Video ini mengupas sisi lain OK OCE yang digadang-gadang sebagai program andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di balik semua klaim tersebut, terselip suatu potensi bahaya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Apa saja rentetan bahaya itu? Siapa pihak yang justru berpotensi mengail keuntungan di balik OK OCE?

Tonton sampai habis video ini dan Anda akan mendapatkan perspektif baru tentang OK OCE.

Becak bakal beroperasi lagi di Jakarta. Itulah janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang akan diwujudkan sekarang. Tapi, apakah semudah itu. Politik becak Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana perspektif hukumnya? Apa konsekuensi politiknya?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan akan menggandeng pakar penataan kota untuk membahas penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah punya kajian, namun perlu ada pertimbangan lain terutama terkait penempatan pedagang kaki lima (PKL) di jalan raya.

Karena itu, Kemenhub tetap akan mengundang pakar untuk membahas penataan itu. "Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri (Perhubungan) bahwa fungsi jalan harus digunakan untuk berlalu lintas. Tapi kita nanti lihat apa sebenarnya kebijakan Pak Gubernur terkait dengan itu sudah ada kajiannya kan? Artinya kan tidak sembarangan atau sekonyong-konyong ada kebijakan seperti itu" kata  di Gerbang Tol Cikarang, Senin (1/1).

Bambang mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu apa yang melatarbelakangi Anies mengambil kebijakan tersebut. Diskusi bersama pakar pun akan digelar. "Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan FGD, kita diskusi, kita undang para pakar, kemudian dari pemerintahan juga, kira-kira bagaimana penataan Tanah Abang ke depan," tuturnya.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menanggapi konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang oleh Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Budi menilai pedagang kaki lima (PKL) harus ditempatkan di lahan yang benar.

Anies-Sandi menata kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya untuk lapak PKL. Budi mengatakan perlu ada pembahasan antara pihaknya dengan Pemprov DKI terkait konsep baru penataan Tanah Abang.

"Makanya itu salah satu yang perlu kita bahas ya nanti, di mana mau taruh PKL, ya pedagang, harus ditaruh di tempat yang benar," ujar Budi di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12).

Menurut Budi, perlu ada rapat antara pihaknya, Pemprov DKI, PT KAI, TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang. Perlu ada pembahasan terkait konetifitas antar moda transportasi umum di lokasi tersebut.

"Ya kita mesti duduk sama-sama dengan PT KAI, DKI yang diwakili Organda, Transjakarta dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus memikirkan bahwa koneksitas antar moda ke moda lain harus difikirkan secara baik," katanya.

"Di situ akan ada terobosan Jakarta seperti apa sehingga daya angkut besar, ya terus lintasan kita lihat lagi dari mana ke mana juga dimungkinkan juga ada feeder-feeder yang skalanya tidak terlalu besar," imbuhnya.

Budi menyebut banyak penumpang KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang bekerja di wilayah Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Dengan adanya bus-bus pengumpan yang tidak terlalu besar, maka akan mengurangi mobil berukuran kecil yang berada di wilayah Stasiun Tanah Abang. "Kalau sekarang ini banyak yang pakai ojek dan macam-macam kalau itu terjamin akan lebih bagus," ucapnya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun akan ditugaskan untuk membantu penyelesaian masalah di Tanah Abang. "BPTJ itu (wewenangnya). BPTJ akan saya tugaskan untuk mengangkat itu sebagai suatu tempat yang seharusnya," tutur dia. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bakal masuk ke dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). "Salah satunya Pak BW. Karena Pak BW yang paling mumpuni di bidang itu," ucap Sandi di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12).

Meski sudah menyebut nama, Sandi masih enggan mengungkapkan nama-nama lainnya. Sandi mengaku, dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membicarakan kriteria tim yang nantinya akan membantu gubernur.

Sandi ingin tim gubernur akan diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, seperti di bidang pencegahan korupsi, penataan pesisir, dan bidang percepatan pembangunan. "Sampai hari ini saya berbicara dengan pak gubernur lebih ke arah kriteria-kriterianya. Tokoh-tokoh yang sudah dikenal sebagai expert di masyarakat. Jadi mohon sabar ada satu-dua hari sebelum mereka bertugas. Nanti kita kordinasi sama pak gubernur," lanjut Sandi.

