-
JRPP: Rumah Bersama Bagi Pemenuhan Papan Warga Jakarta
Kamis, 16/11/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Alokasi Anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018 untuk realisasi program rumah Down Payment (DP) 0 persen adalah sebesar Rp800 miliar. Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mengusulkan realisasi program tersebut melalui pembangunan rumah bersama bagi pemenuhan papan warga Jakarta.
"Nyaris setengah penduduk DKI Jakarta belum memiliki rumah sendiri, tepatnya 49%. Mereka masih ngontrak di petakan (rumah) atau tinggal di kosan. Atau paling memprihatinkan tinggal di jalanan (gelandangan). Kami menyambut baik peningkatan alokasi anggaran program rumah DP 0 persen menjadi sebesar itu (800 miliar). Dan kami mengusulkan realisasinya melalui pembangunan rumah bersama," ujar Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (16/11).
Alipudin mengatakan rumah bersama berbeda dengan rumah berlapis. "Rumah berlapis yang sempat dilontarkan Gubernur Anies seperti rumah susun pada umumnya, hanya saja intensitasnya rendah, hanya sekitar 8 lantai. Kalau rumah bersama berbeda, sedari awal yang dibangun adalah komunitas bukan sekedar tempat tidur saja," jelas Alipudin.
Alipudin menyebutkan warga metropolitan mengalami kesendirian. "Dalam perkembangan kota, masyarakat akan mengalami fase kesendirian, nyaris asosial. Orang lain dianggapnya musuh, penuh kecurigaan. Keeratan hubungan sosial nyaris pudar. Sendiri di tengah keramaian," ungkap Alipudin.
Alipudin menambahkan perkembangan kehidupan kota di Eropa seperti Denmark justru sebaliknya kembali seperti akar kebudayaan kita. "Kesendirian kembali guyub. Akhir tahun 1990 Denmark mengembangkan Cohousing (Collaborative Housing). Desain perumahan yang memberikan ruang kebersamaan, seperti dapur bersama, tempat bermain bersama, parkir bersama, ruang pertemuan bersama. Guyub seperti akar kebudayaan kita, saling kenal-mengenal, tolong-menolong sesama warga," tukas Alipudin.
Alipudin menjelaskan pembangunan rumah bersama mengembalikan pada akar kebudayaan kita sekaligus mewujudkan Jakarta Maju Bersama. "Rumah bersama dibangun mengembalikan warga Jakarta pada akar kebudayaan kita. Mungkin terinspirasi oleh Denmark (Cohousing). Namun sesungguhnya, itulah kebudayaan kita. Rumah bersama guna mewujudkan Jakarta Maju Bersama," pungkas Alipudin. (mag)Realisasi Investasi di Jakarta Tembus Angka Rp74,8 Triliun
Jum'at, 10/11/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan III (periode Juli–September) Tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, investasi di DKI Jakarta mencapai sebesar Rp25,7 triliun, dengan PMDN sebesar Rp10,7 triliun, naik 181,6% dari Rp3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp14,6 triliun, naik 2,8% dari Rp14,2 triliun pada periode yang sama tahun 2016.
Berdasarkan data BKPM RI tersebut, sampai bulan September tahun 2017 realisasi investasi di DKI Jakarta untuk PMDN sebesar Rp32,7 triliun dan PMA sebesar Rp42,1 triliun. Dengan demikian realisasi investasi (PMDN dan PMA) DKI Jakarta telah menembus angka Rp74,8 triliun, meningkat 76% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp42,5 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi sampai dengan Triwulan III tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
´Sampai bulan September tahun ini, pencapaian realisasi investasi di Jakarta telah menembus angka Rp74,8 triliun. Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi seluruh warga Jakarta, karena dapat membuktikan bahwa iklim usaha di Jakarta sudah semakin baik. Pasalnya selama lima tahun terakhir, pencapaian kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 2012 lalu," ujar Edy.
Edy menambahkan, pencapaian realisasi investasi sebesar Rp74,8 triliun merupakan prestasi bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena telah melebihi target Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2017 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp55 triliun.
Pencapaian investasi (PMDN dan PMA) sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 sebesar Rp74,8 triliun di DKI Jakarta. Memiliki kontribusi sebesar 14,6% dari keseluruhan realisasi investasi di Indonesia sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 sebesar Rp513,2 triliun, dengan demikian DKI Jakarta termasuk dalam Provinsi Ke-2 terbesar mencatatkan realisasi investasi (PMDN dan PMA) sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 berdasarkan lokasi proyek setelah Provinsi Jawa Barat.
"DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui komitmen amanah, berdedikasi sepenuh hati telah melahirkan berbagai inovasi layanan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Jakarta, percepatan realisasi dan kepastian perizinan investasi bagi para pelaku usaha. Hal tersebut terbukti mampu meningkatkan pencapaian realisasi investasi di Jakarta dan juga peringkat Ease of Doing Business (EODB) Republik Indonesia yang saat ini menduduki peringkat ke-72 meningkat 19 poin dari tahun lalu," ujar Edy.
Bagi PMA di DKI Jakarta tiga sektor yang paling diminati yaitu: perumahan, kawasan industri dan perkantoran (investasi Rp14,9 triliun); perdagangan dan reparasi (investasi Rp8,6 triliun); jasa lainnya (investasi Rp7,9 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (investasi Rp5,2 triliun); dan hotel dan restoran (investasi Rp1,3 triliun).
Sementara itu, bagi PMDN di DKI Jakarta tiga sektor yang paling diminati yaitu: Transportasi, gudang dan telekomunikasi (investasi Rp10,8 triliun); pertambangan (investasi Rp8,3 triliun); perumahan, kawasan industri dan perkantoran (investasi Rp6,7 triliun); konstruksi (investasi Rp5,1 triliun); dan perdagangan dan reparasi (investasi Rp512 miliar).
"Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Iklim usaha yang kondusif telah menjadikan ibukota negara ini primadona bagi investor baik dari dalam negeri maupun asing," tutup Edy. (mag)JRPP Minta PT Jakpro Diaudit BPK
Jum'at, 10/11/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pekerjaan proyek LRT (Light Rail Transit) yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diduga bermasalah. Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit PT Jakpro tersebut.
"Berdasar hasil kajian kami, beberapa pengadaan yang dilakukan PT Jakpro pada proyek LRT bermasalah. Pengadaan itu tidak mengikuti prosedur yang ada. Kami mendesak BPK segera mengaudit PT Jakpro," ujar Peneliti JRPP, Edwar Darwis dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (10/11).
Edwar menyatakan pihak direksi PT Jakpro melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang. "Pengadaan tetra radio dan rolling stock signalling langsung tunjuk tanpa lelang. Itu melanggar aturan," imbuh Edwar.
Edwar menyebutkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang telah dihabiskan untuk proyek LRT sebesar Rp1,19 triliun. "Sudah uang yang dihabiskan banyak, terlambat (2%) lagi," tegas Edwar.
Edwar pun menduga PT Jakpro melakukan pemborosan pada pelaksanaan proyek LRT. "Pembangunan satu stasiun LRT itu terlalu mahal. Dan jumlah stasiun yang dibangun harusnya cukup tiga saja. Ini kan enam buah. Biaya produksi jadi membengkak. Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan pemborosan ini dengan melakukan audit," pungkas Edwar.
Seperti diwartakan sebelumnya, percepatannya pun proyek LRT mengabaikan wewenang pemerintah daerah. Percepatan penyelenggarakan LRT melalui Perpres No. 49 Tahun 2017 melanggar konstitusi Pasal 18 Ayat (5) dan (6) UUD 1945 serta undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. (mag)Larangan Motor Dihapus, Pemprov Harus Sediakan Angkutan Massal
Rabu, 08/11/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus larangan melintas bagi sepeda motor di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin mendapatkan sambutan baik. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pelarangan itu toh, tak juga mengurangi kemacetan.
Karena itu, pasca penghapusan larangan bagi kendaraan bermotor, Tigor minta Pemprov DKI Jakarta diminta segera menyiapkan transportasi massal. "Saya setuju. Alasan saya, pembatasan sepeda motor melintas yang pernah diterapkan sebelumnya seperti di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Thamrin ini tak mengurangi kemacetan," kata Tigor, Selasa (7/11).
Dia berpendapat, kemacetan yang terjadi di Jakarta bukan disebabkan oleh sepeda motor. Mobil juga menjadi sumber kemacetan. Jika ingin ada pembatasan maka semestinya mobil juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti sepeda motor.
Menurut Tigor, Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan kesediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat meninggalkan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi. "Cuma pembatasan tersebut dapat dilakukan kalau akses transportasinya sudah memadai sehingga orang sudah ada alternatifnya," tuturnya.
Penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin ini juga dianggapnya penghapusan diskriminasi. Menurutnya, penerapan pembatasan sepeda motor dan mobil dapat dilakukan dengan menjalankan program ganjil-genap.
