GESNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tinggal selangkah lagi menetapkan pasangan calon untuk Pilgub Jawa Barat 2018. Duet Ridwan Kamil-Anton Charliyan sedang digodok.

"Tunggu pernyataan resmi Mas. Memang paslon sudah mengerucut (ke Ridwan Kamil dan Anton Charliyan)," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (4/1). Pernyataan Hendrawan ini menjawab pertanyaan apakah PDIP resmi mengusung Ridwan-Anton di Pilgub Jabar.

Seperti dijelaskan di atas, Hendrawan meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi Pilgub Jabar. PDIP masih memoles strategi sebelum mantap mengumumkannya.

"Tetapi tunggu ´sentuhan akhir´ (finishing touch)," ujar dia.

Soal mengusung Ridwan Kamil, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya membuka peluang. Ridwan Kamil sendiri telah mengunjungi markas PDIP pada Rabu (3/1) kemarin.

"Kami menanggapi sebagai hal positif karena di dalam proses mencari pemimpin sebagai tanggung jawab PDIP untuk Jabar, kami membuka ruang dialog itu. Sehingga, bagi kami, yang mengetuk pintu kami membuka," sebut Hasto.

Sekedar diketahui, Ridwan Kamil sudah mendapat dukungan dari Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Namun Wali Kota Bandung tersebut tak kunjung punya pasangan. PPP kekeuh menyodorkan Uu Ruzhanul Ulum, sementara PKB legowo tidak usung kadernya.

Sekretaris DPW PKB Jabar Sidkon Djampi mengatakan Agung Suryamal memang masuk dalam pantauan PKB. Tidak hanya Agung, ada beberapa figur lainnya yang akan dipertimbangkan sebagai pendamping Ridwan Kamil.

"Agung Suryamal memang masuk radar alternatif di samping figur lainnya juga semisal Charly kemarin datang ke DPW dan beberapa nama lain," kata Sidkon saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (3/1/2018). (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pisah jalan PKS dengan Deddy Mizwar terkait dengan Pilgub Jabar terungkap jelas dengan diperlihatkannya kontrak politik Deddy dengan Partai Demokrat. Gara-gara tantangan Deddy, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka kontrak politik tersebut.

Baik tantangan maupun pengungkapan dokumen ini terjadi di lini masa Twitter. Cerita bermula saat Deddy meminta Hidayat membuka saja dokumen yang dipersoalkan PKS soal dukungan terhadap capres Demokrat.

"Ust HNW org yg baik..utk mengakhiri ini silakan beliau menunjukkan kontrak politik yg dimaksud via sosmed atau sambil ngopi hehe," kata Deddy melalui akun Twitter-nya @Deddy_Mizwar_, Senin (1/1/2018) siang.

Deddy berkicau begitu menanggapi komentar netizen yang merasa bingung mengapa Hidayat terus mengurusi Deddy Mizwar, padahal PKS dan Wagub Jabar itu sudah pisah jalan. Kicauan Deddy itu lantas dibalas oleh Hidayat. Hidayat menyanggupi usulan Deddy untuk membuka dokumen itu. Dokumen pun diunggah.

Dokumen satu lembar itu berjudul ´Pakta Integritas´. Pada intinya, dokumen itu berisi kesanggupan Deddy, yang telah menjadi kader Demokrat, mendukung capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat.

"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum," kata Hidayat.

"Sekali lagi, kami hormati pilihan politik Bang Demiz. Sbgmn kami juga berterimakasih, Bang Demiz pun hormati pilihan politik kami di PKS," sambung Hidayat.

Menanggapi dokumen yang diunggah Hidayat, Deddy tak membantah atau membenarkan. Menurutnya, wajar kader partai diminta mendukung capres/cawapres yang diajukan partai.

"Hehe kalo dokumen itu yg dimaksud, mk dosa apa yg sy lakukan pd PKS. bukankah Ustadz sbg kader PKS juga harus mendukung capres/cawapres yg diusung PKS?" tanya Deddy, yang resmi menjadi kader Demokrat pada November 2017.

"Saya sdh menerima keputusan PKS utk tdk bersama. Jd klarifikasi ini bukan utk menyudutkan ust n PKS melainkan utk mengakhiri kemarahan n kebencian di netizen krn statement ustadz," sambung Deddy.

Merespons pernyataan Deddy, Hidayat menyatakan PKS sudah legawa pisah jalan dengan ´Jenderal Naga Bonar´.

"Kami di PKS juga sudah legowo dg pilihan politik Bang Demiz. Itu hak Bang Demiz kan. Tapi ada jg yg tunggangi hal ini unt bikin judul yg sesat, sebarkan fitnah, kompori, unt pecahbelah ukhuwah kita. Sekalipun ttg difitnah mah, bagi kami sudah hafal&kenyang he he he. Hanupis Bang," kata Hidayat.

Tak lama kemudian, ada netizen yang mempertanyakan mengapa Hidayat mengungkap dokumen tersebut ke media sosial. Menurut si netizen, dokumen itu tak seharusnya diunggah. Hidayat menjawab, dia hanya meladeni permintaan Deddy Mizwar.

"Saya lakukan itu, bukan krn nuruti netizen, tapi krn nuruti usul/pernyataan langsung dari Bang Demiz via twitter. Itu saya sebutkan dlm cuitan saya juga. Kalau Bang Demiz tak minta, tak mungkin saya buka. Coba baca lagi cuitan yg dimulai Bang Demiz siang ini," kata Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menanggapi surat pakta integritas kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat. Menurutnya tidak ada yang salah dalam surat tersebut. Namun surat itu, ujarnya, untuk keperluan lingkup internal saja.

"Apa yang salah dari surat itu? Sejak dulu yang bersangkutan (Deddy) salah satu pendiri PD," ujar Syarief, Senin (1/1/2018).

Surat tersebut dibuka Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di media sosial. Menurut Syarief, surat tersebut untuk kalangan internal kader PD.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo enggan menanggapi lebih jauh soal surat itu. Roy Suryo malah meminta awak media meminta konfirmasi mengenai surat itu kepada Deddy.

"Kalau soal ´surat´ tadi, bisa konfirmasi langsung saja ke yang bersangkutan," ujar Roy Suryo.

Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari juga meminta awak media mengecek langsung surat itu kepada pengurus DPD Demokrat Jawa Barat. "Maaf, saya sedang rapat. Coba dicek ke DPD Jabar," kata Imelda.

PKS kini berkoalisi dengan Gerindra dan telah mendeklarasikan dukungan ke Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. PAN juga disebut bergabung dengan koalisi itu namun tak hadir saat deklarasi. Adapun Deddy Mizwar berduet dengan Dedi Mulyadi dan didukung Golkar dan Demokrat. (dtc/mfb)

Dinamika politik di Pilgub Jabar semakin memanas. Mulai dari bongkar pasang koalisi hingga penarikan dukungan terhadap calon-calon potensial terjadi. Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar terancam gagal maju.

Ridwan Kamil saat ini hanya didukung Nasdem, PKB dan PPP. Koalisi belum tentu bertahan hingga pendaftaran karena persoalan wakil. PKB dan PPP punya ego masing-masing ingin kadernya dipilih, kalau tidak, kedua partai mengancam hengkang.

Tak berbeda jauh dari Ridwan Kamil, Deddy Mizwar yang diusung Demokrat, PKS dan PAN berada di ujung tanduk. PKS dan PAN juga sepakat membentuk koalisi reuni dengan Gerindra. Masa depan koalisi zaman now tergantung keputusan PKS dan PAN.

PDIP dan Hanura yang belum menentukan sikap sejauh ini kerap dikait-kaitkan dengan partai Golkar. Apalagi partai pimpinan Airlangga Hartanto itu sedang mencari rekanan koalisi untuk mengusung kadernya Dedi Mulyadi.

Pengamat politik Universitas Pendidikan (UPI) Karim Suryadi mengatakan dinamika yang terjadi saat ini merupakan upaya penjegalan figur-figur potensial. Sebab, sambung dia, sejauh ini Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar selalu memimpin hasil survei.

"Ini seperti ada operasi untuk membantai calon yang punya elektabilitas tinggi. Demiz dan RK digantung di seleksi awal, bisa jadi tidak diloloskan. Partai lebih memilih orang-orang yang disukai tapi tidak punya elektabilitas," kata Karim saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (27/12).

Ia menuturkan penjegalan Demiz - RK merupakan keegoisan partai dalam merengkuh kekuasaan politik. "Terlalu pragmatis dan dangkal memaksakan orang pilihannya sendiri tanpa mengindahkan persepsi publik. Warga butuh orang yang paham dengan Jabar, bukan yang disukai partai," ungkap dia.

Menurutnya ketiadaan Demiz - RK akan membuat kualitas dan daya saing kontestasi di Pilgub Jabar buruk. Ia yakin masyarakat tidak akan antusias menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tentu ini kurang sehat untuk masa depan demokrasi Indonesia.

"Kami ingin melihat kompetisi fair, para petarung tangguh. Tanpa Demiz - RK seperti final terlalu dini. Orang kehilangan harapan menyaksikan pertandingan seru. Siapapun pemenangnya akan dilihat dingin, kualitas kompetisi merosot," kata Suryadi.

Sementara itu bakal calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan PPP masih setia mendukungnya bersama NasDem dan PKB. Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, komunikasi yang dibangun Uu Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon wakil gubernur dari PPP dengan Partai Golkar adalah sebuah hal biasa.

"Saya sudah konfirmasi ke DPP (PPP), itu hanya komunikasi biasa saja. Karena setiap calon belum fix. Jadi DPP sudah komit ke saya," ujar Emil, Rabu (27/12).

Emil menilai selama belum ada keputusan resmi yang terdaftar di KPU Jabar, semua calon bebas untuk menjalin komunikasi dan tidak terpaku pada partai pengusung atau koalisi.

"DPP (PPP) bilang komitmennya masih dengan saya. Saya percayai apa yang disampaikan. Jika di bawah ada komunikasi, namanya politik itu tidak kaku. Maka berkomunikasi ke mana saja," ucapnya. (dtc/mfb)

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku telah menyiapkan rencana cadangan bila PKS dan PAN menarik dukungan di Pilgub Jabar 2018 mendatang.

PKS dan PAN saat ini berada di dalam koalisi zaman now bersama Demokrat untuk mendukung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Di tengah keharmonisan ketiga partai itu, Partai Gerindra datang dan menggoda PKS dan PAN untuk membentuk koalisi reuni.

Daya pikat partai yang dipimpin Prabowo Subianto akhirnya berbuah manis. Pada Minggu (24/12) malam para petinggi dari ketiga partai bertemu dan bersepakat untuk membangun koalisi di lima provinsi yang salah satunya di Pilgub Jabar 2018.

Hal ini tentu membuat posisi Deddy Mizwar menjadi tidak menentu. PKS dan PAN bisa saja menarik dukungan dan mengalihkanya kepada Sudrajat yang menjadi jagoan dari Partai Gerindra.

Tidak ingin kesempatannya hilang untuk menduduki kursi Jabar satu, Deddy Mizwar mengaku telah menyiapkan rencana lain bila PKS dan PAN menarik dukungan. Salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan partai lain seperti dengan PDIP dan Partai Golkar.

"Berbagai kemungkinan kita jajaki. Kita siapkan plan A, B dan C. Komunikasi dengan PDIP dan Golkar juga jalan terus," kata Deddy saat ditemui di kawasan Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Selasa (26/12).

Deddy melanjutkan, saat ini dia masih menunggu sikap atau pengumuman resmi dari PKS. Bila PKS tidak lagi mendukungnya maka akan ada langkah lain yang dilakukannya agar bisa maju bertarung di Pilgub Jabar 2018.

"Tunggu saja (keputusan PKS) besok. Kalau enggak ada perubahan jalan terus, kalau ada perubahan baru kita ada plan B, C dan D," ujar Deddy.

Tapi dia enggan menjelaskan secara rinci rencana cadangan yang akan dilakukannya. Tapi dia menegaskan telah menyiapkan rencana bila PKS dan PAN benar-benar menarik dukungan.(dtc/mfb)

Demokrat tidak mempersoalkan PKS dan PAN sepakat membentuk koalisi reuni bersama Gerindra di Pilgub Jabar. Ketua DPD Demokrat Jabar Irfan Suryanagara memastikan koalisi zaman now masih bertahan sejauh ini.

Ia mengatakan koalisi zaman now yang terdiri dari Demokrat, PKS dan PAN sudah sepakat lebih dulu mengusung Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu. Namun dukungan tersebut belum direalisasikian dalam bentuk surat keputusan bersama.

"Koalisi (reuni) belum jelas juga. Kalau disebutin koalisi partai menclonkan si a dan si b, itu baru (koalisi zaman now) gugur. Tapi sampai saat ini gak ada," kata Ifran saat dihubungi via telepon genggam, Selasa (26/12).

Ia menuturkan belum ada pembicaraan partai-partai di daerah terkait adanya penarikan dukungan atau pembubaran koalisi. Sehingga, sambung dia, Demokrat bersama PKS dan PAN masih merancang strategi untuk memenangkan Demiz - Syaikhu.

"Belum ada penarikan dari kesepakatan yang dibuat (koalisi reuni). Etisnya ada pembicaraan, tapi belum ada, masih mengatur strategi ke depan (koalisi zaman now)," tutur dia.

Menurutnya meski koalisi reuni terwujud, belum tentu Demokrat ditinggalkan. Sebab, sambung dia, bukan tidak mungkin Demokrat juga berada dalam koalisi tersebut.

"Di jakarta itu mereka koalisi, kalau ilmu matematika, sebuah himpunan A yang isinya Demokrat, PKS, PAN, lalu di buat lagi himpunan B Gerindra, PKS dan pan. Mungkin ini ditarik menjadi himpunan C yang isinya Demokrat, PAN, PKS dan Gerindra," kata Irfan.

