Bagaimana jika korupsi bukan dimulai saat seseorang duduk di kursi kekuasaan, tetapi jauh sebelum namanya tercoblos di surat suara?Dalam lebih dari satu dekade, 529 anggota legislatif dan 356 kepala daerah terseret kasus korupsi.
Mereka datang membawa janji perubahan. Tapi ketika pintu kekuasaan terbuka, justru masuk ke lorong yang sama.
Masalahnya ternyata lebih dalam dari sekadar individu. Biaya politik mahal, dana kampanye sulit diawasi, dan hubungan tak kasat mata dengan pemodal menciptakan lingkaran berulang.
Jabatan publik yang seharusnya melayani rakyat berubah menjadi alat mengembalikan “utang” politik. Sementara itu, waktu terus berjalan. Tahapan menuju Pemilu 2029 mulai mendekat. Namun revisi aturan pemilu yang dinilai penting untuk menutup celah-celah itu belum juga menjadi prioritas.
Dan mungkin inilah bagian yang paling mengkhawatirkan. Korupsi politik bukan sekadar kejahatan yang gagal dicegah. Ia bisa jadi adalah hasil yang memang terus diproduksi oleh sistem yang belum diperbaiki.
