Bagaimana jika gaji bulanan Anda bergantung pada satu pilihan di bilik suara? Dan bagaimana jika pilihan yang salah bisa membuat kehilangan pekerjaan?
Itulah dugaan yang kini dibongkar KPK. Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, diduga bukan hanya mengendalikan proyek outsourcing, tetapi juga menentukan yang bekerja dan siapa yang tersingkir.
Menurut penyidik, pegawai outsourcing yang ditempatkan di berbagai dinas berada dalam kendali penuh. Mereka diminta mendukung Fadia dalam Pilkada Pekalongan. Ancamannya: jika tak mendukung, posisi diganti.
Di saat yang sama, KPK menduga perusahaan keluarga Fadia diuntungkan dalam pengadaan jasa outsourcing. Nilainya Rp46 miliar sejak 2023 hingga 2026. Uang itu mengalir ke sejumlah pihak, termasuk anggota keluarga.
Ini bukan sekadar cerita tentang tender atau jabatan. KPK menduga yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan kebebasan seseorang untuk memilih.
