Kalau transparansi dilarang apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Komisi Pemberantasan Korupsi membuka sesuatu yang tak terlihat tapi terasa menekan. Seorang bupati Gatut Sunu Wibowo diduga memanggil bawahannya. Bukan rapat biasa. Tak ada HP. Tak ada rekaman. Tak ada saksi yang benar-benar bebas.
Di dalam ruangan itu, hanya ada dua hal: dokumen dan tekanan. Pilihan mereka sederhana tanda tangan atau melawan kekuasaan. Dan di titik itu, hukum terasa jauh. Yang dekat hanya jabatan.
Ini bukan sekadar soal kertas. Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa bekerja tanpa suara. Di negara yang katanya demokrasi, kadang yang paling sunyi justru tempat paling berbahaya.
