Bagaimana jika pejabat negara ditanya soal uang rakyat lalu jawabannya cuma dua kata: “Pokoknya ada.” Dan kalimat itu datang langsung dari pusat kekuasaan. Di kawasan Monas, program Pasar Murah untuk Rakyat digelar besar-besaran.
Wartawan bertanya: dari mana sumber anggarannya? Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, terlihat mencoba menjelaskan. Namun sebelum jawaban tuntas, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memotong singkat:9“Pokoknya ada.”
Padahal sekitar 100 ribu kupon belanja senilai Rp500 ribu dibagikan. Artinya puluhan miliar rupiah uang publik bergerak dalam satu program. Pengamat tata kelola keuangan mengingatkan: setiap rupiah negara wajib jelas sumbernya, dasar hukumnya, dan bisa diaudit. Karena transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban.
Namun di depan kamera, penjelasan berubah jadi kepastian tanpa rincian. Mungkin masalahnya bukan apakah uang itu ada. Melainkan mengapa pertanyaan publik terasa tidak perlu dijawab. Sebab ketika kekuasaan mulai nyaman dengan jawaban singkat… yang sebenarnya dipersingkat bukan kalimatnya — melainkan hak rakyat untuk tahu.
