-
Kinerja Dinas Penanaman Modal, DKI Raup Rp 324 Miliar dari Hasil Rekomendasi HGB
Jum'at, 29/09/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta dari Rekomendasi terhadap permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tembus Rp324 miliar. Angka tersebut didapatkan berdasarkan data penerimaan dari pemberian rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohonan hak di atas tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja periode Januari-Agustus 2017.
Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, mengatakan realisasi pendapatan tersebut dapat tercapai melalui perhitungan besaran uang pemasukan pada 1.012 rekomendasi yang telah dikeluarkan. Edy mengklaim, jumlah tersebut menunjukan angka yang sangat signifikan, jika dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya pendapatan dari rekomendasi HGB tersebut naik sebesar 109,44% dari Rp154,7 miliar pada periode yang sama di 2016.
"Kenaikan lebih dari 100% ini merupakan hasil dari revolusi pelayanan publik yang kami lakukan secara transparan sehingga warga Jakarta mau mengurus perizinannya dan membayar uang pemasukan tersebut langsung ke Bank DKI," kata Edy dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (29/9).
Perizinan rekomendasi terhadap permohonan hak di atas tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sejak Desember 2015, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp12,71 miliar.
Angka tersebut makin meningkat tajam selama periode Januari s.d. Desember tahun 2016 sebesar Rp257,53 miliar dan pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus, sudah mencapai angka Rp324 miliar. Edy menambahkan DPMPTSP memberlakukan pengurangan tarif sebesar 50% kepada pihak tertentu, diantaranya masyarakat tidak mampu dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas 200 meter persegi dan terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran–Penerima Manfaat.
Disamping itu, sejumlah badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, situs atau tempat ziarah dan cagar budaya juga berhak atas pengurangan tarif tersebut.
Saat ini seluruh persyaratan sudah dapat dilihat di website pelayanan.jakarta.go.id dan uang pemasukan sudah dapat dihitung secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan langsung melalui Bank DKI. "Jika persyaratan sudah dinyatakan lengkap den memenuhi ketentuan maka Rekomendasi dapat diterbitkan paling lama 14 hari kerja," tukasnya.
Percepatan pelayanan yang dilakukan, sambung Edy merupakan bagian dari upayanya untuk meningkatkan peringkat Jakarta menuju Top 40 EoDB yang diinginkan Presiden Jokowi. Dia menegaskan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa meningkatkan percepatan pelayanan dan memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan dengan memberikan pelayanan nyata bagi warga Jakarta.
"Sebagaimana kita ketahui, Jakarta merupakan salah satu kota yang mewakili Indonesia dalam Survei Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB), diharapkan inovasi-inovasi yang dilakukan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mampu mengantarkan Indonesia menuju Top 40 EoDB sebagaimana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia," tutup Edy. (mag)
Sandiaga Uno Minta JRPP Aktif Kontribusi Bangun Infrastruktur Jakarta
Rabu, 27/09/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno meminta Jakarta Research and Public Policy (JRPP) untuk turut aktif membangun infrastruktur di Jakarta. Pasalnya selama ini JRPP dinilai telah berhasil melakukan beberapa upaya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat melalui penelitiannya terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah.
"Percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta perlu melibatkan kontribusi dari semua pihak. Dalam hal ini, JRPP sebagai lembaga think tank di Jakarta untuk turut berkontribusi mendukung program-program pembangunan infrastruktur," ujar Sandiaga saat membuka seminar Infrastruktur DKI Jakarta ´Maju Kotanya Bahagia Warganya´, di Universitas Al- Azhar Jakarta, Selasa, (26/9).
Sandiaga pun memaparkan beberapa program kerja prioritas Anies-Sandi yang akan segera dilaksanakan mulai Oktober 2017 mendatang setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2018. Salah satunya adalah membenahi sistem transportasi publik serta menghidupkan kembali titik- titik sejarah di Jakarta.
"Pertama ini kita ingin bicara bagaimana infrastruktur bisa terintegrasi, bukan hanya menggerakan satu sektor tapi multi sektor. Dalam pembangunan infrastruktur ini ada momentum yang kita miliki pertama adalah pergantian kepemimpinan dan momentum Asean Games 2018 yang harus kita gunakan kesempatan ini untuk mengejar pembangunan," kata Sandiaga.
