Mencopot dan menahan Dadan Hindayana dkk adalah langkah bagus, tapi tidak cukup.
Masalahnya bukan cuma soal orang, tapi desain program MBG itu sendiri. Jika tak diubah secara radikal, MBG hanya akan menjadi seperti pabrik yang memproduksi makelar dan koruptor. Saya pernah mendengar presentasi orang yang mengaku punya 40 titik MBG yang ditawarkan Rp250 juta per titik dan bagi hasil Rp500 per porsi kepada calon investor. Ada juga seorang pemilik pabrik yang ditawarkan membuat sendok bebek untuk MBG dengan harga di bawah Rp1.500 per unit, padahal di e-katalog anggarannya Rp7.000.
Sejauh ini saya tak melihat Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada rakyat. Kasus Dadan adalah cermin paling nyata bahwa MBG seperti sekarang ini gagal. Keracunannya ada, korupsinya ada...
Setidaknya permintaan maaf itu perlu, sebab Presiden-lah yang memberikan Bintang Mahaputera Utama (Agustus 2025) kepada Dadan — yang dengan bintang itu sang ahli serangga kelak berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Presiden pula yang kemudian memberikan Bintang Jasa Utama (Februari 2026). Dua penghargaan tertinggi negara, berturut-turut, kepada orang yang empat bulan kemudian menjadi tersangka korupsi.
Presiden Prabowo semestinya konsisten terhadap ucapannya sendiri: "Tidak ada prajurit yang jelek. Hanya ada komandan yang jelek. Segala yang dilakukan, dan tidak dilakukan prajurit adalah karena komandannya."
Saya mau bilang: segala kekacauan MBG yang berujung pada tiga pimpinan BGN menjadi tersangka korupsi — suka atau tidak suka — merupakan bentuk kegagalan Presiden Prabowo juga.
Pelajaran buat kita semua: suatu kebijakan publik yang baik tak cukup dibentuk hanya dengan koar-koar demi rakyat sambil menitikkan air mata. Ia butuh perencanaan matang, riset yang solid, sasaran yang jelas, partisipasi publik, akal sehat, perhitungan rinci, pengawasan berlapis, moral pelaksana yang baik... dan tentunya Wapres yang agak cerdas!
Salam,
AEK