Selain itu penerapan pembatasan sepeda motor dan mobil juga dapat dilakukan dengan menjalankan sistem electronic road pricing (ERP). "Misal di Sudirman-Thamrin, sekarang kan ada pembatasan ganjil-genap untuk mobil. Semestinya diterapkan juga untuk mobil dan motor juga," ujar Tigor.
"Jadi penerapannya, seperti ERP. Jadi mobil dan motor kena kebijakan. Rencana itu kan sudah dari 2010. Kalau di Singapura kan demand-nya tinggi, lewat situ kan lebih mahal bayarnya. Kalau mau dikurangi kemacetannya, cepat terapkan ERP. Kalau itu diberlakukan kan adil kan?" sambungnya.
Di waktu depan, Tigor berpendapat, setelah sarana transportasi massal tersedia, kendaraan pribadi bisa betul-betul dilarang melintas di kawasan Sudirman-Thamrin. Tigor menegaskan, ke depan penting dipertimbangkan, mobil dan motor tidak boleh lewat kawasan Sudirman-Thamrin."Jadi hanya angkutan umum massal yang boleh ada di sana. Tapi syaratnya memang harus ada ketersediaan dulu. Kan menyehatkan dan kotanya jadi hijau. Menurut saya itu, jangan tanggung-tanggung kalau mau ada perubahan," ungkapnya. (dtc/mag)
Tower Komunikasi Tak Berizin di DKI Jakarta akan Dibongkar
Minggu, 05/11/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Gerak cepat kepemimpinan Anies-Sandi dalam menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu berlanjut dengan penertiban tower komunikasi yang terdapat di seluruh Jakarta. Hal ini dilakukan untuk penataan kota dan mengetahui kerugian negara akibat potensi pajak yang hilang.
"Seiring pesatnya era digital komunikasi maka semakin cepat pula pembangunan tower komunikasi dan bertebaran dimana-mana. Jika tidak ditata, kota akan terlihat semrawut. Anies-Sandi tidak menghendaki itu. Jakarta harus maju kotanya, maka Pemprov DKI jakarta akan membongkar tower komunikasi yang tak berizin," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP) Muhammad Alipudin, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (5/11).
Alipudin menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian akibat adanya tower komunikasi yang tak berizin. "Pendirian tower (komunikasi) kan harus ada IMB-nya, terus beroperasinya tower (komunikasi) kan ada retribusinya. Itu semua kan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. Besar sekali potensi pajaknya yang hilang," jelas Alipudin.
Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, terdapat 6000 tower komunikasi yang tak berizin dan berada di area RTH, Fasum dan Fasos. Adapun rujukan penertiban tower komunikasi tercantum pada Pergub DKI Jakarta No. 89 Tahun 2006 dan Pergub DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007.
Sementara itu pengamat tata kota, Heru Hermawan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan tower komunikasi. "Pendirian tower komunikasi memang harus mengikuti prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar pendirian tower komunikasi itu sesuai perencanaan penataan kota," ujar Heru.
Adapun selama pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama diduga adanya perusahan komunikasi yang bermasalah terkait pendirian tower komunikasi seperti Bali Tower. (mag)JRPP Dukung Sandiaga Uno Audit CSR KLB dan Perizinan
Jum'at, 03/11/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Pembina Jakarta Research and Public Policy (JRPP) Anggawira menegaskan dukungannya atas upaya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mengaudit penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta. Diketahui bahwa selama ini CSR dan KLB tidak sesuai Undang-Undang (UU) no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Memang CSR dan KLB ini harus di audit, saya juga mendukung Wakil Gubernur Jakarta kita Sandiaga Uno yang menegaskan untuk segera audit," kata Anggawira dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (3/11).
Disamping itu, Anggawira juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit perizinan. "Kami melihat banyak bagunan-bangunan penunjang telekomunikasi yang ilegal tanpa izin. Kami mendesak pemerintah untuk menertibkannya, kita ingin Kota Jakarta tertata rapi," ujarnya.
Pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dana CSR dan KLB digunakan tanpa melalui APBD seperti yang tercantum pada UU 17/2003. Pemprov DKI hanya melakukan taksiran setelah proyek-proyek yang menggunakan dana CSR dan KLB rampung. "Pemerintahan baru saat ini memang harus memperbaiki yang sebelumnya. Tinggalkan yang sekiranya kurang baik," tutur Anggawira.