Adapun beberapa titik sejarah yang menjadi target pembenahan antara lain penataan pedestrian di depan Masjil Istiqlal, penataan di sekitar Taman Proklamasi, Koridor Jalan KH.Wahid Hasyim-Jalan Cikini Raya, dan lain sebagainya. Selain itu, Sandiaga mengatakan pihaknya juga menyiapkan program perbaikan transportasi sebagai persiapan momentum Asean Games tahun depan.
"Kalau kita lihat ada beberapa koridor di Jakarta yang bisa kita bangkitkan. Bagaimana kita membangun moda transportasi, bagaimana perpindahan, integrasinya. Dan menjadikan transportasi bus bisa menjadi feeder bagi transportasi lainnya," terangnya.
Salah satu contoh perbaikan sistem transportasi yang akan dilakukan adalah menghubungkan MRT Sisingamangaraja dengan Halte TransJakarta, kemudian menghubungkan Stasiun KA Kebayoran Lama dengan Halte Trans Jakarta, serta mengevaluasi perencanaan kawasan Dukuh Atas dengan pendekatan integrasi yang menyeluruh antar moda transportasi.
"Yang juga kita banyak bicarakan saat ini adalah trotoar. Menurut research warga Jakarta dan bangsa Indonesia adalah warga yang paling malas berjalan kaki. Saya bilang salah itu mereka tidak berjalan karena fasilitasnya kurang memadai. Alangkah baiknya bila di stasiun dan di bandara nanti disiapkan pedestriannya," tutur mantan Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) tersebut.
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua Umum Kadin ini menyatakan perencanaan pembangunan perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu dirinya menyatakan akan mengadakan konsultasi dengan masyarakat dan menggandeng perusahaan swasta dalam mempercepat proses pembangunan infrastruktur.
"Kita dorong public private partnership, kita tambah civil society dan mendorong OK OCE untuk ikut bergabung juga. Karena kita sadar bahwa APBD terbatas jadi perlu kontribusi seluruh pihak, JRPP sebagai mitra pemerintah harus berperan aktif," imbuh Sandiaga.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif JRPP, Muhammad Alipudin menyatakan menyambut baik pernyataan Sandiaga Uno yang ingin melibatkan banyak stakeholder dalam membangun infrastruktur. "Ya, kami setuju bahwa kedepannya pembangunan infrastruktur ini harus melibatkan seluruh pihak untuk berkontribusi mulai dari pihak swasta, UKM, akademisi, dan para pengusaha yang tergabung dalam OK OCE agar percepatan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan," tutur Alipudin.
Seperti diketahui seminar Infrastruktur DKI Jakarta untuk Maju Kotanya Bahagia Warganya diselenggarakan oleh Forum Infrastruktur Jakarta (FIJ) dan Jakarta Research and Public Policy (JRPP). Acara ini bertujuan untuk membahas pembangunan infrastruktur DKI Jakarta kedepan dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (mag)
RPTRA Akan Tetap Dibangun di 2018
Selasa, 29/08/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Perdebatan soal penghapusan anggaran pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) akhirnya terjawab. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan pembangunan RPTRA tetap dilakukan pada 2018. Program tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan dibahas bersama Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.
"Pengadaan lahan RPTRA 2018 dihapus tapi pembangunan RPTRA tetap berlanjut di 2018. Sudah kita anggarkan di KUPA-PPAS APBD," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
APBD tahun 2018 merupakan program kerja dari gubernur dan wagub terpilih Anies-Sandi. RPTRA sendiri merupakan program yang dirintis Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelumnya, anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017. Ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan alasan jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.
Tuty mengatakan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi telah menyetujui program tersebut. Untuk dana sementara di APBD 2018 sebesar Rp93 miliar. "Sementara dananya Rp93 miliar, sudah dibahas dengan tim sinkronisasi dan seetuju. Semua hal-hal yang baik setuju, dan semua yang diakukan ke DPRD sudah dikordinasikan dengan tim sinkronisasi. Tidak ada masalah," jelasnya.
Tuty memastikan tidak ada kesalahan nomenklatur dalam APBD-P 2017. Menurutnya wali kota hanya terkendala di masalah waktu pembebasan lahan karena baru ditugaskan tahun ini.
"Nggak (ada kesalahan) ini cuma karena nggak ada waktu saja, jadi kan wali kota baru mau diberi penugasan tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan nggak pembelian lahan," imbuhnya.
"Jadi adanya proses mengukur di BPN, adanya segala rupa proses memerlukan waktu dihitung-hitng tidak mencukupi lagi makanya dipilih untuk dimatikan dari pada nanti jadi silpa," lanjutnya. (dtc/mag)
Gerindra tak Bakal Membabi Buta Dukung Anies-Sandi
Senin, 10/07/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, Partai Gerindra tak akan mendukung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Gerindra, kata Taufik, akan tetap mengkritik Anies-Sandi jika menyimpang.
"Kami tidak akan dukung Anies Sandi secara membabi buta. Kalau Anies-Sandi menjalankan amanat rakyat, kami akan dukung sepenuhnya. Tetapi kami akan menjadi yang terdepan (mengkritisi), bila pak Wagub (Sandiaga Uno) menyimpang dari amanat rakyat," ujar Taufik, dalam sambutan pelantikan DPC Partai Gerindra Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7)
Taufik mengatakan itu di depan Sandiaga Uno yang juga pengurus DPP Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya siap dan takut jika keanggotaan dari Gerindra dicabut karena tidak menjalankan amanah rakyat. "Saya juga takut ini, soalnya Pak Taufik ini bisa mencabut kartu anggota saya," canda Sandiaga.
Menurut Taufik hal ini juga dilakukan saat pemerintahan sebelumnya. Saat itu, Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menang pilgub DKI Jakarta 2013.
"Kemarin kan mendukung, masih lurus kita dukung. Begotu belok, kita terdepan. Untuk supaya diluruskan. Itu juga dilakukan kepada kepemimpinan yang akan datang," ucap Taufik.
Sementara itu, terkait pemerintahan DKI ke depan, Taufik mengatakan, perlu adanya evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung pemerintahan Anies-Sandi. Menurutnya, evaluasi itu bukan sesuatu yang aneh.
"Kalau ada evaluasi itu bukan hal yang menakutkan itu hal yang biasa. Dari periode ke periode itu kan pasti ada. Apalagi nanti kita akan punya gubernur baru. Pasti kan ada penyesuaian dengan visi dan misi. Jadi harus disejalankan," ujar Taufik.
Taufik belum memastikan apakah perlu ada pencopotan pejabat SKPD dan BUMD atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan. "Nanti akan dievaluasi. Filosofi kan beda dengan yang sekarang (Djarot Saiful Hidayat). Anies-Sandi kan gerakan melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Ini kan beda. Maka perangkat di bawahnya harus ikuti," ujar Taufik.
Taufik menjamin tidak akan ada titip-menitip jabatan dalam evaluasi tersebut. "Kita terbuka evaluasinya, enggak adalah titip-titipan," kata Taufik.
Hal terpenting dalam evaluasi SKPD kata Taufik adalah bagaimana pejabat daerah bisa memahami visi dan misi Anies-Sandi. Hal itu menjadi kunci apakah ada perubahan atau tidak. "Paling penting, yang di bawah Pak Anies-Sandi ini harus memahami visi dan misi. Karena pengendara kan Anies-Sandi," ujar Taufik.
Meski Taufik menilai penting ada evaluasi SKPD, Namun Sandi mengatakan belum melakukan pembahasan tersebut. Begitu pula pembahasan di Tim Sinkronisasi.
"Tidak ada pembicaraan sedari awal berkaitan pergantian personel di SKPD maupun BUMD. Itu bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Sudirman. Tim sinkronisasi kita tidak ada pembicaraan itu," kata Sandiaga di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/7). (dtc/mag)
KPU DKI Tetapkan Anies-Sandi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Jum'at, 05/05/2017 17:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno resmi dinyatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Penetapan dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai pemenang Pilgub DKI 2017.