Sebelumnya, Partai Gerindra, PAN, dan PKS, sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Serentak 2018 di 5 provinsi. Ketiga partai tersebut sepakat berkoalisi di Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatara Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Hal ini disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman dalam jumpa pers usai pertemuan ketiga partai di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Minggu (24/12/2017). Namun ketiga partai tersebut masih menunda untuk bekerjasama di Pilgub Jatim.  (dtc/mfb)

Poltracking Indonesia merilis survei kandidat calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2018. Dari sejumlah nama yang masuk bursa, Dede Yusuf berada di posisi terkuat.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dan dilakukan pada 10-15 November 2017 dengan metode multistage random sampling. Margin of error penelitian ini +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Poltracking melakukan pertanyaan semi terbuka soal cawagub Jabar kepada responden. Ada 15 nama kandidat yang muncul. Pertama adalah Dede Yusuf dengan perolehan 25,7%, posisi kedua ditempati Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 19,8%, dan Desy Ratnasari berada di posisi ketiga dengan perolehan 9,3%.

Kemudian Poltracking juga melakukan sejumlah simulasi pertanyaan tertutup. Salah satunya terhadap 3 nama yang disebut-sebut akan maju sebagai cawagub di Pilgub Jabar, yakni bacagub Ridwan Kamil, Daniel Mutaqien; pasangan Deddy Mizwar, Ahmad Syaikhu; dan Puti Guntur Soekarno. Hasilnya, Daniel, yang merupakan kader Golkar, berada di posisi tertinggi.

"Jika dalam Pilkada Jabar ada 3 kandidat calon wakil gubernur, Daniel Mutaqien (10,6%) adalah kandidat tingkat elektabilitas paling tinggi. Selanjutnya Ahmad Syaikhu (8,2%) dan Puti Guntur Soekarno (5,4%)," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda yang menyampaikan hasil survei dalam diskusi ´Peta Elektabilitas Kandidat Gubernur dan Preferensi Pemilih Pilkada Jawa Barat 2018´ oleh Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pasific, Selasa (5/12).

Namun Hanta mengingatkan persentase masyarakat yang tidak menjawab atau belum memutuskan pilihan masih sangat besar dengan nilai 78,8%.

Adapun hasil survei soal elektabilitas kandidat cawagub Pilgub Jabar adalah sebagai berikut:

Dede Yusuf 25,7%
Aa Gym 19,8%
Desy Ratnasari 9,3%
Daniel Mutaqien 4,9%
Uu Ruzhanul Ulum 3,8%
Rieke Diah Pitaloka 3,6%
Ahmad Syaikhu 2,5%
Saan Mustopa 1%
TB Hasanuddin 0,9%
Cellica Nurrachadiana 0,8%
Puti Guntur Soekarno 0,8%
Tatang Zaenudin 0,3%
Ineu Purwadewi Sundari 0,3%
Netty Prasetiyani Heryawan 0,2%
Burhanudin Abdullah 0,1%
Lainnya 4,6%
Tidak tahu/tidak jawab 21,4%
(dtc/mfb)
 

Tiga partai pendukung Ridwan Kamil yaitu PKB, PPP dan Golkar berebut posisi bakal calon wakil gubernur. PKB yang juga mengajukan kadernya, berharap tak ada aksi sepihak dari partai koalisi dalam menentukan pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jabar.

Sekadar diketahui, tiga partai koalisi pendukung Ridwan Kamil mengusulkan nama kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon wakil gubernur. Golkar mengusulkan anggota DPR RI Daniel Mutaqien.

PKB mendorong dua kadernya, anggota DPR RI Maman Imanul Haq dan Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda. Sedangkan PPP menyodorkan Bupati Tasikmalaya UU Ruhzanul Ulum.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda sangat mengapresiasi partai koalisi pendukung Ridwan Kamil mengusulkan nama kader terbaiknya. Tapi tentu, kata dia, penentuan nama pendamping Wali Kota Bandung di Pilgub Jabar harus melalui kesepakatan koalisi.

"Saya berharap tidak ada aksi sepihak," kata Huda, saat dihubungi, Jumat (17/11).

Sejauh ini, dia mengakui belum ada pertemuan secara formal dengan partai peserta koalisi untuk membahas masalah ini. Dia memperkirakan pertemuan baru akan dilakukan pada Desember mendatang.

"Sejauh ini baru komunikasi secara informal. Semoga pertengahan Desember sudah ada pematangan politik di masing-masing partai (menyikapi nama pendamping Ridwan Kamil)," ujarnya.

Menurut Huda, penentuan sosok pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jabar harus segera disikapi. Sebab pendaftaran pasangan calon ke KPU itu akan dilakukan pada 10 Januari 2018 mendatang.

