JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pihak menunggu sikap Presiden Joko Widodo untuk melantik atau tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengambil sikap. Apapun sikap Jokowi nantinya, dinilai akan sangat berpengaruh terhadap legitimasi politik Jokowi.

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri akan sangat mempengaruhi legitimasi politik Jokowi sebagai presiden. Meskipun dalam hal ini, pencalonan Budi telah melalui proses hukum dan politik. Proses politik sudah terjadi di DPR dengan uji kelayakan yang juga harus sesuai proses hukum.

"Dalam praktiknya hak prerogatif presiden mengusulkan nama calon Kapolri menjadi terbatas karena penentuannya harus atas persetujuan DPR," ujar Viva dalam diskusi Menanti Ketegasan Jokowi di warung daun, Jakarta, Sabtu (31/1).

Ia melanjutkan, dengan ditetapkannya Budi sebagai tersangka kini semua tergantung presiden. Begitupun dengan status tersangkanya Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajonto yang ditetapkan Polri yang diduga merupakan buntut dari penetapan Budi. "Dalam hal ini presiden harus bisa membedakan antara persoalan hukum dan politik," ujarnya.

Menurut Viva, Jokowi menghadapi persoalan antara KPK dan Polri dengan membawanya ke ranah politik. Misalnya dengan ‘tameng politik’ berupa pembentukan tim independen untuk menghadapi tekanan politik. "Padahal harusnya presiden menggunakan institusi formal negara berupa dewan pertimbangan presiden untuk menghadapi permasalahan ini," ujarnya.  

Ia menjelaskan Jokowi seharusnya membawa persoalan ini bukan ke ranah politik tapi hukum. Sebab hukum tidak bisa bergantung pada opini publik dan lebih bersifat hitam putih. Sementara opini bisa dengan mudah dibangun oleh media dan media sosial. Ia menganalogikannya politik hanya sebagai lokomotif dan hukum sebagai relnya.

Viva menambahkan kalau pelantikan Budi masuk ke persoalan hukum maka Jokowi harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Sementara, kalau Jokowi ingin pelantikan Budi hanya secara politik, proses tersebut sudah dilaksanakan melalui proses di DPR. "Persoalan presiden menetapkan Budi melalui SK atau tidak, itu menjadi hak presiden," tegasnya.

Adapun kalau presiden memutuskan tidak melantik Budi, hal itu akan jadi masalah sendiri bagi presiden. Masalah yang paling nyata terkait delegitimasi presiden. "Apalagi kalau pola komunikasi presiden kurang mantap, maka delegitimasi politik presiden berpeluang lebih besar," kata Viva.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Gun Gun Haryanto menilai legitimasi politik memang tidak pernah berjalan stagnan karena bergantung pada dukungan masyarakat. Sehingga Presiden harus mengambil risiko untuk tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

"Publik menginginkan Jokowi mengambil satu keputusan, itu persoalannya," ujar Gun Gun pada kesempatan yang sama.

Menurut Gun Gun, baik melantik atau tidak melantik Budi, posisi Jokowi tetap berisiko. Kalau melantik maka risiko terbesarnya akan muncul kekecewaan di masyarakat. Pasalnya masyarakat menginginkan jabatan strategis diisi sosok berintegritas. Sementara kalau tidak dilantik, maka Jokowi akan berhadapan dengan politik elit di DPR dan partai politik.

"Pertanyaannya apakah Jokowi akan memilih publik atau zona nyamannya dengan para elit politik. Persoalan tersebut memang akan sangat dilematis bagi Jokowi," kata Gun Gun.

Lebih lanjut, ia meyakini dari perspektif partai misalnya PDIP, mereka tidak akan bertarung habis-habisan tanpa mendapatkan apapun. "Apalagi PDIP sudah berada di luar kekuasaan selama 10 tahun," tegasnya.

BACA JUGA:
Tags