JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dinilai masih longgar. Pembangunan fasilitas, seperti pembangunan sarana dan prasarana, komunikasi serta elemen jaringan pengawas di pulau-pulau terluar juga dirasakan masih belum menjadi prioritas utama pemerintah.

Padahal Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke empat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia,  yakni 95.181 km. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditangani.

Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Andi Rachmianto mengatakan, faktor ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan memicu persoalan klasik seperti kejahatan transnasional,  illegal fishing, people smuggling, illicit drugs, arms smuggling, human trafficking dan sebagainya.

Menurut Andi, persoalan perbatasan telah menjadi isu penting karena berkaitan erat dengan sejumlah dimensi keamanan dan kedaulatan wilayah suatu negara. Mengamati letak dan geopolitik wilayah Indonesia, menurut Andi,  sudah sepatutnya ditingkatkan berbagai elemen pengawas dan jaring pengaman batas guna mencegah berbagai ancaman dari luar.

"RI merupakan negara pantai dan kepulauan. Dibutuhkan pembangunan fisik, sumber daya manusia maupun alutsista," kata Andi kepada gresnews.com, Jumat (21/8).

JARING PENGAWAS MINIM - Perihal penguatan basis pengawasan dan pengamanan perbatasan, kata Andi, perlu dibangun armada berbasis kontinen (darat), udara dan laut. Sebagai contoh, pemerintah perlu memperkuat diplomasi pertahanan (defense diplomacy) untuk memberdayakan armada tri matra pertahanan Indonesia.

Kendati demikian, pada kenyataannya, kapasitas armada dan postur pertahanan Indonesia masih jauh dari harapan. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya ketersediaan alutsista. Andi menyebut, sebagai misal dari kapasitas skuadron udara, Indonesia masih membutuhkan jumlah skuadron yang lebih banyak lagi. Menurutnya,  skuadron tempur nasional saat ini belum mampu mengawasi bentangan geografis teritori Indonesia.

"Jumlah pesawat tempur Indonesia baru 50 hingga 60 unit. Perlu ditambah kapasitasnya," terangnya.

Menurut Andi, minimnya elemen pertahanan berdampak pada longgarnya garis batas wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara  tetangga seperti Malaysia, Filipina dan  Singapura.  "Sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman," lanjutnya.

Negara berbasis kepulauan seperti Indonesia, membutuhkan armada pertahanan yang memadai. Namun, harus diakui Indonesia belum mencapai standar pertahanan yang ideal.

RAWAN ANCAMAN - Salah satu ancaman dari luar yang berpotensi menjadi ancaman serius adalah kejahatan terencana (organized crimes).

Pakar Geopolitik Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Suryo AB menyebut, hal itu merupakan konsekuensi negara yang memiliki kontinen daratan yang luas. "Indonesia sangat rawan terhadap isu lintas batas seperti terorisme dan ancaman lainnya," katanya kepada gresnews.com, Kamis (20/8).

Secara bentangan alam, Suryo menuturkan,  Indonesia termasuk jalur strategis untuk lalu lintas perdagangan sehingga dapat mendatangkan ancaman terhadap pos-pos perbatasan.

Dari studi kasus yang terjadi, Suryo menilai, Indonesia relatif rawan terhadap maraknya motif politik lintas batas. Penyelundupan dan penyusupan barang maupun manusia. Masalah ini selama ini telah menjadi persoalan serius bagi kompleksitas ketahanan geografis serta kedaulatan bangsa.

"Ini persoalan serius dan harus segera diatasi," tambahnya.

Sejauh ini, upaya pemerintah yang perlu diutamakan adalah menguatkan unsur-unsur kekuatan militer perbatasan. Sebagai pakar geopolitik wilayah negara, Suryo menilai, tidak ada jalan lain selain memperbesar kapasitas pertahanan dan keamanan.

"Strategi pertahanan yang berorientasi pada kedaulatan tentunya menjadi fokus," pungkasnya.

Solusi konkret tersebut dirasakan menjadi kebutuhan negara dan menjadi tugas utama tri matra nasional dalam menjaga wilayah perbatasan.  Dalam hal mencegah penyebaran isu politis dan ancaman eksternal.

BANGUN JALAN LINTAS PARALEL PERBATASAN - Kondisi ini sebenarnya telah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Setelah sempat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah perbatasan. Jokowi akhirnya merealisasikan pembangunan di pinggiran perbatasan Indonesia. Antara lain dengan membangun jalan lintas paralel (di tepi garis batas) perbatasan di pulau Kalimantan, yang berseberangan langsung dengan Serawak hingga Sabah, Malaysia.

Jalan itu membentang dari ujung Barat hingga ujung Timur Pulau Kalimantan, melintasi 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jalan itu menghubungkan Temajuk di ujung Barat hingga Sei Ular di ujung Timur. Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), total panjang jalan lintas paralel yang akan dibangun ini mencapai kurang  
lebih‎ 2.101 Km.

Proyek pembangunan jalan itu akan dilakukan dalam kurun 3 tahun anggaran, secara bertahap. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membangun 2.101 Km jalan itu mencapai Rp3,3 triliun. Untuk tahun ini  pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 795,2 miliar.  Sekitar Rp 499,7 miliar digunakan untuk membuka kawasan hutan menjadi badan jalan. Untuk tahun 2016 dialokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk melanjutkan proses pembukaan hutan dan peningkatan kapasitas jalan, seperti pengaspalan dan pemadatan badan jalan. Sementara di tahun 2017, akan dialokasikan Rp 1,2 triliun untuk peningkatan kapasitas jalan.

Dari panjang jalur itu sekitar 703,3 Km belum tersambung dan masih berupa hutan. Pemerintah menargetkan tahun ini akan membuka jalur tersebut sepanjang 249 Km. Saat ini pelaksanaan pengerjaan pembukaan jalan yang dilakukan Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Zeni Angkatan Darat  itu baru mencapai 70 Km.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini pembukaan jalan lintas yang sejajar dengan garis perbatasan itu akan anggota TNI mudah menyisir setiap jengkal perbatasan menggunakan kendaraan patroli.
‎
"Kalau ada jalan lintas perbatasan kan, akses kendaraan lebih gampang. Patroli bisa gerak menyisir jalan dari ujung-ke ujung. ," kata Hediyanto, Rabu (19/8).‎

Hediyanto mengatakan selama ini patroli pengamanan perbatasan sangat sulit bergerak karena medan yang sulit.  "Pergerakan pengawas perbatasan juga tidak gesit karena kendaraan sulit bergerak," ujarnya.
‎
Harapannya dengan adanya jalan lintas ini akan mempermudah pergerakan tim patroli. Sekaligus menjadi penghubung utama pos-pos lintas batas di sepanjang garis perbatasan Kalimantan-Serawak, Indonesia-Malaysia.‎ (dtc)

BACA JUGA:
Tags