"Tentu pertengahan Desember (sudah ada pematangan). Karena paling lambat kita mendaftarkan pasangan calon ke KPU itu tanggal 10 Januari," tutur Huda. (dtc/mfb)

PDIP hingga kini belum menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung dalam Pilgub Jawa Barat 2018. PDIP masih menggodok nama-nama yang sudah mengajukan diri bahkan berpeluang berkoalisi dengan PKS.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sedang memilah dari sisi rencana kebijakan. Menurutnya sangat penting untuk mempersiapkan paslon yang memiliki terobosan-terobosan kebijakan yang tak merusak tata ruang Jabar yang terkenal sebagai lumbung pangan.

"Agar segala keindahan di Jabar tidak dirusak oleh kebijakan yang tidak memperhatikan aspek-aspek kebudayaan dan tata ruang. Itu yang kami lakukan," papar Hasto, Sabtu (11/11).

Termasuk juga menyelamatkan sungai Ciliwung, sungai Citarum. Itu merupakan hal yang penting, yang harus dipersiapkan oleh PDIP.

Hasto kemudian membeberkan sejumlah nama yang sudah melamar ke PDIP. Pihak-pihak yang melamar ada dari dua unsur, internal partai dan eksternal.

"Dari eksternal itu kan ada Pak Dedi Mizwar, Pak Dedi Mulyadi, ada Ibu Neti Aher. Dari internal ada Pak TB Hasanuddin, ada Pak Puti Guntur. Ada beberapa nama (dari eksternal) Pak Anton Charliyan juga proses," terang dia.

Dalam memilih paslon, sambung Hasto, indikator yang dilihat tak hanya hasil survei elektabilitas. Selain rencana kebijakan tata ruang, PDIP juga melihat aspek pariwisata dan transportasi.

"Yang kami lihat adalah keteguhan dalam prinsip dan kemampuan untuk membawa Jabar kepada tata ruang, susunan keindahan alam rayanya, penataan wilayah lumbung pangannya, penataan pariwisatanya, transportasi publiknya. Kami siapkan sebaik-baiknya," paparnya.

Jelang digelarnya Pilgub Jabar, ada empat partai berkoalisi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Keempat partai tersebut yakni Partai NasDem, Golkar, PPP dan PKB.

Sementara PDIP dan PKS sama-sama belum menentukan paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Hasto Kristiyanto mengatakan masih terbuka peluang koalisi dengan PKS.

Meski demikian, Hasto mengatakan partainya masih membuka pintu bagi partai lain. Begitu pula dengan PKB dan PPP meskipun sudah menentukan bakal cagub.

"Ya dialog terus dilakukan dan kemudian meskipun PDIP bisa maju sendiri. Tapi, kami juga membuka ruang komunikasi dengan beberapa partai termasuk dengan PKN, PPP sekali pun, meskipun mereka juga menyatakan mendukung Pak Ridwan Kamil," terang Hasto.

Menurutnya, PDIP menyadari dinamika politik bisa merubah keputusan apapun. Harapannya, PDIP bisa mengusung paslon yang berasal dari internal dan eksternal partai.(dtc/mfb)

Ridwan Kamil membantah tertarik untuk menjadi kader Golkar di masa depan. Wali Kota Bandung itu menyatakan, ia hanya berdiplomasi saat bertemu kader Golkar di jalan Anggrek Neli, Jakbar pada Kamis (9/11) lalu.

"Saya sudah sampaikan, itu adalah retorika. Jadi itu bahasa diplomasi saya," kata Ridwan usai jalan santai bersama kader NasDem di Tugu Proklamasi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu (11/11).

Ridwan bercerita, banyak parpol berminat menarik dirinya sebagai kader. Bukan hanya Golkar, termasuk juga PPP dan PKB.

"Pernah ditanya PPP. Pak Ridwan bisa enggak jadi kader kami? saya jawab iya nanti lihat situasi. Ditanya PKB, Pak Ridwan bisa enggak jadi kader kami ? iya lihat nanti saya istikharah dulu, ditanya Golkar? iya nanti lihat situasi," ungkap Ridwan.

"Media jangan mengutip sepotong-sepotong lagi," kata dia.

Ridwan pun memastikan tidak akan menjadi kader partai politik manapun hingga pilkada Jabar 2018 selesai. "Jadi saya pastikan sampai pilkada saya tidak akan masuk partai manapun. Karena komitmen saya seperti itu. Sampai pilkada saya tetap posisinya bukan anggota partai," tegas Ridwan.

Sementara itu, Saan Mustopa, Ketua DPW NasDem Jabar mengatakan tidak akan membujuk Ridwan jadi kadernya. "Nasdem berkomitmen sejak deklarasi 19 Maret, Emil jadi milik semua partai, tidak boleh jadi kader manapun termasuk NasDem," kata dia.

Menurut Saan, sebaiknya sosok Ridwan Kamil tidak pas menjadi kader parpol lantaran Jawa Barat butuh pemimpin yang tidak sibuk mengurusi partai. Apalagi jika tersandera kepentingan partai.

"Kita butuh gubernur yang fokus konsentrasi membenahi Jabar dan tidak terbebani kepentingan parpol. Kita ingin Kang Emil terbebas dari kepentingan politik dalam memimpin Jabar," ungkap Saan saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

"Nasdem prinsipnya siapapun boleh dampingi Emil asal cocok apakah itu Golkar, PPP, PKB bagi Nasdem tidak ada masalah. Yang masalah itu jika dipaksakan, jangan memaksa Emil harus memilih kader partainya menjadi wakil, kalau enggak nanti keluar dari dukungan. Nah itu nggak boleh," kata Saan. (dtc/mfb)

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengklaim bakal menerima surat keputusan (SK) dukungan dari PAN, Demokrat dan PKS untuk maju Pilgub Jabar 2018. Rencananya SK itu akan turun bulan ini.

Deddy saat ini sedang intens membangun komunikasi politik dengan PKS, Demokrat dan PAN. Ke tiga partai tersebut disebut-sebut siap memberi dukungan.

"Insya allah turun bulan ini," kata Deddy, Senin (6/11).

Menurut dia, ke tiga partai tersebut telah memberi signal positif untuk mendukungnya. Contohnya seperti PAN yang telah memutuskan untuk mengusung Deddy Mizwar. Kemudian Deddy Mizwar juga bukan orang baru bagi Demokrat sehingga besar kemungkinan bakal mengusungnya.

Sementara PKS sudah jauh-jauh hari siap mengusungnya bersama Gerindra meski saat ini terjadi perbedaan. Tapi Deddy Mizwar tetap memiliki peluang untuk didukung oleh PKS.

"Insya Allah bulan ini. Mereka sudah komunikasi. Tiketnya istimewa kalau belakangan," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menegaskan tidak ada mahar apapun yang diminta oleh ke tiga partai itu. "Tanpa transaksi mahar apapun," tandasnya. (dtc/mfb)

Sekjen Golkar Idrus Marham buka-bukaan alasan memilih Ridwan Kamil sebagai bakal calon (balon) gubernur Jabar. Idrus menilai Wali Kota Bandung itu memiliki potensi besar untuk menang dibandingkan Dedi Mulyadi.

"Jadi begini partai Golkar mengedepankan kader, apalagi pengurus, tetapi kami ingin menang di Pilkada," kata Idrus usai bertemu Ridwan Kamil di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Sabtu (4/11).

Menurutnya keputusan ini juga berkaitan dengan moto Golkar yakni suara rakyat sehingga konsisten mendengar aspirasi rakyat melalui hasil-hasil survei. "Fakta hari ini, tidak ada satupun survei yang kredibel yang tidak mengatakan bahwa kang Emil sebagai calon gubernur yang tertinggi. Bahkan yang terbaru (Indo Barometer) ini sudah hampir lebih dari 40 persen," jelas dia.

Ia mengaku menghargai kinerja Bupati Purwakarta itu dalam tiga tahun terakhir dalam memperkuat jaringan Golkar di daerah. Namun, pihaknya tidak punya pilihan lain untuk merengkuh kemenangan.

Dia mengatakan tugas Golkar saat ini menyakinkan masyarakat bahwa Ridwan Kamil pantas memimpin Jabar. Golkar akan bertarung habis-habisan untuk memenagkan pilkada tahun depan.

"Bersahabat dengan rakyat maka kita akan bersama melakukan pertarungan. Pilkada 2018 mendatang Golkar berkeyakinan sangat dengan prestasi dan track record Kang Emil, akan memenangkan pertarungan itu," kata Idrus.

Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyerahan SK dukungan terhadap Ridwan Kamil kepada Dedi Mulyadi. Sekjen Golkar Idrus Marham menyakini Ketua DPD Golkar Jabar itu akan patuh.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi yang juga kader partai Golkar akan maju di Pilgub Jabar. Namun, partai berlambang pohon beringin itu lebih memilih mendukung Ridwan Kamil. Keputusan ini membuat Bupati Purwakarta itu kecewa.

"Demul sebagai ketua (DPD Golkar Jabar) tentu akan melaksanakan keputusan ini," kata Idrus.

Menurutnya dinamika yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar dengan keputusan Golkar mendukung Ridwan Kamil, akan mereda. Ia menyakini kader-kader di daerah melaksanakan keputusan partai.

"Jadi saya kira sudah gini, keluar SK Golkar maka hanya ada satu kata mengamankan dan melaksanakan keputusan itu," ungkap dia.

Sebelumnya, Idrus menuturkan SK dukungan Golkar sudah ditandatangani oleh Ketum Setya Novanto pada 24 Oktober lalu. Dalam SK itu tertulis, Ridwan Kamil sebagai Cagub dan Daniel Mutaqien Cawagub.

Lebih lanjut dia menjelaskan sesuai mekanisme partai berlambang pohon beringin itu, penyerahan SK dilakukan secara estafet. Artinya, DPP Golkar akan memberikan SK itu kepada DPD Jabar terlebih dahulu.

"Mekanisme penyerahan sesuai aturan di Partai Golkar nanti kita serahkan kepada DPD Jabar dan setelah itu didampingi oleh pemenangan pemilu Jawa 1 menyerahkannya kepada Kang Emil," Idrus.

Selain itu, kata Idris, Dedi Mulyadi tidak akan pindah partai. Ia menyakini Bupati Purwakarta itu akan fatsun kepada seluruh keputusan yang diambil partai.

"Saya buka rahasia saja saya ketemu dengan saudara Dedi beberapa kali, saya tanya Dinda bagaimana Jabar Dinda SK sudah seperti ini?. Kanda Sekjen sebagai kader saya taat kepada aturan dan saya tidak akan mungkin menghianati Golkar, itu pernyataannya," kata Idrus.

Tidak hanya itu, ia menegaskan Dedi Mulyadi akan tetap menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. Ia akan pasang badan apabila ada pihak-pihak yang ingin mencoba menggoyang posisinya.

Menurutnya dinamika yang terjadi di lapangan atas sikap Golkar saat ini tidak akan berdampak terhadap perpecahan. Pasalnya, sambung dia, sikap ini sudah diambil melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. (dtc/mfb)

KPU Jawa Barat bertekad meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018. KPU menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75 persen.

"Pemilu terakhir tahun 2014 ada di angka 73 persen. Untuk tahun depan minimal tetap, tapi kita targetkan meningkat ke 75 persen," ucap Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Minggu (29/10).

KPU Jabar juga akan menekan angka golongan putih (golput) saat Pilkada. Saat Pilkada sebelumnya, sambung Yayat, angka golput di Jabar mencapai 27 persen.

"Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat golput itu. Dari faktor administrasi ada kelemahan KPU, kita terus sempurnakan. Lalu faktor politik, itu tanggung jawab bersama," tandasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir angka golput pada Pilkada tahun depan, KPU Jabar terus melakukan sosialisasi. Salah satunya dengan kegiatan gerak jalan yang diselenggarakan KPU bersama sejumlah masyarakat. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan turut ikut dalam kegiatan tersebut.

"Ini salah satu instrumen sosialisasi. Dalam kesempatan ini kita juga sekaligus menyampaikan bahwa KPU Jabar siap melaksanakan," kata dia. (dtc/mfb)

Partai Golkar sudah sah mendukung Ridwan Kamil. Otomatis Golkar bergabung dalam koalisi bersama NasDem, PKB dan PPP.

Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin menghargai dengan keputusan yang diambil oleh Partai Golkar. Karena menurut dia, itu adalah hak dari setiap partai dalam menentukan sikap politik, khususnya di Pilgub Jabar.

"Awalnya mau koalisi dengan Golkar (di Pilgub). Tapi ternyata Golkar ke Emil (Ridwan Kamil). Ya sudah kita menghormati," kata TB, di Sabuga, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Sabtu (28/10).

TB melanjutkan, saat ini partainya masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung di Pilgub termasuk Dedi Mulyadi yang merupakan kader Golkar. Selain itu Dedi adalah satu dari tujuh peserta yang hadir dalam acara Curah Gagasan yang digelar PDIP, Rabu (25/10) lalu.

"Semua yang hadir (dalam Curah Gagasan) semua mencuat (menjadi pertimbangan PDIP). Nanti diumumkan (siapa yang diusung) Ketua Umum dengan pertimbangan berbagai aspek," ujar Tubagus.

Ditanya peluang Dedi Mulyadi, TB enggan banyak berspekulasi. Namun yang jelas, partainya tetap memiliki peluang untuk mendukung Dedi Mulyadi dalam pesta demokrasi di Jabar.

"Kita lihat saja nanti, kader Golkar (Dedi Mulyadi) ikut ke mana," tandasnya.

Dengan kondisi itu, apakah Dedi akan hengkang dari Golkar? "Kita belum dapat surat (keputusan), jadi belum bisa berkomentar tentang apapun. Kecuali nanti sudah datang (surat) ke DPD Jabar, baru kita beri pernyataan," kata Dedi usai mengikut ´curah gagasan´ PDIP di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (25/10).

