JAKARTA, GRESNEWS.COM - Proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dimulai. Komisi II yang diberi kewenangan untuk melakukan fit and proper test terhadap 14 calon komisioner KPU serta 10 calon komisioner Bawaslu, hari ini, Senin (3/4) telah memulai proses tersebut di DPR.

Zainudin Amali Ketua Komisi II mengungkapkan, calon komisioner akan memasuki tahap akhir dari proses seleksi komisioner KPU dan Bawaslu. Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan ini, hasilnya akan segera diproses kembali ke dalam rapat internal untuk memilih komisioner dari yang diajukan pemerintah tersebut.

"Setelah uji itu, komisi II akan rapat internal komisi yang akan mengambil keputusan tentang siapa yang terpilih menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu. Baru setelah itu kita akan laporkan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 5 sudah dilakukan," kata Zainudin Amali di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Untuk tahap seleksi sendiri, politisi Partai Golkar itu menambahkan, akan melakukan uji kelayakan terhadap 14 calon komisioner KPU pada hari ini. Sementara untuk Bawaslu tahapan uji kelayakannya akan dilakukan Selasa (4/4). Dia menargetkan tanggal 12 April 2017 anggota KPU yang terjaring dari 14 orang dan 10 orang dari Bawaslu melalui fit and proper test sudah terpilih.

Namun begitu, dia menegaskan untuk rapat pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup di komisi II. Sementara itu pelaksanaaan uji kepatutan dibuat terbuka agar proses tahapan itu bisa dikontrol oleh publik.

"Tanggal 5 April 2017 kami laporkan ke Bamus paripurna tanggal 6 April 2017 pimpinan bisa menjadwalkan paripurna agendanya adalah penyampaian laporan Komisi II tentang uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana penetapan Bamus itu jadwalnya," kata Zainudin Amali.

Berikut ini nama calon Komisioner KPU periode 2017-2022 yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan di komisii II. Mereka adalah :

1. Amus Atkana
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
3. Ilham Saputra
4. Evi Novida Ginting Manik
5. Fery Kurnia Rizkiyansyah
6. Idha Budhiati
7. Wahyu Setiawan
8. Sri Budi Eko Wardani
9. Pramono Ubaid Tanthowi
10. Yessy Y. Momongan
11. Hasyim Asy´ari
12. Arief Budiman
13. Viryan
14. Sigit Pamungkas

Terkait nama-nama calon komisioner Badan Pangawas Pemilih (Bawaslu) yang diserahkan pemerintah ke DPR, Komisi II ditanggapi serius oleh Lukman Edy. Wakil Ketua komisi II itu meragukan kualitas calon Bawaslu yang menurutnya belum sesuai dengan tuntutan perkembangan pemilu.

Bawaslu sendiri, ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, telah ditambah kewenangannya untuk menjadi lembaga peradilan pemilu. Karena tuntutan itu, hasil rekrutmen yang dilakukan panita seleksi (Pansel) belum bisa menjawab tantangan itu.

Untuk menyesuaikan tuntutan itu, Komisi II terpaksa bekerja lebih ektra untuk menilai kembali soal kemampuannya secara objektif. Padahal pekerjaan itu, seharusnya proses seleksi itu telah selesai di seleksi tim Pansel.

"Kita agak kecewa lah. Lihat saja Bawaslu yang lolos itu tidak sesuai dengan tambahan kewenangan Bawaslu jadi rekrutmen apa adanya," kata Lukman Edy kepada gresnews.com, di komplek DPR, Senin (3/4).

Berikut ini nama calon Anggota Bawaslu RI yang akan mengikuti fit and proper test di komisi II.