Perlu diketahui, BW memang bukan orang asing bagi Anies-Sandi. BW merupakan salah satu Tim sukses pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017. BW juga sudah beberapa kali terlihat menyambangi Balai Kota DKI untuk bertemu dengan Anies. Namun, dalam beberapa kali wawancara, BW enggan mengakui bahwa dirinya datang terkait dengan rekrutmen tim gubernur.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta bakal diisi kalangan profesional. Nantinya, anggota TGUPP yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan dikembalikan ke SKPD masing-masing.

"Yang dari PNS DKI kami tidak pakai semua. Kami kembalikan ke... mungkin kembali ke SKPD-nya. Ya (dari kalangan profesional semua)," kata Saefullah.

Dalam menentukan anggota Tim Gubernur, kata Saefullah, tidak dibuka proses pendaftaran. Sebab, sejak pertama kali dibentuk pada era Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, tak diberlakukan proses pendaftaran. "Dulu juga nggak begitu (buka pendaftaran). Tahun 2014, 2015, 2016 nggak begitu. Ini kan tim yang membantu kepala daerah," terang Saefullah.

Di satu sisi, Saefullah memastikan pemilihan anggota Tim Gubernur tak asal tunjuk. Pemprov DKI Jakarta tetap melihat latar belakang para kandidat. "Asal tunjuk tentu nggak. Misal milih pemain bola. Brasil kan pemain bolanya bagus-bagus, kita ke Brasil mau cari pemain bola, begitu turun pesawat langsung tunjuk kamu, kamu, kamu. Itu namanya asal tunjuk. Kalau dilihat dulu pengalamannya di bidang apa, itu bukan main tunjuk," papar dia.

Pembentukan Tim Gubernur DKI Jakarta tinggal menunggu peraturan gubernur (Pergub) dari Anies Baswedan. Tim itu bakal memakan anggaran APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp28 miliar, dengan jumlah anggota 73 orang. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan realisasi penerimaan pajak DKI naik Rp5,2 triliun dari tahun lalu. "Kami dengan mengucapkan syukur menyatakan apresiasi yang sangat tinggi ke masyarakat Jakarta bahwa tahun ini realisasi penerimaan sampai 29 Desember, naik Rp5,2 triliun dari penerimaan tanggal 29 Desember 2016," ungkap Sandi, di Rumah Dinas Wagub, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12).

Sandi menjelaskan, kenaikan tersebut, sesuai dengan pembicaraannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak. Tak hanya itu dalam hal kepatuhan, Pemprov akan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait. "Bersama instansi seperti KPK, kejaksaan tinggi, dan instansi lainnya," ucapnya.

Dengan capaian yang dinilainya cukup memuaskan itu, Sandi optimistis dalam dua hari ini, akan ada penambahan Rp40-50 miliar lagi untuk penerimaan pajak. "Dan sekitar Rp 200-300 miliar dibukukan bulan Januari. Jadi Pak Edi Sumantri (Kepala BPRD DKI) dan jajarannya di BPRD dan termasuk teman-teman KPK, instansi lainnya, dan masyarakat Jakarta kami bersyukur bahwa ini capaian luar biasa naik 16 persen," ungkap Sandi.

Capaian terbesar, kata Sandi, ada pada penerimaan pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"PBB Rp8 triliun targetnya, kita bisa menembus sedikit. BPHTB juga menembus dan pajak kendaraan bermotor karena kemarin OK O Tax ternyata juga cukup bisa menopang tambahan dari penerimaan di bidang pajak," tuturnya. (dtc/mag)

Selain itu, Sandi juga mengatakan, penerimaan pajak tahun ini telah melampaui target penerimaan pajak dalam APBD. Per hari ini, kata Sandi, target penerimaan pajak melampaui target hingga 4 persen. "Targetnya APBD-P 2017 Rp 35,3 triliun. Hari ini sudah Rp 36,5 triliun. Jadi ada Rp 1,2 triliun. Ini capaian yang luar biasa," katanya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, posisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) aman, termasuk soal anggarannya. "Ya pokoknya semua aman. Sudah bisa terakomodasi. Timnya aman, anggarannya aman," kata Sandi, di Kawasan Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/12).

Sandi memastikan tim gubernur tersebut akan tetap ada dan bekerja untuk membantu percepatan pembangunan dalam masa kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jadi alhamdulillah kita harus move on karena esensinya semuanya sama. Kita bisa sukses mendelivery program ini yang nanti akan kita sesuaikan," ujarnya.

