum'at, 24/10/2014 02:00 WIBBentrokan terjadi diduga lantaran masyarakat melakukan perlawanan saat dituduh melakukan kegiatan illegal loging di lahan konsesi PT Kodeko.
Aktivis Lingkungan Tagih Janji Jokowi Akui Hutan Adat
Rabu, 15/10/2014 03:00 WIBDia menuntut Jokowi melaksanakan janji-janjinya memberdayakan ekonomi rakyat itu. Dia mengutip ucapan Jokowi supaya JK mengingatkan janjinya tersebut.
Percepatan Penetapan Hutan Adat Bukti Tunainya Hutang Konstitusi oleh Negara
Jum'at, 03/10/2014 04:00 WIBEkonomi kerakyatan akan lahir, jika penetapan wilayah adat yang didalamnya terdapat hutan adat dilaksanakan.
Pengakuan Hukum atas Masyarakat Adat Mulai Tumbuh
Kamis, 02/10/2014 01:00 WIBDengan menjalankan sinergi tersebut, menurut dia, Putusan MK 35 tahun 2012 memiliki makna berarti di lapangan dan tidak hanya sebatas norma teks yang tertulis.
Pengakuan Hutan Adat Butuh Mandat Konstitusi
Rabu, 01/10/2014 19:00 WIBMenyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang tegas menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Perkumopulan HuMa mendorong terbentuknya mandat konstitusi untuk merealisasikan putusan MK tersebut.
Hutan Adat Bukan Hutan Negara, AMAN Desak Pemerintah Laksanakan MK35
Minggu, 16/03/2014 21:01 WIBIronisnya sejak uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang dimohonkan oleh AMAN pada 16 Mei 2013, hingga saat ini Kementerian Kehutanan justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Putusan MK35.