Penetapan dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih yang berlangsung di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017). Anies dan Sandiaga hadir di rapat pleno sementara pesaingnya di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat absen. Kehadiran Pemprov DKI diwakili oleh Sekda DKI, Saefullah.
Ketua KPU DKI Sumarno membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI. Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos kemudian membacakan surat keputusan KPU soal penetapan ini. "Pasangan gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Sumarno sambil mengetuk palu.
Setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU DKI Jakarta akan memberikan salinan surat keputusan (SK) kepada DPRD DKI Jakarta. Pemberian salinan SK untuk menindaklanjuti proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. "Setelah penetapan pasangan calon terpilih ini, kami akan mengirimkan salinan SK secara resmi ke DPRD DKI Jakarta," ujar Sumarno.
Nantinya DPRD DKI Jakarta akan meneruskan salinan SK kepada Kementerian Dalam Negeri dan ke Istana Kepresidenan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017. "Nanti dari DPRD DKI diteruskan ke Mendagri dan Presiden," jelas Sumarno.
Sebelum rapat pleno, KPU DKI telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Sabtu (29/4) lalu. Dari hasil rekapitulasi lalu, Ahok-Djarot memperoleh suara 42,04 persen sedangkan Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen. (dtc/mag)
Menimbang Suara PPP di Pilkada DKI Putaran Dua
Selasa, 28/03/2017 19:00 WIBDengan kondisi internal yang belum membaik, dukungan PPP tidak memberi suntikan elektoral untuk memenangkan pilkada putaran kedua.
Pertaruhan Politik PAN Mendukung Anies
Selasa, 21/03/2017 17:00 WIBPAN tidak mau terjebak dalam kepentingan pragmatis dalam jangka pendek. Pertaruhannya, PAN bisa berpotensi ditinggalkan jika dukungan diarahkan kepada pasangan Ahok-Djarot.
Menebak Suara NU di Putaran Dua Pilkada Jakarta
Senin, 20/03/2017 11:00 WIBSementara itu, ditanya kecenderungan suara pemilih NU di Pilkada DKI, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad menegaskan, secara institusional, NU tidak akan memihak pada salah satu calon pun di Pilkada DKI.
Polemik Kedatangan Bawaslu dan KPU ke Rapat Internal Ahok- Djarot
Jum'at, 10/03/2017 21:00 WIBPengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai kehadiran Ketua Bawaslu Mimah dan Ketua KPU DKI Sumarno ke acara rapat internal tim relawan Ahok-Djarot akan memancing sentimen negatif terhadap penyelenggara Pilkada.
Menyorot Kinerja KPU DKI Jakarta
Senin, 06/03/2017 11:00 WIBKomite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, kasus walk out yang dilakukan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hanyalah puncak gunung es dari serangkaian kinerja buruk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
Langkah Kepagian Anies Baswedan
Jum'at, 03/03/2017 11:00 WIBPertemuan kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada Rabu (1/3) lalu dinilai Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio sebagai suatu langkah kepagian.
Memaknai Wacana Pertemuan SBY-Prabowo
Rabu, 01/03/2017 09:00 WIBSementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, rencana pertemuan antara SBY dan Prabowo yang juga merupakan rekan se-almamater di Akmil, Magelang itu, boleh jadi merupakan langkah konsolidasi keduanya untuk bersinergi mendukung Anies-Sandiaga.
Dukungan Sikap MA Tolak Permintaan Kemendagri di Kasus Ahok
Sabtu, 25/02/2017 16:00 WIBMargarito sepakat bahwa jika MA mengeluarkan fatwa maka peradilan yang tengah berlangsung di PTUN akan menjadi tidak independen.
Strategi PDIP di Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta
Kamis, 23/02/2017 21:00 WIBTidak seperti putaran pertama pilkada, kampanye yang dilakukan para paslon kali ini hanya penajaman visi dan misi. Tak ada lagi kampanye terbuka seperti pada putaran pertama.
Cegah Kecurangan, Perbaikan DPT di Putaran Kedua Krusial
Jum'at, 17/02/2017 11:00 WIBPihak KPU sendiri menegaskan, akan mengatasi masalah DPT terkait banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih di putaran pertama. Caranya, melalui rekapitulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT).