Bayangkan jadi bupati tapi jabatanmu digadaikan sejak hari pertama kampanye. Utang budi yang harus dibayar tunai, dengan proyek negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membongkarnya blak-blakan. Di Ponorogo, penyandang dana diduga dapat akses atur proyek pemerintah usai jagoannya menang. Di Langkat, tim sukses diduga panen paket pekerjaan begitu bosnya dilantik.
Ongkos kampanye membengkak. Alat peraga, panggung, massa bayaran—semua butuh uang tunai, sulit dilacak. Maka pemenang pilkada pun terjebak: menjabat sambil menghitung utang.
Ternyata korupsi kepala daerah bukan cuma soal rakus—tapi soal siapa yang lebih dulu menagih janji sebelum rakyat sempat menagih kinerja. Di negeri ini, kadang yang menang pemilu bukan gagasan terbaik tapi kantong paling tebal.