Saat ditanya, apakah anggaran yang akan digunakan merupakan anggaran yang berasal dari APBD 2018 atau dana operasional, Sandi mengatakan hal itu masih belum ditentukan. "Mungkin nanti ditentukan sama tim yang sekarang dipimpin Pak Sekda. Yang penting delivery, semua lapangan kerja tercipta, pendidikan berkualitas ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Sandi mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan tim Kemendagri untuk membicarakan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia menyebut Kemendagri batal mencoret anggaran tim tersebut dari APBD DKI Jakarta 2018. "(Anggaran tim gubernur) sepertinya, kelihatannya nggak (dicoret) ya. Ada jelas titik temu dan alhamdulillah," kata Sandiaga.

Sebelumnya, melalui lampiran yang diterima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran dihapusnya TGUPP di eranya. Ia membandingkan dengan pemerintahan era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang menarik begini, dari dulu ada anggaran untuk TGUPP. Dari dulu selalu ada anggaran. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi nggak boleh? ada apa?" kata Anies, Jumat (22/12).

Sementara, Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak pernah membedakan evaluasi terkait Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan dengan gubernur sebelumnya. Kemendagri menegaskan hanya meminta anggota maupun anggaran TGUPP dirasionalkan.

"(Kemendagri) tidak membedakan dengan gubernur sebelumnya. Karena sebelumnya baik pak era pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) maupun era pak Jokowi (Joko Widodo) pembebanan anggaran TGUPP juga menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BPO)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin melalui pesan singkat, Minggu (24/12).

Syarifuddin menegaskan dalam evaluasi tersebut tidak menghilangkan TGUPP. Dirinya menuturkan, Kemendagri meminta anggaran maupun anggota TGUPP dirasionalkan.

"Ada hal yang perlu ditegaskan juga bahwa Kemendagri dalam evaluasinya tidak pernah menyatakan untuk menghilangkn TGUPP. Melainkan hanya minta dialihkan pembebanan anggarannya dan juga dirasionalkan," sebutnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jejak langkah Sandiaga Uno masuk gelanggang politik, bakal diikuti kakaknya, Indra Uno. Indra diketahui saat ini akan maju sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan bupati (Pilbup) Kuningan 2018. Sandiaga sendiri mengaku kaget dengan rencana pencalonan Indra.

Dia secara pribadi mengaku tidak menyarankan kakaknya maju. "Jadi kemarin saya juga kaget. Tapi saya dapat briefing memang banyak tokoh-tokoh daerah meminta Beliau. Saya pribadi menyarankan nggak," kata Sandiaga, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12).

Menurut Sandi, sudah terlalu banyak politikus di Indonesia. Dia menyayangkan bila Indra harus beralih dari akademisi dan pengusaha dan memilih terjun ke dunia politik. "Di keluarga kita hanya berdua. Saya sudah di politik, Beliau di akademisi dan di dunia usaha. Kemarin beliau udah bisa membangun bersama saya OK OCE. Sayang kalau misalnya beliau akhirnya harus ikut di politik juga," ungkapnya.

Bukan hanya Sandiaga, Indra Uno disebut juga belum mendapat restu dari Ibunda. "Sampai sekarang hari ini belum ada restu dari ibu. Setahu saya," ujarnya.

Sandi menuturkan, sejumlah tokoh masyarakat sudah secara langsung menyampaikan kepadanya terkait niat meminang Indra untuk mengabdi di Kuningan. Sebab, kata Sandiaga, istri Indra berasal dari Kuningan.

"Ada keinginan yang sangat, sangat besar dari masyarakat di Kuningan untuk meminta beliau mengabdi. Karena istrinya kan orang sana. Dia bilang karena istrinya Pak Sandi di DKI, istrinya Pak Indra kan orang Kuningan," tuturnya.

Kendati tak menyarankan pencalonan tersebut, Sandi mengaku tak bisa menahan jika kakaknya ingin maju sebagai bakal calon bupati Kuningan. Dia hanya bisa mendoakan yang terbaik dari pencalonan tersebut. "Saya sampaikan saya nggak bisa menahan seandainya dia maju ya tentunya saya doakan yang terbaik," ujar Sandi.

Ia juga menegaskan, meski mendoakan pencalonan kakak satu-satunya itu, bukan berarti ia mendukung keputusan Indra untuk maju. Sebab, lanjut Sandi, ia ingin Indra tetap menjadi pengusaha. "Saya nggak bisa bilang mendukung. Tapi saya doakan beliau," tuturnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sudah hampir dua bulan sejak Anies-Sandi resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, dalam catatan Komite Pemantau Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Jakarta, belum ada respons atau pernyataan resmi dari Gubernur Anies terkait kelanjutan rencana Pemprov DKI Jakarta memiliki fasilitas pengolahan sampah modern atau ITF ini.

Ketua Komite Pemantau Pembangunan ITF Jakarta Ubaidillah berharap, agar Anies melanjutkan rencana pembangunan ITF sebagai komitmen memajukan tatakelola persampahan di Jakarta menjadi lebih baik. Pembangunan ITF selain telah menjadi agenda Pemprov DKI Jakarta sejak dahulu, mengingat juga Jakarta sudah lama masuk dalam kategori ´darurat sampah´.

"karena produksi sampah Jakarta yang besar mencapai 6.500-7.000 ton per hari tidak jelas pola penanganannya dan bergantung pada TPST Bantargebang Kota Bekasi dengan ditumpuk secara terbuka (Open Dumping)," katanya dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (7/12).

Ubaidillah mengatakan, sistem pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping tidak lagi diperbolehkan sebagaimana amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Menurutnya, amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan, Pasal 29 huruf (e), melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir tidak diperbolehkan lagi.

Dia menjelaskan larangan menimbun sampah secara terbuka di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat sampah yang ditumpuk dibiarkan terbuka dan membiarkan air lindi (leacheate) tidak terkelola serta gas methana (CH4) yang timbul akibat reaksi biokimia penyebab terjadinya ledakan dan kebakaran di TPA. Gas methana (CH4) yang dihasilkan pada timbunan sampah dilokasi TPA juga telah menyumbang 20-30 kali lebih besar daripada karbon dioksida (CO2) yang merupakan pembentuk emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan istilah pemanasan global (gkobal warming).

Ubaidillah memberikan contoh TPA atau TPST Bantargebang, meskipun ada upaya perbaikan, TPA jenis itu sangat merusak lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit, mencemari udara, tanah dan air tanah, mencemari irigasi dan badan-badan air, bau yang meresahkan hingga radius 5-10 km, penyebab krisis air bersih dan rawan konflik sosial. "Karena itu kedepan Jakarta harus memiliki ITF untuk mengolah sampah sendiri di dalam kota DKI Jakarta yang efektif dan ramah lingkungan, agar tidak bergantung terus pada TPA Bantargebang kota Bekas," ujarnya.

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengolahan sampah dalam kota, Intermediate Treatment Facility (ITF) di kawasan Sunter Jakarta Utara atau ITF Sunter. Pemprov DKI Jakarta telah memilih PT Fortum Finlandia, sebagai pihak investor pemenang tender untuk membangun ITF Sunter.

Kontrak perjanjian kerjasama (PKS) proyek pembangunan ITF Sunter telah ditandatangani pada 16 Desember 2016 antara Pemprov DKI Jakarta yang menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan PT Fortum Finlandia.

ITF Sunter yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta adalah fasilitas pengolahan sampah modern dengan menggunakan energi panas bertempratur tinggi (Incinerator) untuk memusnahkan sampah berkapasitas 2.500 ton per hari.

Energi panas dari proses pembakaran sampah tersebut rencananya akan dimanfaatkan menjadi listrik atau pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) menghasilkan hingga 40 megawatt (MW). Selain di Sunter, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun ITF di kawasan Marunda, Cilincing dan Duri Kosambi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk segera audit perizinan tower dan billboard di Jakarta. "Perizinan Tower dan Billboard yang sudah ada di sekitaran Jakarta ini harus segera diaudit, karena banyak yang masih belum ada izin atau habis izinnya. Ini harus dibenahi," ujar Alipudin, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (6/12).

Alipudin mengatakan dirinya mencurigai banyaknya tower dan billboard yang sudah berdiri belum mengantongi izin. Hal tersebut menurut Alipudin mencerminkan lemahnya pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Perizinan kan menyangkut keamanan lingkungan juga, kemarin ada peristiwa robohnya tower dan menimpa rumah warga. Ini jadi teguran untuk pemerintah daerah," kata Alipudin.

Diketahui pada hari Minggu 26 November lalu, menara Base Transceiver Studio (BTS) milik Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) roboh dan menimpa tiga rumah warga di Jalan Bantar Jati No. 23, Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Robohnya tower penopang radio BTS tersebut untungnya tidak memakan korban jiwa.

"Tidak adanya izin bagi pembangunan tower dan billboard juga sebenarnya merugikan pemerintah, seperti kurangnya pemasukan pajak dan tidak teraturnya tata kota," imbuh Alipudin.

Alipudin menambahkan, dengan adanya audit perizinan maka Pemerintah Daerah akan mendapat keuntungan seperti dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dari potensi pajak yang hilang dan dapat menertibkan tata kota Jakarta. (mag)

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memantau proyek pembangunan tanggul pantai di Jakarta Utara. Proyek dengan total anggaran Rp 85 miliar ini direncanakan rampung Desember 2017.

"Sepanjang perjalanan yang kami lihat memang beberapa kendala yang tersulit adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini harus betul-betul di-maintenance," ujar Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Febri Ardiansyah, Kamis (30/11).

Proyek diharapkan selesai tepat waktu. Anggarannya Rp 21,6 miliar untuk fase Kali Kamal dan Rp 53,9 miliar untuk Kali Blencong.

"Harus sampai tepat waktu. Kemudian keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada yang menguap ataupun dipermainkan dalam pelaksanaannya," ujar Febri.

Pengecekan dilakukan tim di proyek tanggul pantai Kali Kamal dan Kali Blencong. Proyek ini bertujuan menahan rob dan air laut yang selalu masuk sampai ke permukiman masyarakat.

"Ketika ada ini ya kita harapkan tidak seperti tahun-tahun lalu. Sedikit naik sudah masuk ke permukiman," ujar Febri.

Febri menjelaskan proyek tanggul pantai ini adalah proyek strategis nasional. Tim TP4D diberi tugas oleh dinas DKI Jakarta untuk mengawal dan mengamankan agar proyek ini selesai tepat waktu.

"Ini salah satu proyek strategis nasional, kami juga diberi tugas melakukan pengawalan dan pengamanan agar tepat waktu dan tidak ada masalah di dalam pelaksanaan," papar Febri.  (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menanggapi hasil indeks Ease of Doing Business (EDB) tahun 2017 yang dirilis oleh Asia Competitiveness Institute (ACI). Hasil indeks EDB dengan berbasis pada sentimen bisnis yang dikeluarkan oleh lembaga think tank tersebut dianggap sebagai sebuah masukan yang membangun.

"Kita merespons-nya dengan positif, ACI menganalisis daya saing provinsi-provinsi di Indonesia sehingga masukan-masukan dari analisis tersebut dapat dimanfaatkan untuk strategi pembangunan Indonesia, khususnya Jakarta dalam menempati posisi yang kompetitif dalam Investasi," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu, (25/11).

Terkait hasil survei, Jakarta mengalami penurunan peringkat EDB versi ACI, Edy sangat menyayangkan pernyataan Jakarta Properti Institute (JPI) yang menyebutkan DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah dan belum ada inovasi perizinan. Pasalnya studi ACI dalam melakukan analisis daya saing provinsi di Indonesia sebagai pihak yang netral dengan hasil faktual berbasis empiris dengan tujuan dari studi ini agar wilayah atau provinsi terkait lebih memahami daya saing antar sub-nasional Indonesia, mengindentifikasi strategi untuk memperbaiki situasi, mendorong pola pikir persaingan sehat dan kerjasama antara wilayah.

Sementara itu, JPI hanya menyoroti salah satu unit pengukuran indikator bukan secara keseluruhan, sebagaimana Laporan ACI menyebutkan tiga lingkup yang diukur dalam EDB Index yaitu Attractiveness to Investors (daya tarik ke investor), Business Friendliness (keramahan dalam melakukan usaha) dan Competitive policies (regulasi) atau disingkat ABC. Ketiganya diukur dengan metode statistik "skor terstandardisasi" dimana perbandingan relatif kinerja suatu provinsi atau wilayah dibandingkan dengan rata-rata provinsi atau wilayah lainnya. oleh karena itu unit pengukuran tidak lagi relevan. Skor terstandardisasi tidak memiliki unit pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif diantara provinsi atau wilayah, apapun indikatornya.

Jika suatu provinsi atau wilayah memiliki skor terstandardisasi nol, maka provinsi atau wilayah tersebut memiliki kinerja rata-rata. Skor negatif berarti kinerja provinsi atau wilayah tersebut di bawah rata-rata. Sebaliknya, skor yang positif berarti kinerja yang berada di atas rata-rata. Berdasarkan laporan hasil riset ACI yang diketuai oleh Professor Tan Kong Yam tersebut, di dapat nilai skor menyeluruh untuk Jakarta adalah 1.325, yang berarti kinerja Jakarta berada di atas rata-rata, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan JPI.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, laporan ACI memiliki keunggulan tersendiri yaitu dengan menganalisis data yang ada. ACI dapat mengidentifikasi bukan hanya peringkat Daya Saing Keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik dimana sebuah provinsi berkinerja baik atau mengalami kesulitan.

"EDB index ABC, what-if simulation, menempatkan Jakarta dengan skor tertinggi, hal ini berarti bahwa kemudahan berusaha di Jakarta pada tahun-tahun mendatang tetap menjadi primadona di Indonesia. Ini yang kami cermati, dengan komitmen amanah berdedikasi sepenuh hati melalui inovasi tiada henti, kami siap memperbaiki indikator-indikator lemah tersebut," ujar Edy.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta bersinergi dengan Pelaku Usaha dan Masyarakat, guna memenuhi harapan dan tantangan global dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta melalui program membuka booth layanan di pusat perbelanjaan atau yang dikenal dengan sebutan ‘PTSP Goes To Mall’, dan sampai bulan November 2017 sudah tercatat 27 pusat perbelanjaan atau mall yang telah bekerjasama dalam program ini.

Edy menambahkan, upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Jakarta, khususnya kemudahan berusaha telah membuahkan hasil yang sangat signifikan. Terbukti berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi di Jakarta tahun 2017 sampai dengan bulan September menembus angka Rp74,8 triliun, meningkat 76 persen dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp42,5 triliun. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.

Hal tersebut sejalan dengan Laporan Bank Dunia (World Bank) tentang Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia berada pada posisi 72, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir naik 34 peringkat. Dimana Jakarta memiliki peranan penting dalam survey EODB, yaitu kota yang mewakili Indonesia, untuk dijadikan lokasi perhitungan dengan bobot 78 persen.

Sementara itu, berdasarkan laporan hasil indeks persepsi inovasi pelayanan publik tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memperoleh Nilai Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik sebesar 82,90, dengan kualifikasi tingkat inovasi pelayanan publik A (Sangat Inovatif).

Penilaian tersebut didapatkan berdasarkan aspek output dan outcomes dari pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Aspek output mencakup dimensi kebaruan dan produktif. Sedangkan aspek outcomes mencakup dimensi dampak dan keberlanjutan dari inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan.

"Berdasarkan sumber data dan hasil riset lainnya yang telah dilakukan baik oleh lembaga Internasional maupun nasional, menyebutkan bahwa Jakarta tetap menjadi primadona bagi investor dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sangat inovatif. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir menanamkan investasi di Jakarta dan mengurus perizinan/non peizinannya sendiri di service point PTSP terdekat, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo," tutup Edy. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan iklim investasi di Jakarta semakin membaik. Terlebih, kini ditambah adanya gebrakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang memiliki target ambisius yakni ingin mengeruk investasi asing sebesar Rp1.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

"Daya tarik investor kini semakin tinggi. Kita lihat proses pilkada berlalu seluruh kandidat maupun pendukung masing-masing kandidat bisa menerima keputusan dengan rasa demokrasi yang tinggi, dan legowo. Terlebih lagi, Wagub kita punya target yang fantastis. Ini akan terus mendorong iklim investasi semakin baik," ujar Sarman dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (24/11).

Dirinya juga turut membantah terkait hasil rilis dari Asia Competitiveness Institute (ACI) yang menyatakan bahwa kemudahan berbisnis di Jakarta turun 2 peringkat ke peringkat 4 dengan skor 1.325 dikalahkan oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ia menyatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena infrastruktur di DKI Jakarta lebih baik dari daerah lainnya.

"Saya sangat meyakini dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki Pemprov DKI, Jakarta akan tetap berada diposisi terdepan.  Apalagi iklim usaha di Jakarta semakin baik," jelas Sarman.

Dalam indeks Ease of Doing Business Indonesia yang semakin baik dan terus meningkat, Sarman mengapresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta yang sudah baik sekarang dan terus ditingkatkan lagi. "Sekarang yang baik terus ditingkatkan dan tinggal bagaimana SDMnya ditingkatkan dari staff hingga petinggi harus punya pandangan visi yang sama. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Provinsi," pungkasnya.

Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi investasi di Ibu Kota pada Januari-September 2017 mencapai Rp74,8 triliun. Angka tersebut didapatkan dari investasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Artinya dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelumnya, posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116–129.

Seperti diketahui, Jakarta dan Surabaya memiliki peranan penting dalam survei EODB 2018. Kedua kota bisnis terbesar di Indonesia ini, menjadi lokasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu untuk mengetahui peringkat EODB pada 190 negara di dunia. Adapun bobot penilaian Kota Jakarta sebesar 78 % dan Surabaya sebesar 22%. (mag)