JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara  kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6). Tujuh nama anggota DKPP yang dilanting itu adalah;

1. Hasyim Asy´ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)
2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)
3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)
4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)
5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)
6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)
7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.

Para anggota DKPP akan  memiliki tugas untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, serta kredibilitas penyelenggara Pemilu untuk masa tugas tahun 2017 hingga 2022 mendatang.

Anggota DKPP yang dipilih itu itu mewakili unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masing-masing satu orang, sisanya dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.(dtc/rm)

DKPP menilai dari bukti yang diajukan teradu tidak dapat disimpulkan kesalahan terjadi secara masif dan terorganisasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga, putusan yang dijatuhkan pada ketua dan anggota bersifat pembinaan pada teradu.

Penyelenggara pemilu yang diberhentikan tersebut diantaranya terlibat kasus suap, pembiaran penggunaan fasilitas negara, dan pemalsuan hasil perolehan suara.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan secara  tetap 9 penyelenggara pemilu, memberikan peringatan terhadap 30 penyelenggara pemilu dan merehabilitasi nama baik 20 orang penyelenggara pemilu.

Sigit menambahkan jika KPU dianggap tidak transparan, mereka tidak akan melibatkan pihak terkait. Faktanya, lanjut Sigit, KPU justru melibatkan saksi, polisi, dan banyak orang lainnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menunjukkan tajinya. Dewan beranggotakan tujuh orang itu telah memecat 42 orang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sejak 2012. Termasuk 11 orang yang dilengserkan sepanjang 2013.