JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghimpun stok dan cadangan minyak nasional di tengah harga minyak dunia yang sedang turun.

Jokowi mengatakan, 20 hingga 30 tahun ke depan Indonesia akan berhadapan dengan era persaingan, kompetisi dan perebutan sumber energi dan pangan. Oleh karena itu Presiden meminta anjloknya harga minyak dunia dijadikan momentum untuk menghimpun cadangan BBM. Menurutnya  kondisi ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk pembelian minyak sebesar-besarnya untuk membangun stok.

"Jadi mulai sekarang kita harus buat strategi besar untuk ke depan, bagaimana energi dan pangan  kita. Hal ini saya selalu ingatkan, karena energi dan pangan akan menjadi rebutan, menjadi persaingan, kompetisi, kita ingin punya kekuatan dalam potensi tersebut," kata Jokowi dalam acara penandatanganan Kontrak Kegiatan  Strategi Tahun Anggaran 2016, Kementerian ESDM, di Kantor Kementerian  ESDM, Jakarta, Senin (29/2).

Menurut Presiden,  bahwa membangun stok dan cadangan minyak di dalam negeri bisa dilakukan  dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya, PT Pertamina Tbk (Persero) maupun Kementerian ESDM untuk membeli minyak sebanyak-banyaknya.

Sehingga ketika harga minyak dunia kembali normal atau melonjak tinggi, mencapai US$ 100 per barel, stok nasional sudah optimal. Bisnis menurutnya,  harus dirancang  dengan baik, jangan berpikir disaat harga minyak sedang murah tidak ada yang membeli. Saat inilah menurut Jokowi, saat yang tepat bagi Pertamina dan ESDM untuk memborong minyak tersebut.  "Soal mau ditaruh di dalam negeri atau pun di luar negeri, stok terserah," ujarnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro serta jajaran Kementerian ESDM itu, presiden juga menyinggung soal terbatasnya kapasitas kilang yang dimiliki Indonesia saat ini.

Kapasitas kilang minyak Indonesia saat ini hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan BBM mencapai 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, separuh dari kebutuhan BBM itu harus dipenuhi melalui impor. Untuk itu presiden menegaskan perlu ada pembangunan kilang-kilang baru agar Indonesia tak terus menerus bergantung pada impor BBM.

Jokowi juga mengungkapkan Indonesia telah bertahun-tahun tidak membangun dan memiliki fasilitas kilang minyak baru. Untuk itu ia kini mendorong pembangunan kilang baru tersebut.  
"Saya sampaikan ke menteri, tahun ini harus sudah diputuskan, harus!,"  tandas Jokowi, dalam kesempatan yang sama.

Ia memaparkan sejauh ini telah banyak investor dari beberapa negara berminat untuk menanamkan investasinya  di proyek kilang tersebut. Untuk itu presiden menjanjikan untuk memberikan stimulus dan kemudahan agar kilang baru bisa terbangun. "Negara yang berminat bangun di sini, stok di sini, negara mana pun silakan," tambahnya.

Presiden  menegaskan dengan adanya kilang baru, proses pengolahan BBM seperti solar dan premium bisa semakin banyak dilakukan di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi tergantung pada trader untuk memenuhi BBM di dalam negeri.

"Kita tidak perlu beli lewat trader-trader lagi. Kebutuhan kita banyak sekali dan jangan ditunda-tunda," ujarnya.


SKEMA dan INSENTIF - Menteri ESDM, Sudirman Said juga menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pembangunan kilang minyak baru. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan dan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Perpres Kilang).

Dalam Perpres ini, telah diatur berbagai skema dalam pembangunan kilang minyak, Diantaranya pembangunan kilang oleh pemerintah dengan dana dari APBN, melalui penugasan dari pemerintah kepada Pertamina, juga kejasama antara swasta dan pemerintah, serta pembangunan yang murni dilakukan oleh swasta.

Tak hanya itu Sudirman menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif agar investor tertarik membangun kilang di Indonesia. Misalnya dengan penyediaan lahan secara gratis. Sebagai contoh, bahwa untuk pembangunan kilang di Bontang Kalimantan Timur menggunakan lahan milik Kemenkeu  seluas 600 hektar.

Selain itu juga ada insenstif ´libur pajak´ juga jaminan pasar bagi investor yang mau membangun kilang. "Ada tax holiday, ada kepastian off taker  yang di masa lalu tidak ada, sekarang Pertamina wajib menjadi pembeli," tutur Sudirman.

Lebih jauh Sudirman memaparkan,  pihaknya telah mengantongi daftar perusahaan dari tujuh negara  yang berminat untuk membangun kilang pengolahan minyak mentah di daerah Tuban, Jawa Timur.  Tujuh perusahaan yakni Rusia, China, Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait dan Thailand itu ingin mengeksekusi megaproyek senilai US$ 13 miliar.

Untuk merealisasikan pembangunan kilang Tuban Jatim ini,  ia menegaskan, pemerintah akan menyiapkan beberapa insentif yang bakal diberikan kepada calon investor. Salah satunya melalui pembebasan lahan dalam kurun waktu 50 hingga 80 tahun.

Terkait rencana  ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta untuk secepatnya direalisasikan. Sebab  rencana pembangunan kilang minyak itu sudah lama tertunda-tunda Hal tersebut untuk menjamin persediaan energi nasional yang cukup di masa mendatang. "Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri ESDM, agar tahun ini harus diputuskan, sehingga kilang segera dibangun,"  tambah Jokowi.

Dalam pembangunan kilang Tuban ini, Pertamina (Persero) selaku eksekutor proyek kilang Tuban, telah mendapatkan lima perusahaan yang akan digandeng  sebagai mitra diantaranya
Saudi Aramco dari Arab Saudi, Kuwait Petroleum International dari Kuwait, Rosneft dari Rusia, Sinopec dari China, serta PTT GC dan Thai Oil berasal dari Konsorsium Thailand.

ANEKA PROYEK ENERGI - Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengingatkan Kementerian ESDM untuk lebih aktif mendorong aneka proyek energi. Ibarat pemain bola, Kementerian harus jadi penyerang alias striker, bukan lagi menjadi penjaga gawang, yang hanya menunggu bola datang. "Kementerian harus bisa agresif mencetak gol. Bila ada masalah cepat diputuskan, diselesaikan, jangan banyak didiskusikan, jangan banyak diseminarkan," kata Jokowi.

Pemerintah menurut  Jokowi,  juga tidak hanya melakukan tanda tangan proyek, tapi juga memastikan proyeknya berjalan dengan baik.  Menurut Jokowi pemerintah telah menetapkan tahun ini adalah tahun penetapan kerja. Tidak seperti dulu-dulu, tanda tangan kontrak bulan Juli-Agustus nanti bulan November baru me-ngejar-ngejar.

Demikian juga dengan realisasi APBN, ESDM Tahun lalu realisasi APBN 64 persen.
"Tahun ini saya bisiki pak menteri, harus di atas 90%. Harus, tidak bisa ditawar," tambah Jokowi.

Presiden mengingatkan meski proyek-proyek energi banyak  dikerjakan oleh swasta, Kementerian ESDM tetap memiliki tugas. Yaitu memantau proyeknya sampai terealisasi. "Cepat ditandatangani, cepat dikerjakan, cepat diselesaikan, tapi ingat kualitasnya, " pesannya. (dtc)


BACA JUGA:
Tags