Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan hukum pegawai negeri sipil sangat jelas dalam UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU 43/1999.

Disebutkan dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Kepegawaian, bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

HARIANDI LAW OFFICE