Anggawira mengatakan, Sandiaga Uno berencana untuk meningkatkan predikat Kota Jakarta dari WDP ke WTP dengan cara memperbaiki seluruh laporan keuangan Kota Jakarta. "Sampai kemarin saya mendengar ada 6000 temuan dari audit BPK, termasuk CSR. Kita tentu menginginkan semuanya ditindaklanjuti," imbuh Anggawira.
Menurut Anggawira, Jakarta memiliki potensi untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. "Hal ini didukung oleh pasangan Gubernur dan Wakilnya Anies–Sandi yang dengan sigap menindak lanjuti laporan," pungkasnya. (mag)Jalan Tengah UMP DKI Jakarta
Kamis, 02/11/2017 07:00 WIBAnies menjelaskan, penetapan UMP itu sudah menimbang aspirasi dari pihak pengusaha maupun pekerja.
Soal UMP DKI, Sandiaga Pastikan Netral
Sabtu, 28/10/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan akan bersikap netral dalam pembahasan upah minimum provinsi (UMP). Sandi mengatakan dia tidak akan memihak pengusaha ataupun buruh dalam menerapkan upah minimum provinsi (UMP).
Sandiaga memastikan ingin menerapkan UMP yang berkeadilan bagi semua. "Kami nggak ada yang memihak ke pengusaha atau kepada serikat pekerja. Kita ingin iklim usaha kondusif, ada kepastian. Dan kita harapkan kenaikan UMP justru menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya beli," kata Sandiaga di Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Sandiaga masih melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan besaran UMP 2018. Ia mengatakan lewat survei tersebut UMP DKI Jakarta diharapkan dapat diterima semua pihak. "Mudah-mudahan hasil survei ini diterima semua pihak. Itu harapan kita sehingga kita bisa tentukan UMP yang mudah-mudahan, pasti yang win-win," terangnya.
Sandiaga saat ini juga tengah melakukan diskusi dengan semua pihak yang berkaitan dengan penentuan UMP. Pemprov DKI berencana membahas penetapan ini dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.
"Kita dudukin semuanya. Kita akan dengar weekend ini insyaallah selagi nunggu survei yang terakhir. Kita ingin juga ada pembicaraan dari serikat pekerja, dunia usaha, dan pemerintah di forum ini memfasilitasi. Semoga bisa tercapai," paparnya.
Sandi mengaku telah bertemu dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja DKI dan aliansi buruh. Pengumuman penetapan UMP akan dilakukan pada Selasa (31/10) nanti. "Saya pastikan bahwa target 31 Oktober itu adalah target yang kita usahakan sesuai dengan regulasi. Bahwa kita harus tentukan. Tentunya banyak limitasi restruksi dan kendala-kendalanya karena surveinya baru diputuskan hari ini, dilakukan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/10).
Sandiaga Uno juga menemui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Sandiaga melaporkan rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. "Yang kita bahas ada menyinggung UMP. Kita dapat masukan dari Pak Menteri mengenai UMP. Kita harap beberapa hari ke depan kita akan terus koordinasi dan hasilnya akan terbuka transparan dan berkeadilan," kata Sandiaga setelah bertemu Menaker di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/10).
Sandiaga tidak menyebutkan angka kenaikan yang diusulkan olehnya ke Menaker. Ia hanya menyampaikan mekanisme kenaikan UMP dan perkembangan mengenai kebutuhan hidup warga Jakarta. "Kita nggak bicara angka, kita hanya bicara mengenai mekanisme dan ini ada beberapa update tentang kebutuhan hidup layak," tuturnya.
Sementara itu, Hanif mengingatkan pengusaha tidak khawatir mengenai kenaikan UMP. Ia mengatakan kenaikan UMP akan dapat diprediksi dan tidak memberatkan pengusaha. "Saya sampaikan ke semua pihak ke pengusaha bahwa kenaikan upah setiap tahun itu bersifat predictable. Kepada para pekerja diberikan kepastian bahwa upahmu pasti naik, nggak usah ribut, pasti naik. Kenaikannya sesuai regulasi, sesuai formulasi," jelasnya. (dtc/mag)HIPMI Apresiasi Keberpihakan Aneis-Sandi Hapus Lelang Konsolidasi
Kamis, 26/10/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan menghapus lelang konsolidasi yang dijalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, pelaksananaan lelang konsolidasi dinilai menutupi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpartisipasi di lelang berbagai proyek yang sebenarnya diperuntukan bagi UKM.
"Kami mewakili para pelaku UKM di Jakarta, tentunya sangat menyambut baik terobosan Pemda DKI untuk menghapuskan lelang konsolidasi. Karena seperti yang kita ketahui lelang konsolidasi selama ini menghambat para pelaku UKM untuk berkembang dan menutup kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai lelang proyek," tutur Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi Anggawira dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu, (25/10).
Selain itu, kajian ulang terhadap lelang konsolidasi dipandang Anggawira sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UKM yang selama ini minim untuk bisa menembus pemasaran pada level nasional. Untuk itu, fungsionaris partai Gerindra tersebut menyatakan, monitoring pemerintah terhadap para pelaku UKM yang melingkupi segala aktivitas produksi dan pemasarannya sangat dibutuhkan. Semisal, mengawasi pelaku UKM yang makin berkembang dan stagnan atau bahkan yang mengalami penurunan.
"Kita berharap, pemerintah DKI Jakarta saat ini dapat dengan segera merespon masalah- masalah yang dialami oleh para pelaku UKM. Regulasi yang ditetapkan pada dasarnya dibuat atas semangat untuk mendorong dan menyelamatkan pelaku UKM namun sayangnya, pada proses pelaksanaannya kita sering mengalamai inkonsistensi," tegas Anggawira.
Sama halnya dengan lelang konsolidasi. Di dalam pelaksanaannya, dirinya melihat kebijakan ini membuat perusahaan besar mendapatkan proyek. Namun, saat pengerjaannya, perusahaan tersebut mensubkontrakkannya ke perusahaan-perusahaan kecil.
"Kemudian, perusahaan kecil yang berkontrak dengan perusahaan besar pemenang lelang mendapat nilai kontrak yang jauh lebih kecil dengan masa pembayaran yang lebih lama. Cara itu sama sekali tidak sehat dan tidak mendukung UKM," jelas Anggawira.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut usul penghapusan lelang konsolidasi berasal dari kalangan pengusaha. Sandi menuturkan, menurut penilaian para pengusaha, lelang konsolidasi tidak berpihak pada usaha kecil dan menengah.
"Ini merupakan dari awal karena masukan dari Kadin, dari HIPMI, dari dunia usaha khususnya Inkowapi, Iwapi, penggerak usaha-usaha kecil menengah bilang bahwa lelang konsolidasi ini sangat tidak adil pada usaha kecil, usaha-usaha yang didorong oleh UKM," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/10). (mag)Dinas Penanaman Modal Jakarta Mudahkan Perizinan untuk Penuhi Harapan Pengusaha
Minggu, 22/10/2017 10:57 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi merespons permintaan para pengusaha yang tergabung dalam KADIN (Kamar Dagang Indonesia) mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan sehingga dunia usaha semakin mudah dalam mengurus dan mendapatkan legalitas.
"Kami siap menjawab harapan para pengusaha mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan bagi dunia usaha. Karena meciptakan iklim usaha yang kondusif, aman, dan nyaman di Jakarta juga menjadi tujuan kami," ujar Edy Junaedi, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (22/10).
Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengharapkan kehadiran pemimpin baru Jakarta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih baik, dengan terobosan dan inovasi. Sarman menyatakan harapan pelaku usaha bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan sehingga dunia usaha semakin mudah dalam mengurus dan mendapatkan perizinan.
Demi memenuhi harapan tersebut, Edy menyatakan saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan pengembangan dan inovasi layanan dalam mengurus perizinan dan non perizinan bagi warga Ibukota.
"Pemohon dapat memanfaatkan berbagai inovasi layanan yang kami hadirkan untuk memudahkan proses perizinan dan non perizinan melalui multi channel service delivery seperti, layanan daring (online) melalui pelayanan.jakarta.go.id, layanan Call Center Tanya PTSP 1500164, layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), PTSP Goes To Mall, Mobile Service Unit (AJIB Mobil), dan lain-lain," ungkap Edy.
Terlebih, sambung Edy saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah resmi membuka layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang lebih modern sehingga memungkinkan petugas untuk memproses perizinan dan non perizinan secara lebih cepat.
"Seluruh layanan inovasi akan kita integrasikan dengan layanan yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan guna percepatan layanan kepada pemohon serta mendorong iklim usaha yang kondusif di Indonesia," papar Edy.
