Bonaran menganggap hakim tidak melihat fakta-fakta persidangan dalam memberikan putusan vonis empat tahun penjara itu.

Jaksa KPK menuntut Bonaran agar dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Untuk itu menurut Jaksa Irman, seharusnya Bonaran tidak terambisi kekuasaan dan menghalalkan berbagai cara untuk menduduki jabatan sebagai Bupati.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp300 juta rupiah subsider empat bulan kurungan.

Bonaran adalah terdakwa kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Jaksa Pulung terus mencecar mengenai asal muasal uang suap dan kronologi terjadinya pengiriman uang.

Bonaran Situmeang akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah melakukan komunikasi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kala itu, ia dihubungi Akil melalui ponsel anggota DPRD Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Bonaran pun berharap KPK menindaklanjuti laporannya ini. Sebab, ia telah memberikan bukti-bukti mengenai keterlibatan Syukran dalam kasus bansos tersebut.

Penetapan tersangka terhadap Bonaran Situmeang hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada di MK yang sebelumnya sudah menyeret mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan sejumlah kepala daerah.