Pikir positif saja. Mengapa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengundang homeless media (New Media Forum) ke Istana? Mungkin karena sebagai orang yang tidak "homeless" ia mau berempati kepada mereka yang "homeless" dan menjadikannya sebagai mitra.
Terlepas dari perdebatan mengenai kualifikasi perusahaan pers, bagi saya yang jauh lebih penting adalah membicarakan esensi dan misi suatu media publik. Masalah terbesar adalah ketika media tumpul daya kritisnya di hadapan kekuasaan: ia tak menyajikan alternatif sudut pandang dan sebaliknya senang berbondong-bondong merapat sebagai "mitra" kekuasaan.
Qodari jelas tidak "homeless". LHKPN per 19 Januari 2025 menunjukkan total kekayaannya Rp261,9 miliar, yang Rp182,8 miliarnya berupa tanah dan bangunan (69,2%).
Ia punya 176 bidang tanah dan bangunan, yang 121 di antaranya berlokasi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (68,75%). Bandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang per 2024 "hanya" memiliki 10 bidang tanah dan bangunan.
Selain tanah dan bangunan, kekayaan mencolok lainnya adalah kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp70,7 miliar.
Kok bisa sekaya itu? Apa bisnisnya? Lembaga survei — Indo Barometer!
Kalau pollster-nya saja bisa sekaya itu, bisa dibayangkan sekaya apa kliennya — para politisi, kepala daerah, dan seterusnya. Dan jika para klien itu sebegitu kayanya, bisa dibayangkan betapa mahalnya ongkos menjadi pejabat di negara ini. Jika ongkos jadi pejabat sebegitu mahal, pantas banyak yang kemudian korupsi untuk balik modal.
Mengapa ia menumpuk tanah sebegitu banyak di Palangka Raya, padahal kelak luas tanah kuburan yang dibutuhkan menurut standar peraturan pemerintah cuma 2,5 meter × 1,5 meter per petak makam?
Dalam satu kesempatan, Qodari beralasan Palangka Raya adalah tanah kelahirannya. Tapi apakah seseorang yang lahir di suatu wilayah harus membeli tanah sebanyak itu di sana?
Mungkin bukan sekadar soal itu. Qodari adalah pollster yang dikenal sebagai pendukung setia Jokowi. Salah satu kebijakan andalan Jokowi adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan Palangka Raya sempat diisukan sebagai kandidat utama karena memiliki lahan yang luas, minim bencana alam, dan anti gempa — sebelum akhirnya diputuskan berlokasi di Kalimantan Timur.
Tampaknya ada motif spekulasi bisnis pertanahan. Detik pernah memberitakan bahwa sejak isu pemindahan ibu kota mencuat, harga tanah di Palangka Raya melonjak drastis. Di Jalan Cilik Riwut misalnya, harga naik dari Rp100 ribu per meter (2011) menjadi Rp300–400 ribu per meter pada 2017, sementara di pusat kota menyentuh Rp1–3 juta per meter. Kepala BPN Kalteng pun menyatakan isu pemindahan ibu kota berdampak pada konflik lahan dan memicu munculnya banyak mafia tanah.
Maka pertanyaannya: apakah dengan akses yang dimilikinya ke pemerintahan Jokowi saat itu, ia bisa mendapatkan insider information yang mendorongnya memborong tanah di lokasi kandidat utama IKN? Dan meskipun pada akhirnya IKN berpindah ke Kaltim, kepemilikan lahan di Palangka Raya tetap menguntungkan karena kota itu berpotensi menjadi kota penyangga IKN.
Artinya, Qodari berposisi ganda: sebagai penyelenggara negara sekaligus pemilik lahan yang memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap kelangsungan pembangunan IKN dan kawasan sekitarnya.
Jadi, silakan berdebat soal kualifikasi pers/non-pers, old/new media, homeless/non-homeless, dan sebagainya. Tapi jangan lupakan misi utama media: melayani publik dengan cara kritis terhadap penyelenggaraan negara.
Dalam bahasa Joseph Pulitzer: "...never tolerate injustice or corruption... never lack sympathy with the poor, always remain devoted to the public welfare... always be drastically independent, never be afraid to attack wrong..."
Salam,
AEK