MPP Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara / Badan usaha Milik Daerah / Swasta pada satu tempat dengan Prinsip layanan Keterpaduan, Berdaya guna, Koordinasi, Akuntabilitas, Aksesibilitas dan Kenyamanan
"Sejak diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017 lalu, MPP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sambutan positif dari warga Jakarta. Pasalnya seluruh urusan warga terkait perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dalam satu tempat. Tercatat sudah ada 14 unit layanan publik yang tergabung dalam MPP Provinsi DKI Jakarta. Ke-empat belas unit layanan tersebut telah berkomitmen memberikan pelayanan dengan nilai-nilai SETIA, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal dengan komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati dalam melayani warga Ibukota," ujar Edy.
Edy menambahkan, mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Jakarta merupakan suatu keharusan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik, termasuk DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. "Untuk itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menghadirkan inovasi tiada henti, melalui multi channel public service delivery dalam memberikan pelayanan nyata bagi warga Ibukota, kerja tanpa lelah memberikan yang terbaik," tutup Edy.Sementara itu pengusaha nasional Yendra Fahmi juga berharap kondisi ekonomi di Jakarta dapat bertumbuh secara cepat. “Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah kunci meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Yendra Fahmi.
(mag)
Menanti Kiprah Anies-Sandi Benahi Jakarta
Senin, 16/10/2017 10:00 WIBBanyak dari janji-janji pasangan ini, seperti rumah DP 0%, OKE OCE, hingga menolak meneruskan proyek reklamasi pantai utara Jakarta, ditunggu warga.
Lengser, Djarot Bakal Jenguk Ahok
Minggu, 15/10/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah berakhir. Relawan Basuki-Djarot alias Badja pun sudah menggelar pesta perpisahan bagi Djarot. Sang mantan gubernur pun meninggalkan pesan bagi para pendukungnya.
"Saya akan menjadi warga biasa. Tapi saya minta kalian semua mengawal proses pembangunan untuk mencintai, merawat, dan memelihara" kata Djarot di acara ´Kaleidoskop dan Terima Kasih Gubernur 2012-2017´ di Lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).
Djarot mengingatkan warga untuk menjaga situasi kondusif di Jakarta. Ia mengatakan kampanye telah usai dan warga dimintanya untuk menjaga perdamaian di Jakarta. "Kampanye sudah selesai salam damai, peace. Damailah Indonesia, damailah hati kita, damailah Jakarta," terangnya.
Soal rencananya pasca lengser, Djarot mengatakan, pertama akan menjenguk mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Minggu (15/10). "Saya akan ke Pak Ahok besok (hari ini-red), untuk menengok," kata Djarot.
Sebagaimana diketahui, Ahok saat ini mendekam di Rumah Tahanan Markas Korps Brigade Mobil (Rutan Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sebelum menghuni Rutan, Ahok dan Djarot memimpin Pemprov DKI Jakarta sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Inisiatif menjenguk Ahok ini datang dari para relawan. Djarot mengaku mendapat pesan untuk relawan Ahok melalui istrinya, Happy Farida. Dia berjanji akan menjenguk Ahok besok.
Djarot segera meninggalkan jabatannya setelah lewat tengah lewat malam nanti. Dia meminta warga melanjutkan perjuangan pada Pemilu Presiden 2019. "Mari kita lanjutkan perjuangan kita. 2019 Kita berjuang lagi untuk Indonesia," sebutnya. (dtc/mag)Optimisme Sandiaga Uno Cetak 100 ribu Penggerak Inovasi Warga lewat Citizen Innovation Lab
Sabtu, 14/10/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI terpilih Sandiaga Uno mengaku optimis akan lahir 100 ribu penggerak inovasi warga lewat lembaga Citizen Innovation Lab. Lembaga ini sebelumnya diketahui telah membuat beberapa inisiatif diantaranya eConference, eTownHall, Sprint Masters Workshop untuk menghasilkan Para Penggerak Inovasi Warga.
"Kita ingin mendorong lahirnya 100 ribu penggerak inovasi warga di Jakarta. Citizen Innovation Lab adalah wadahnya," kata Sandiaga Uno, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (14/10).
"Harus ada kolaborasi semua pihak dalam memajukan Kota Jakarta, di Citizen Innovation Lab baik dari masyarakat, pengusaha dan tenaga profesional saling bekerjasama ciptakan terobosan baru. Kolaborasinya juga macam-macam bisa dari pendekatan digital enterpreneurship, yang penting bisa manfaatnya besar dan Simple Idea Huge Impact," tutur Sandi.
Citizen Innovation Lab ini digagas oleh Arie Mufti yang sebelumnya Koordinator Dewan Pakar Anies Sandi. Lembaga ini dibentuk sebagai fasilitator kolaborasi inovatif bagi warga, dunia usaha, para profesional dan inovator.
