JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemeriksaan kasus Pelindo II oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR terus berlanjut. Pansus pun mulai memanggil nama-nama pihak yang terkait kasus tersebut. Hanya saja, pemanggilan sejumlah nama itu dituding syarat kepentingan politis, dengan target tertentu.

Pansus Pelindo DPR RI bahkan telah mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino. Alasannya, agar proses hukum di Bareskrim Mabes Polri dan pengusutan Pansus DPR berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan. Pansus juga meminta dilakukan pemanggilan paksa terhadap Lino.

Desakan itu muncul setelah RJ Lino menolak hadir saat diminta menjadi saksi oleh Bareskrim Mabes Polri. Juga atas sikapnya yang dianggap melawan atasan, terkait konflik dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menyindir tidak seharusnya warga negara Indonesia menolak pemanggilan polisi. Sebab semua berkedudukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu Masinton menilai, langkah pemanggilan paksa Lino menjadi saksi kasus korupsi 10 unit pengadaan mobil crane di PT Pelindo II sudah tepat  dan tidak menyalahi undang-undang.

"Dalam Pasal 112 KUHAP jelas diatur tentang penjemputan paksa. Jika staf Dirut Pelindo II bisa dijemput paksa maka hal yang sama harus dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Dirut Pelindo II," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/11).

Apalagi Lino juga menolak panggilan polisi untuk pengusutan kasus korupsi di Pelindo II. Polisi bisa segera memanggilnya secara paksa demi kepastian dan persamaan di depan hukum.

Menurut Masinto, Lino bukanlah siapa-siapa, dan hanya berada di tataran level direktur yang bertindak seperti raja. "Orang sok kuasa seperti Lino jangan diberi hati, dia bukan orang yang pernah berjasa untuk negeri ini. Bahkan kasusnya sangat banyak, tidak perlu diistimewakan," katanya.

Negara, kata dia, tidak boleh kalah dengan ambisi perorangan yang bertindak seenaknya dan merasa seakan berada di atas hukum. Selain kasus korupsi pengadaan 10 unit mobil crane, masih banyak kasus pelanggaran hukum di Pelindo II. Diantaranya dugaan kasus korupsi pengadaan sejumlah barang dan jasa di Pelindo II yang merugikan negara hingga triliunan diduga atas perintah Lino. "Bahkan terdapat praktek pencucian uang," sebutnya.

Karena itu, Masinton meminta, semua pihak tak boleh terkecoh dengan klaim prestasi yang diiklankan Pelindo II, maupun yang disampaikan langsung Lino. Sebab, klaim tersebut berkebalikan dengan informasi, data, serta hasil keterangan narasumber yang telah dipanggil oleh Pansus Pelindo II.

"Dari sepuluh klaim prestasi yang disampaikan oleh Pelindo II dan Lino, dipastikan fakta kebohongannya lebih besar, dibanding klaim prestasi yang disampaikannya," katanya.

DESAKAN NONAKTIFKAN LINO - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita meminta Lino mengurangi polemik yang tidak perlu dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Untuk itu, Zaldy meminta, Meneg BUMN Rini Soemarno lebih baik menonaktifkan Lino sebagai Dirut Pelindo. Sampai proses hukum di Bareskrim selesai dan Pansus Pelindo II di DPR selesai menyusun rekomendasi.

"Dengan nonaktifnya Lino, kedua proses hukum dan politik bisa berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan," katanya.

Zaldy mengingatkan, bahwa posisi Lino sebagai direktur utama bisa saja mempengaruhi saksi-saksi atau pihak-pihak yang dipanggil Pansus dan polisi. Zaldy berharap Lino bisa lapang dada untuk menerima penonaktifan dirinya selama proses pengusutan berlangsung. Sebab sebelumnya Lino pun sudah mengancam akan mundur dari jabatannya.

"Kita tunggu sikap gentlemen Pak RJ Lino untuk mundur seperti yang dia pernah ucapkan,” katanya.


AGENDA PARTAI - Senada dengan Zaldy, anggota Pansus Pelindo II  dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, menyatakan pemecatan Lino sebenarnya langkah mudah. Namun selama ini terkesan dibuat sulit. Menurutnya Lino bukanlah sosok yang kuat secara individu, namun bisa menjadi "Raja Kecil" lantaran ada backing di belakangnya.

"Apa susahnya mencopot Lino, Jokowi perintahkan Rini pecat Lino, selesai!" ujarnya kepada gresnews.com, Kamis (5/11).

Apalagi, menurutnya, PDIP yang notabene Ketua Pansus Pelindo II merupakan partai pendukung pemerintahan. Sehingga bila pemecatan Lino dibuat sulit, maka patut dipertanyakan dukungan di belakangnya. "Mungkin didukung pemerintah sendiri, siapa yang tahu kan," ujarnya.

Walaupun masih berstatus saksi dan bukan tersangka, penonaktifan Lino, bisa saja dilakukan pemerintah. Sebab pemerintahlah yang mengangkat Lino, sehingga pemberhentian bisa dilakukan kapan saja dengan menggelar Rapat Luar Biasa para pemegang saham.

"Ini juga tertuang dalam UU 19 tahun 2003 tentang BUMN," tegasnya

Refrizal juga sempat mencurigai pansus dijadikan alat kepentingan politik partai PDIP untuk menjatuhkan Meneg BUMN, Rini Soemarno. Kecurigaan ini ditimbulkan lantaran pemanggilan terhadap Rini yang pernah dijadwalkan pada Rabu (27/10) lalu ternyata tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan Pansus. Padahal saat itu, Rini sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir.

Ia curiga alat untuk menyerang sang menteri BUMN masih belum cukup, sebab diperlukan taktik yang matang dengan target pe-reshuffle-an Rini. Pasalnya, baik pemanggilaan maupun pembatalan pertemuan Rini tidak pernah dirapatkan oleh semua anggota pansus, sehingga anggota juga sempat bingung .

"Saya yakin, semua partai punya agenda masing-masing, saya tak tahu di belakangnya. Tapi PKS diarahkan untuk tak senggol kiri kanan, lurus saja," katanya.

Ia menyatakan indikasi pansus sebagai tunggangan politik dapat dinilai oleh masyarakat, dengan melihat tingkah polah masing-masing partai di dalam pansus. Namun menanggapi isu penonaktifan Rini, untuk menaikkan salah satu orang dari partai biru, ia menolak berkomentar.

"Kita lihat saja nanti hasil akhir pansusnya, apa memang seperti yang diisukan, pansus pasti akan menyelidiki sedalam-dalamnya," ujarnya.

Menurutnya, semua pihak yang terkait akan dipanggil pansus, bahkan jika memungkinkan presiden sekalipun. "Jangan pilih-pilih, katanya ada yang backing Lino, ya panggil juga lah siapa yang backing," katanya.

BACA JUGA:
Tags