JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta agar tidak melibatkan perusahaan asing dalam memberikan kajian untuk pembangunan pelabuhan Cilamaya. Alasannya, pemerintah akan menanggung beban biaya yang sangat mahal jika melibatkan perusahaan asing sebagai konsultan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Pemerintah memang melibatkan konsultan Jepang yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan pelabuhan Cilamaya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku memiliki pengalaman tersendiri saat bersinggungan dengan JICA dalam memberikan kajian di bidang telekomunikasi. Dia menceritakan pengalaman saat pembangunan jaringan fiber optik dari Jakarta ke Singapura, dimana pelaksanaan proyek dibangun melalui mekanisme konsorsium perusahaan telekomunikasi. Saat itu kata Marwan, proyek itu menghabiskan investasi sebesar US$50 juta dolar.

Kemudian pada saat bersamaan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga membangun jaringan fiber optik Surabaya ke Banjarmasin. Proyek pembangunan tersebut melibatkan JICA dan melibatkan pemerintah Jepang. "Dana yang dihabiskan ternyata lebih mahal 30 persen sampai 40 persen dari proyek pembangunan fiber optik dari Jakarta ke Singapura," kata Marwan, di Jakarta, Jumat (13/3) kemarin.

Menurut Marwan, mahalnya pembangunan jaringan fiber optik oleh JICA terjadi akibat pemerintah kerap merasa segan melakukan pengawasan sehingga menelan mentah-mentah kajian yang dikeluarkan oleh JICA. "JICA itu lembaga yang dibiayai oleh pemerintah Jepang, selain itu JICA juga dituntut oleh pemerintah Jepang harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar," tegas Marwan.

Keuntungan tersebut diperoleh dari biaya konsultasi dan kemudian pemberian pinjaman lunak. "Pemerintah harus berhenti menggunakan kajian JICA untuk membangun pelabuhan Cilamaya," kata Marwan.

Menanggapi saran ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan semua pihak tidak perlu khawatir terkait pembiayaan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Sebab, kata Jonan, pembangunan dilaksanakan oleh pihak swasta. "Untuk pendanaannya pun tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana pihak swasta," kata Jonan.

Presiden Jokowi pun, kata dia sudah setuju untuk menyerahkan pembangunan Cilamaya kepada swasta dan tidak menggunakan uang negara. Kemudian terkait dengan adanya pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore Nort West Java (ONWJ) dan adanya fungsi lahan pertanian yang subur, Jonan mengatakan Bappenas menyetujui untuk menggeser lokasi pembangunan pelabuhan. "Pembangunan tetap dilaksanak, asalkan dilakukan oleh pihak swasta," kata Jonan.

BACA JUGA:
Tags