Arie mengatakan, lembaga ini semula dibentuk sebagai komunitas pegiat Smart City yang diresmikan Sandiaga Uno pada Juli lalu, namun belakangan diubah supaya lebih konkrit menghasilkan inovasi kolaboratif buat warga Jakarta.
"Atas anjuran pegiat komunitas dan para mitra maka komunitas kita upgrade jadi Citizen Innovation Lab. Kita mulai kolaborasi kali ini dengan melahirkan sebanyaknya para pegiat inovasi warga," kata Arie.
Senada dengan hal tersebut, Erwin Soerjadi, Co Founder Cre8 coworking space yang juga Tim Pakar Anies Sandi mengatakan ke depannya dalam membangun penggerak inovasi harus berlandaskan sinergi dan kolaborasi. "Di era digital sekarang sudah saatnya semua pihak bersinergi membangun Jakarta, salah satunya lewat teknologi. Dengan teknologi digital pembangunan yang berbasis inovasi pun lebih cepat akselerasinya, Coworking space siap menjadi wadah berkolaborasi bagi para penggerak inovasi DKI ," ujar Erwin.
Pada acara pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di tanggal 16 Oktober nanti, rencananya Citizen Innovation Lab akan mempersembahkan Inovasi Warga berupa Virtual Reality Cast, dan Visual Analytics untuk nonton bareng proses pelantikan Anies-Sandi.
Sementara itu, terkait Program OK OCE, bendahara gerakan OK OCE Anggawira, mengatakan gerakan OK OCE yang telah berjalan sejak masa kampanye Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi berasal dari swadaya masyarakat. "Gerakan OK OCE ini merupakan gerakan yang bersifat swadaya masyarakat, gerakan ini bukan berbasis dana APBD. Jadi tidak benar gerakan ini dibiayai oleh biaya APBD," kata Anggawira.
Anggawira menegaskan, dana sejumlah Rp,5 miliar yang telah terkumpul untuk pembiayaan kegiatan OK OCE bukan dari APBD. Selain itu, Anggawira juga menjelaskan Pemerintah Daerah sifatnya supporting system terhadap gerakan tersebut.
"Dinas UMKM maupun Dinas lainnya berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Perannya sebagai fasilitator dan mendukung dengan regulasi untuk Gerakan OK OCE," terang Anggawira.
Anggawira mengatakan, gerakan yang menjadi program andalan pasangan Anies-Sandi ini juga bekerja sama dengan pasar biaya dan stakeholder terkait. Adapun pelaksanaannya sampai saat ini sudah pada tahap sosialisasi SKPD terkait.
"Gerakan OK OCE ini diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang dan meciptakan keadilan masyarakat kita dorong untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui kegiatan wirausaha," pungkasnya. (mag)
Ini Perusahaan Penyumbang Sampah Plastik Jakarta
Senin, 09/10/2017 07:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Hasil audit sampah plastik yang dilakukan Greenpeace Indonesia bersama dengan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Minggu (8/10) menunjukkan, sampah di Jakarta saat ini didominasi oleh sampah plastik. Ketua Tim Riset Relawan Greenpeace Indonesia Luthfi Rofiana memaparkan, dari hasil audit sampah plastik yang kami lakukan di Pulau Bokor, Kepulauan Seribu, menunjukkan bahwa kategori sampah plastik termasuk kemasan dan botol plastik masih mendominasi.
"Audit sampah juga dilakukan di 5 kota lainnya yaitu Bandung, Yogyakarta, Semarang, Padang dan Pekanbaru. Adapun merek-merek yang paling banyak ditemukan di Pulau Bokor adalah dari perusahaan berikut: Unilever, Wings, Indofood, Danone dan Orang Tua," kata Luthfi, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com.
Pada rentang tahun 2016-2017, sekitar 6.500-7.000 ton sampah per hari dihasilkan di Jakarta atau kira-kira hampir setara 4% dari total timbulan sampah secara nasional yang mencapai sekitar 178.082,19 ton per hari. Data yang dipublikasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta (2016) menunjukkan komposisi sampah pada tahun 2005 dan 2011 di Jakarta secara berturut 13,25 dan 14,02 persen adalah plastik.
Akar utama permasalahan dari pencemaran sampah plastik saat ini adalah dominannya kebijakan dan pola pikir pragmatis, gaya hidup instan dan budaya "buang (jauh)" yang tidak bertanggungjawab, serta perilaku produsen yang mengoptimalkan keuntungan semata dengan meninggalkan sebagian besar tanggungjawabnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah semula diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan yang mempercepat efektifitas penanganan pengelolaan sampah secara nasional serta di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten).
