JAKARTA, GRESNEWS.COM - Usai menggelar rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan agenda jawaban Presiden atas pengajuan Komjen Polisi Badrodin Haiti menjadi kapolri menggantikan Komjen Polisi Budi Gunawan, kedua pihak bersepakat akan menggelar rapat konsultasi secara rutin, tiap tiga bulan sekali.

"Pertemuan ini merupakan agenda ketatanegaraan antara DPR bersama Presiden yang akan kita lanjutkan menjadi tiga bulan sekali," tutur Ketua DPR Setya Novanto dalam jumpa pers bersama Presiden di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rapat konsultasi perdana ini, lanjut Setya, membicarakan dua materi. Terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai kapolri dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Menjawab dua materi tersebut, Presiden mengatakan, pertemuan dengan pimpinan DPR, Fraksi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Komisi III DPR adalah pertemuan konsultasi yang merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik. Sebab melalui rapat konsultasi tersebut, menurutnya, Pemerintah dan DPR bisa membicarakan persoalan-persoalan kenegaraan dari hati ke hati dalam suasana kekeluargaan.

Terkait surat Presiden tertanggal 18 Februari 2015 kepada Ketua DPR RI perihal pengangkatan Kapolri, Jokowi mengungkapkan, alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, baik alasan sosiologis dan yuridis.

"Mengingat pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat dan dalam rangka menciptakan tekanan di masyarakat serta kebutuhan kepolisian NKRI kami mengajukan Kapolri yang baru," tutur Presiden dalam konferensi pers bersama jajaran pimpinan DPR usai menggelar rapat konsultasi di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Sementara terkait APBNP, Jokowi mengaku dibandingkan tahun lalu periode 1 Januari sampai 31 Maret tercapai 15,6 persen, sementara tahun 2015 ini sudah mencapi 18,5 persen. "Artinya pelaksanaannya sudah berjalan dan kami ingin pelaksanaannya lebih dipercepat lagi," jelas Presiden.

"Jangan ada yang berpikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai, tidak. Suasananya kekeluargaan, sangat kekeluargaan dan sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan mempercepat kesejahteraan," ungkapnya.

Dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, rapat konsultasi menyimpulkan perlunya segera menunjuk kapolri definitif. "‎Pak Presiden sudah menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri seperti halnya sudah dijelaskan dalam suratnya ke DPR. Akhirnya, semuanya ada satu titik temu tegas bahwa kita butuh kapolri yang definitif," kata Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).

Secara terpisah, Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan, mayoritas fraksi yang turut hadir di rapat konsultasi tersebut  menerima penjelasan Presiden.

"Tidak ada yang menyatakan secara eksplisit tidak menerima penjelasan Pak Jokowi," kata Fadli Zon di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Namun ia tidak merinci fraksi mana saja yang menerima penjelasan tersebut.

BACA JUGA:
Tags