Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (gerak), Senin (4/1) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut KPK segera memeriksa Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo karena diduga kuat terlibat dalam kasus dana bantuan sosial Propinsi Sumatera Utara. Menurut para pengunjuk rasa kedua orang ini masih belum tersentuh penegakan hukum.

Mereka menilai, pimpinan lembaga antirasuah yang baru, Agus Raharjo takut mengusut keterlibatan taipan media Surya Paloh dan Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumatera Utara. "Agus Raharjo takut periksa periksa Surya Paloh, dan Jaksa Agung, padahal sudah ada pengakuan dari Gatot dan istrinya," ujar koordinator aksi Ello Ahmad di depan gedung KPK, Selasa (4/1).

Ello menambahkan, di tahun yang baru, KPK mestinya memiliki semangat yang baru. Terlebih lembaga anti rasuah sudah mendapatkan kado berupa gedung baru. "Keadilan seakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, karena KPK lamban dan terkesan tebang pilih dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara," imbuhnya.

Mereka mengklaim sudah jelas dalam keterangan dan pengakuan dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu.  Keduanya telah mengakui bahwa mereka meminta Surya Paloh dan Jaksa agung HM Prasetyo untuk memberhentikan penyelidikan kasus korupi dana bantuan sosial Propinsi Sumatera Utara dengan imbalan dan permintaan dari Surya Paloh  yakni jatah SKPD di Pemprov Sumetera Utara  serta jatah 20 US$ untuk HM Prasetyo.

Pengakuan eks gubernur Sumetera Utara dan istrinya ini menurut pengunjuk rasa merupakan bukti kuat keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa agung HM Prasetyo dalam kasus bansos Propinsi Sumetera Utara. (Edy Susanto/gresnews.com)

BACA JUGA:
Tags