Semangat mendasar dari UU 18/2008 adalah mengedepankan strategi pengurangan timbulan sampah dan penanganan sampah yang sulit terurai oleh alam, seperti plastik, dengan mengamanatkan secara substantif pentingnya perluasan tanggungjawab produsen (Extended Producers Responsibility/EPR). Hanya saja, sangat disayangkan, hingga kini penegakan aturan EPR tersebut jalan di tempat (lihat Pasal 15 UU 18/2008).
"Dengan adanya fenomena ini, sangat penting bagi produsen untuk segera mengambil tindakan bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi dari produk mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendesain ulang kemasan sehingga memiliki nilai daur ulang yang tinggi dan juga menarik kembali kemasan-kemasan pasca konsumsi untuk dilakukan daur ulang," kata Rahyang Nusantara yang merupakan Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.
"Selain produsen, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, juga harus mendorong dunia usaha untuk melakukan perubahan tersebut. Berjalannya dunia usaha perlu diiringi dengan upaya melindungi lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lingkungan yang rusak pasti juga akan berdampak pada dunia usaha," tambah Rahyang yang juga anggota Aliansi Zero Waste Indonesia.
"Pemerintah sebagai pengambil kebijakan menjadi faktor penentu untuk mengendalikan pencemaran plastik dan menciptakan sistem konsumsi yang bertanggung jawab," ucap Arifsyah Nasution, Juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia.
"Sebab itu, penegakan aturan dan penguatan regulasi yang sudah ada menjadi sangat penting, selain terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengurangi konsumsi plastik," tegasnya lagi.
Beberapa tindakan dan kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk mengurangi plastik antara lain dengan membawa tas belanja, botol air minum (tumbler) dan wadah makanan sendiri dalam rutinitas sehari-hari seperti saat berbelanja, ke sekolah, kampus, tempat kerja ataupun ketika berwisata dan bepergian ke luar kota.
Sejumlah organisasi, komunitas dan individu dari berbagai negara menyadari bahwa pencemaran sampah plastik semakin tidak terkendali akibat ditopang oleh sistem ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan serta mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu gerakan global dan visi #BreakFreeFromPlastic diinisiasi dari Juli 2016 dan dideklarasikan sejak September 2016. (mag)
Dongkrak Wisatawan Mancanegara, Jakarta Perkuat Sebagai Kota Mice
Kamis, 05/10/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati bertekad menjadikan Jakarta sebagai Kota Mice atau "Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition" (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) alias kota yang menarik untuk wisata. Pasalnya tingginya laju wisatawan mancanegara berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih peluang tersebut kian menjadi pasca adanya kesepakatan MEA Tahun 2016 sebagai peluang industri Mice di Jakarta.
"Kenapa wisata Mice, karena Jakarta tidak punya kekayaan alam atau budaya seperti provinsi lain. Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Semoga dengan destinasi Mice ini juga sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat target tahun 2019 20 juta wisatawan mancanegara dengan kontribusi DKI Jakarta sebesar 5 juta atau 25 %," kata Tinia, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (5/10).
Lebih lanjut Tinia juga menjelaskan adanya kemerosotan jumlah Wisman (Wisatawan Mancanegara) pada tiap tahunnya. Tercatat dua tahun terkhir misalnya menunjukan penurunan dari tahun 2016 mencapai sekitar 2,5 juta wisman sedangkan pada tahun 2017 ini hanya mencapai kisaran 1 juta wisman. "Dunia pariwisata Jakarta memang secara umum sedang mengalami kemerosotan, itu yang harus kita dorong terus kedepan," imbuh Tinia.
Tinia memaparkan kondisi pertumbuhan destinasi wisata Jakarta terbilang lamban dibanding kota atau provinsi lainnya. Hal ini menurutnya bisa disebabkan beberapa hal seperti adanya penerbangan langsung (direct flight) ke destinasi wisata provinsi atau kota maupun kapubaten diluar Jakarta, kurangnya festival budaya berskala nasional dan internasional, juga terbatasnya publikasi dan promosi pariwisata.
"Problem menurunnya pariwisata Jakarta kita tanggapi dengan hari kita tengah mencanangkan program untuk meningkatkan pariwisata dan PAD pada akhirnya. Kami libatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk, pengembangan pemasaran, serta pengembangan sarana prasarana. Semua itu tengah kita lakukan hari ini," pungkas Tinia. (mag)