JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di saat para pendukung bahkan partai pengusung Presiden Joko Widodo berteriak meminta dilakukan reshuffle kabinet. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung Jokowi pada saat kampanye dulu menghimbau pada para relawan lain dan elit PDIP untuk berhenti menekan presiden.

Munculnya desakan pada Presiden Jokowi untuk reshuffle menteri dianggap harus dimaknai secara tepat. Mereka menyayangkan sikap PDIP yang menjadi penyokong utama Jokowi malah terkesan menjadi musuh dengan memberi tekanan politik.

"Reshuffle bukan haram bagi kami, tapi saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan kinerja para menteri," ujar Yongki Ariwibowo dari Jaringan Nasional Relawan Aswaja di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jumat (27/2).

Menurutnya, masalah pergantian menteri ini merupakan hak sepenuhnya dari presiden. Sehingga, sekalipun sebagai partai pendukung, PDIP tak patut mencampuri urusan reshuffle. Jikapun harus dilakukan reshuffle, maka harus didasarkan untuk meningkatkan performa pemerintahan.

"Pertimbangkan kinerja, kapasitas, integritas, serta waktu dan momentum politiknya," ujarnya.

Sebab, mereka menilai tak elok disaat pemerintah sedang menghadapi banyak persoalan ekonomi dan politik namun wacana miring yang merugikan rakyat terus berkembang. Bahkan jika hal ini terus dibiarkan, maka akan pula berakibat buruk pada PDIP yang menjadi gerbong ideologis nawacita perjuangan Jokowi.

"Kami tahu konsep perubahan yang diusung Jokowi juga bersumber dari platform ideologi yang dirumuskan PDIP, salah satunya pemerintahan yang bersih," kata Willy Kurniawan, dari Jaringan Nasional Relawan Aswaja.

Sehingga, ia meminta jangan kepentingan jangka pendek merusak nilai-nilai platform ideologi yang telah terbentuk. Isu yang berkembang terkait reshuffle dianggapnya sebagai duri dalam pemerintahan. Sebab, saat konsolidasi politik sedang berjalan,  isu reshuffle ini malah dihembuskan elit utama penyokong presiden.

"Tolong jangan ganggu pemerintahan yang masih seumur jagung ini, parameter reshuffle harus jelas," katanya.

Sehingga, reshuffle dilakukan harus logis dan rasional bukan dikkarenakan emosi sesaat atau bahkan kekurangan jatah di pemerintahan. Para relawan Aswaja ini mengaku tak takut akan benturan denggan relawan lain yang menginginkan reshuffle. Pasalnya, mereka yakin, 100 hari tidak cukup sebagai waktu melakukan pergantian.

Misalnya saja, perubahan nomenklatur pada kementrian yang setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan. "Kami himbau semua relawan untuk menahan diri dan jangan mendiskreditkan presiden," katanya.

Isu reshuffle kabinet kerja menguat menyusul batalnya Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. PDIP membantah deal politik kocok ulang kabinet yang dilakukan akibat pembatalan pelantikan tersebut. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut isu reshuffle datang dari relawan pendukung Jokowi.

"Isu reshuffle bukan dari PDIP, tapi dari kelompok relawan, ini pandangan publik," katanya.

Ia pribadi menyatakan kesetujuannya atas reshuffle kabinet, sebab memang terdapat beberapa menteri yang tak sesuai dengan visi nawacita Jokowi. "Tidak ada yang salah atas reshuffle agar program pemerintahan Jokowi-JK bisa segera berjalan sesuai dengan nawacita," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags