Apa jadinya kalau Presiden bilang ada pejabat yang merasa kebal hukum? Dan mereka justru berada di dalam pemerintahannya sendiri. Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan keras: ada direktur jenderal yang berani melawan menteri dan merasa untouachable tak bisa disentuh audit maupun hukum.
Ia bahkan menemukan indikasi “deep state” di birokrasi Indonesia, jaringan kekuasaan lama yang bertahan meski pemerintahan berganti. Menurut Prabowo, sejumlah dirjen sudah langsung dicopot karena dianggap menghambat reformasi dan menolak dikendalikan menteri.
Pernyataan itu bukan tanpa konteks. Di Kementerian PUPR, laporan internal disebut menemukan dugaan penyimpangan anggaran, bahkan temuan kerugian negara sekitar Rp1 triliun menurut hasil pemeriksaan yang didorong untuk ditindaklanjuti hukum.
Artinya, konflik ini bukan sekadar ego jabatan tapi pertarungan kendali atas uang negara dan arah birokrasi. Ironisnya, ancaman pemecatan justru membuka pertanyaan lebih besar: kalau pejabat “tak tersentuh” memang ada sejak lama mengapa sistem negara baru terlihat bergerak setelah Presiden turun tangan?