Ia mengaku belum bisa memutuskan akan berpindah partai atau tidak sebelum adanya kepastian dari Golkar. Sebab, apabila Golkar mengusung figur lain, hanya tersisa beberapa partai yang bisa menampungnya.

Dia menuturkan sejauh ini ada PDIP, Demokrat dan Gerindra yang belum menyatakan sikap di Pilgub Jabar. PDIP memiliki 20 kursi sehingga bisa mengusung calon sendiri, sementara Demokrat dan Gerindra juga bisa usung calon.

"PDIP punya 20 kursi, tapi dibalik ruang itu masih pada kosong kan ya, itu kosong (Demokrat-Gerindra) kita lihat perjalanannya," tutur dia.

"Ya kita lihat dulu keputusan partai (Golkar) baru kasih statemen (lanjutan)," menambahkan.

Dedi mengapresiasi langkah PDIP dengan mengundang tokoh sekaligus bakal calon gubernur menyampaikan gagasannya tentang masa depan Jabar. Meskipun dirinya merupakan pimpinan partai lain.

"Terima kasih kepada PDIP yang mengundang saya padahal posisi saya ketua DPD Golkar, tapi diberikan ruang untuk menyampaikan ekspresi dan gagasan saya," kata Dedi.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hubungan Dedi Mulyadi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri sangat baik. Namun, hingga saat ini PDIP tidak ada niatan untuk mendorong Dedi pindah ke partainya.

"Partai politik itu merupakan hak pribadi dan PDIP tidak ada niatan untuk mendorong orang-orang yang telah memilih partai politik untuk berpindah (partai)," ujar Hasto. (dtc/mfb)

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhirnya mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ridwan Kamil telah menggenapi syarat pencalonan Pilgub Jabar yakni 21 kursi.

Ditemui usai menghadiri acara pisah sambut di Kejati Jabar, Emil, sapaan akrab Ridwan, terus menebar senyum ketika diwawancarai oleh sejumlah wartawan.

"Penantian yang panjang sampai tadi malam PPP sudah mengusung, menyerahkan SK oleh Pak Romi (Ketum PPP). Alhamdullilah saya genap, orang pertama yang punya kursi cukup 21," ujar Emil di Kantor Kejati Jabar, Rabu (25/10).

Ditanya soal rasanya mendapat tiket Pilgub, Emil tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan menebar candaan dan senyuman. "Bucat bisul kalau bahasa sundanya mah. Intinya gitu, kegalauan sudah hilang sekarang fokus pada persiapan pemenangan," tuturnya.

Saat ini, kata Emil akan fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Bandung yang berakhir tahun depan. "Sekarang sudah mantab dari sisi administrasi syarat (Pilgub). Minta doanya saja," ucapnya.

Pria berkacamata itu juga akan terus melakukan sosialisasi untuk memastikan elektabilitasnya yang selama ini selalu unggul di survei akan terus terjaga hingga hari pencoblosan nanti. (dtc/mfb)

Ridwan Kamil akhirnya mendapat dukungan untuk berlaga di Pilgub Jawa Barat 2018 dari PPP. PPP akan mengundang Ridwan Kamil dalam pengumuman resmi pengusungan cagub Pilgub Jabar besok.

"Iya (RK datang). Sore atau sekitar jam 6 sore di DPP (DPP PPP di Tebet, Jaksel)," ujar Waketum PPP Arwani Thomafi saat dihubungi wartawan, Senin (23/10).

Selain PPP, Ridwan Kamil sebelumnya mendapat dukungan dari PKB dan NasDem. PPP sendiri mensyaratkan cawagub dari internal partai kepada Ridwan Kamil. Menurut Arwani, sosok cawagub memang diserahkan sepenuhnya kepada RK.

"Kalau partai pengusung RK, yang sudah dalam posisi firm, confirmed, PKB dan NasDem. Kedua partai ini prinsipnya menyerahkan pada RK. Sedangkan RK sendiri terhadap dua nama cawagub PPP (Asep Maoshul dan Uu Ruhzanul Ulum) tidak ada masalah, welcome," tutur dia.

"Tapi memang perkembangan di internal tentu untuk dua nama cawagub yang ada, kita sudah akan minta masukan pada teman-teman di Jabar, DPW di Jabar. Pada akhirnya, terkait cawagub, akan menjadi domain kita dengan RK. Apakah opsi dua internal itu atau ada perkembangan lain, tentu jadi bagian dinamika yang kita putuskan selanjutnya," imbuh dia.

Arwani menegaskan PPP resmi mengusung RK dan hanya tinggal diumumkan ke publik saja. Dia menyebut keputusan itu sudah bulat dan dalam bentuk surat rekomendasi.

"Jadi tadi malam kita udah putuskan akan menyampaikan surat itu besok Selasa untuk cagub," tegasnya. (dtc/mfb)