Ketua KPI Judhariksawan: KPI Didesain Superior, tetapi Kepentingan Politik Memangkasnya!

Senin, 17 Februari 2014, 12:00:00 WIB - Tatap_muka

Ketua KPI Judhariksawan (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sinetron berjudul "Tukang Bubur Naik Haji" yang tayang pada hari Sabtu tanggal 1 Februari lalu mengundang kehebohan di jagat politik nasional. Bukan lantaran aksi para pelakonnya yang nyerempet-nyerempet urusan politik semisal mengkritik pemerintah kelewat keras, tetapi gara-gara penampilan "dua bintang tamu" dadakan yang muncul selama beberapa menit di sinetron di stasiun televisi RCTI itu.

Dua bintang tamu dadakan itu adalah calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. Hary alias HT sendiri memang pemilik dari stasiun televisi itu. Masalahnya, di tengah adanya larangan menggunakan frekuensi milik publik untuk menayangkan kepentingan politik tertentu apalagi stasiun televisi itu dimiliki oleh petinggi partai politik, pasangan capres-cawapres Hanura ini sendiri malah muncul memanfaatkan medium tayangan sinetron dengan durasi ekspose yang cukup lama.

Wajar saja jika kemudian penampilan Win-HT menjadi sorotan. Apalagi sebelumnya pasangan ini juga dikritik karena memproduksi kuis Win-HT yang diduga sarat muatan kampanye. Perilaku model begini, bukan cuma dilakukan pasangan Win-HT saja. Beberapa pemilik media lainnya seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga kerap menggunakan stasiun televisi milik mereka untuk menyiarkan tayangan berbau kampanye. Saban ada tayangan yang menampilkan partai atau profil keduanya, stasiun televisi milik masing-masing ketua parpol itu pasti memberikan durasi yang lumayan panjang dan tidak proporsional.

Itu mengapa pada tanggal 25 Januari lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengesahkan aturan iklan kampanye untuk partai politik yaitu Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, dan Pemilihan Umum. Beleid baru ini mengatur penggunaan frekuensi publik untuk siaran iklan pemilu.



Atas dasar itulah KPI telah menegur enam stasiun televisi nasional yang dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Keenam televisi tersebut adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV. Ketua KPI Judhariksawan di Kantor KPI, mengatajan, keenam stasiun televisi itu dalam siarannya dianggap tidak proporsional terkait pemberitaan partai atau tokoh politik tertentu. Jika terkait partai atau tokoh partai atau pemilik stasiun, seringkali durasi tayangan lebih panjang. Selain itu juga kontennya terkesan menguntungkan partai sang pemilik stasiun televisi.

Pemilik stasiun televisi yang juga petinggi partai juga terlihat nekat. Meski sudah ditegur, namun tayangan serupa masih kerap ditayangkan juga. Bagaimana KPI bisa menertibkan siaran-siaran seperti ini, apakah KPI punya taring yang lebih tajam agar para pemodal yang juga petinggi partai ini mau tunduk pada aturan dan tidak merugikan publik? Selasa (11/2) lalu wartawan Gresnews.com Mungky Sahid menemui Ketua KPI Judhariksawan di Gedung DPR-RI.

Bersama Judhariksawan, Gresnews.com membahas beberapa hal terkait masalah-masalah dalam penyiaran. selain iklan politik, dibahas pula masalah seputar tayangan yang dinilai sampah dan tidak mendidik. Berikut petikannya:

Kita menyaksikan begitu bebasnya pemilik media televisi menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik mereka. Sebenarnya aturan penggunaan frekuensi publik seperti apa?
Kita menganut paham bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam milik negara. Karena dia milik negara jadi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Sehingga spektrum frekuensi itu seringkali disebut juga dengan ranah publik. Karena menggunakan prinsip ranah publik maka penggunaannya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan publik.

Ketika frekuensi diberikan kepada pihak tertentu, apa dibenarkan untuk dipergunakan sekehendaknya sehingga bisa terjadi penyalahgunaan seperti ini?
Karena frekuensi juga bernilai ekonomi, maka frekuensi itu juga diberikan untuk orang-orang tertentu sebagai sarana ekonomi. Untuk itulah ada proses perijinan untuk mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa melaksanakan amanah kita untuk menggunakan itu. Boleh menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi, tetapi siarannya dan penggunaannya itu demi kepentingan orang banyak.

Itulah salah satu prinsipnya seperti itu, sehingga di dalam Undang-Undang Penyiaran, wajib dijaga kenetralitasannya dan tidak untuk golongan tertentu dalam arti bahwa siaran itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Tidak boleh di monopoli untuk satu golongan, satu entitas saja dan seterusnya. Itu kemudian yang kita pahami bahwa frekuensi itu harus digunakan untuk publik dan tidak boleh semata untuk kepentingan golongan apalagi semata-mata pemilik dalam arti kepentingannya. Kalau dia kepentingan ekonomi dia memang diberikan hak untuk kepentingan ekonomi.

Kemudian akibat pelanggaran itu, sudah berapa banyak stasiun televisi yang ditindak?
Yang saya ingin katakan sebelumnya bahwa KPI ini hanya memberikan sanksi administrasi. Sekadar teguran, dan kalaupun ada program yang bermasalah diberikan teguran tiga kali dan dia diberhentikan siaran sementara programnya. Bukan siarannya, kalau siarannya itu harus dengan keputusan pengadilan. Kalau pemberhentian siaran, nanti bisa terkena Undang-Undang Pers, seperti pembredelan.

Yang biasa kita hentikan itu biasanya program dalam waktu tertentu, dan terbatas. Kaitannya dengan itu kita telah memberikan teguran kepada beberapa lembaga penyiaran, karena kita melihat ada indikasi tidak proporsional dalam proses penyiaran mereka yang terkait dengan kepemilikan. Misalnya itu terafiliasi (dengan partai politik tertentu-red). Jadi lembaga penyiaran itu tidak boleh menyatakan diri berafiliasi pada partai politik tertentu, dia harus independen, dia harus netral, karena untuk kepentingan publik. Jadi yang terafiliasi itu sebetulnya hanya pemiliknya saja.

Ketika lembaga penyiaran itu hanya melayani secara proporsional seolah memperlihatkan bahwa ini kecenderungannya berorientasi kepada satu kepentingan politik tertentu yang kebetulan partai pemiliknya, kita baru bisa menyatakan dugaan ini melanggar ketentuan itu. Bentuknya seperti itu. Sebenarnya teguran pertama dan kedua itu bukan represif ya, tapi peringatan. Pembinaan, bahwa ini lihat anda telah melanggar pasal ini lho. Ditegur sekali, dan ditegur lagi, kalau tidak mau ya baru penghentian. Sejauh ini kita baru sampai teguran pertama. Ada dua program yang kita sudah memberikan teguran kedua. Kalau dua kali teguran tidak dipatuhi, baru ada pemberhentian.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar