JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II untuk meneliti kebobrokan pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo II, kembali dituding hanya menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu. Pansus dituding hanya menyasar tokoh tertentu, diantaranya menyasar Wakil Presiden Jusuf Kalla.   

Analisa itu diungkapkan oleh pengamat Hendrajit. Hendrajit menilai aksi Pansus Pelindo dilakukan hanya sebatas untuk melemahkan posisi Jusuf Kalla dalam perang senyapnya melawan Megawati.

Menurut pemetaannya, RJ Lino dan JK sudah diketahui sejak lama memiliki ikatan bisnis yang kuat di belakang layar. Indikasi itu menurutnya terlihat dari hubungan antar keduannya. "Ada kepemilikan di Bukaka dan anak perusahaan dinasti Kalla," katanya kepada gresnews.com, Jumat (13/11).

Ia juga menyatakan, banyaknya orang di belakang Mega yang siap membatasi gerak-gerik JK. Mereka telah dipasang di samping Presiden. Misalnya saja, Luhut Binsar Pandjaitan lalu masuknya Pramono Anung ke Setkab, Rizal Ramli di kemaritiman dan Teten Masduki pada staf kepresidenan. Hal ini  dapat menjadi sinyal adanya perkawanan yang solid di lingkaran Mega.

"Pasti ada deal antara Mega-Jokowi untuk mengurung JK. Persoalan Pelindo ini bola permainan politik saja, bukan dalam rangka membongkar ke akar," katanya meyakinkan.

Apalagi ditambah upaya perlindungan kepada JK yang dilakukan Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) ketika mendatangkan Jk dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Golkar. Dengan merapatnya kembali Gokar ke Jk,kemungkinan, ada gerakan versi JK untuk menangkal tekanan dari gerakan Mega.

"Sewaktu di-dealkan menjadi cawapres, mereka pasti hitung Jk punya banyak link, yang juga tak terlepas dari Golkar," katanya.

Namun, seiring perjalanan dan  memahami aksi Jk di pemerintahan sebelumnya yang boleh dibilang memiliki kendali terhadap pemerintahan. Maka hal ini bisa dikatakan sebagai ancaman. Sebab pasca kemenangan PDI PDI dalam Pemilu, tentu problem sesungguhnya terdapat agenda strategis masing-masing politikus.

"Golkar ini beda dengan PAN, ini jejaringnya Luhut yang bantu Mega juga Pramono di Seskab," katanya.

Jika dilihat skemanya, maka perlu dilihat perkawanan ini dalam agenda siapa? Disinyalir sebagai back up deal Mega-Luhut untuk mengawal Jokowi.

"Coba lihat, Sofyan Jalil yang dipindah ke Bappenas. Gobel diganti Lembong, kelihatan jejaringnya Luhut. Selama ini media salah baca," katanya.

Namun Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka yang juga politisi PDI P menampik keras tuduhan ini. Menurutnya, ia murni tak tahu jaringan bisnis yang dimaksud antara JK dengan Lino sebelumnya.

"Saya sampaikan, ini bukan kasus pengadaan barang atau bisnis biasa. Tapi Kejahatan global," katanya kepada gresnews.com di Gedung DPR RI, Jumat (13/11).

Ia bahkan mengungkapkan bahwa antara Pelindo II terdapat pertarungan dua mazhab ekonomi besar, yakni ekonomi pancasila dengan ekonomi liberal. Untuk itu, tak mungkin hanya untuk menargetkan orang-orang tertentu, ketika ada mangsa yang lebih besar.

"Tak ada target orang, tapi jika ada oknum yang terlibat maka itu mungkin," katanya.

Namun, ia mengakui memang ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin menggerakkan pansus di track yang tak seharusnya. Namun, ia justru menyasar pada pihak yang menuduh pansus menetapkan target perorangan, sebagai oknum penarget sesungguhnya.

"Kita simpel, bicara pada ranah konstitusional. Ujungnya bagaimana kami belum bisa jawab sekarang. Mohon dipantau saja, jangan sampai masuk angin juga," ujarnya.


TUDINGAN LAIN - Tudingan Pansus hanya menjadi alat politik bukan kali ini saja dilontarkan. Sebelumnya anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal juga menuding pansus dijadikan alat politik bagi partai tertentu. Yakni PDIP untuk menjatuhkan Meneg BUMN, Rini Soemarno.

Kecurigaan ini,  menurutnya, timbul lantaran pemanggilan terhadap Rini yang pernah dijadwalkan pada Rabu (27/10) lalu, tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan Pansus. Padahal saat itu, Rini sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir.

Ia mencurigai alat serang untuk sang menteri BUMN masih belum cukup, sebab diperlukan taktik yang matang dengan target pe-reshuffle-an Rini. Pasalnya, baik pemanggilan maupun pembatalan pertemuan Rini tidak pernah dirapatkan oleh semua anggota pansus, sehingga para anggota juga sempat kebingungan.

"Saya yakini, semua partai punya agenda masing-masing, saya tak tahu di belakangnya. Tapi PKS diarahkan untuk tak senggol kiri kanan, lurus saja," katanya beberapa waktu lalu.

Menuruy Refrizal, indikasi pansus sebagai tunggangan politik juga dapat dinilai sendiri oleh masyarakat dengan melihat tingkah polah masing-masing partai di dalam pansus.

"Kita lihat saja nanti hasil akhir pansusnya, apa memang seperti yang diisukan, pansus pasti akan menyelidiki sedalam-dalamnya," ujarnya.

Ia pun menginginkan, segala pihak yang terkait u tuk dipanggil dalam pansus, bahkan jika memungkinkaan presiden sekalipun. "Jangan pilih-pilih, katanya ada yang backing Lino, ya panggil juga lah siapa yang backing," katanya.

BACA JUGA:
Tags