1. Ratna Wewi Petalolo
2. Mohamad Najib
3. Abhan
4. Sri Wahyu Araningsih
5. Fritz Edward Siregar
6. Syafrida Rachmawati Rasahan
7. Mochammad Afifudin
8. Herwin Jefier Hielsa Malonda
9. Abdullah
10. Rahmad Bagja

Namun begitu, pihak komisi II akan tetap memprosesnya hasil rekrutmen yang telah diserahkan kepada Komisi II. Bahkan dalam waktu dekat, nanti akan dikeluarkan hasil seleksi. "Sampai besok setelah itu akan menentukan sikap dalam bentuk voting one man one vote. Itu akan dilakukan secara tertutup," ungkapnya.

HUJAN INTERUPSI - Sementara itu, proses fit and proper test di Komisi II diwarnai hujan interupsi terkait uji yang dilakukan terhadap Anmus Alkada, calon yang berasal dari Papua Barat dan Arief Budiman. Dalam paparannya, Anmus menceritakan pengalamannya menjabat sebagai KPU Provinsi Papua Barat. Bagaimana tantangan teknologi informasi belum bisa dilaksanakan di daerahnya karena akses internet yang terbatas.

Ketua KPU Papua Barat, Anmus Alkana ditanya soal permasalahan Pilkada di daerahnya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPU RI di DPR. Anmus mengakui masih banyak masalah di Pilkada Papua Barat.

"Terkait Pilkada di Papua Barat terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, kalau kita perhatikan proses pelaksanaan di sana awal sampai terjadi demikian bisa saya katakan DPT mendapat peringkat pertama yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di TPS. Sistem data kita wajib penuhi," kata Anmus saat diuji di Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Amnus juga menceritakan dia juga menjadi korban akibat kerusuhan karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengusulkan KPU wajib memutakhirkan data meski tidak ada pemilihan yang berlangsung. "Kepala saya tidak normal, kepala saya pernah dibacok di Maybrat ada data namanya, data siluman, Proses DPT basis data perlu dilihat dengan baik. Data pemilu berkelanjutan perlu memperbaharui data untuk lebih baik," kata Anmus.

Permasalahan lain di daerahnya terkait soal proses sosialisasi kepada warga. Alasannya akses lokasi dan sulitnya jaringan komunikasi. "Jaringan komunikasi di sana terbatas sehingga ketika kita melakukan sosialisasi tentang peraturan, ada perubahan aturan, mereka sudah memegang ucapan kita pertama. Sehingga mereka mengatakan selalu berubah-ubah," jelas dia.

Calon kedua adalah Arief Budiman. Arief merupakan salah satu dari lima petahana yang ikut seleksi calon komisioner KPU. Arief memaparkan visi dan misi KPU tentang menyelenggarakan pemilu yang mandiri, berintegritas untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Dia kemudian memaparkan apa saja kinerja yang sudah dilakukan komisioner KPU di eranya untuk mewujudkan hal itu.

"Meningkatkan partisipasi pemilih, kami membentuk ´Relasi´ atau relawan demokrasi. Mereka menjadi salah satu agen untuk melaksanakan sosialisasi di masyarakat," kata Arief.

Belum selesai memaparkan capaiannya, sudah ada interupsi dari politikus Hanura Rufinus Hutauruk. Rufinus mempertanyakan bahan paparan yang disampaikan oleh Arief. "Interupsi ketua, ini tidak ada di bahan yang saya punya. Di sekretariat belum ada," kata Rufinus.

"Jadi Pak Rufinus mereka ini kita beri kebebasan ada yang menyampaikan secara lisan, ada yang menyampaikan rumusan masalah, ada secara tertulis," kata pimpinan uji kepatutan dan kelayakan Ahmad Riza Patria.

Meski sudah ditengahi masih ada yang interupsi soal calon yang tidak menuliskan rumusan masalah Dan hanya menyampaikan lisan. Mereka mempermasalahkan akan ada penilaian yang berbeda antara yang membawa makalah dengan yang lisan. "Takutnya penilaian kita berbeda yang lisan-lisan ini dengan yang sudah menyiapkan tertulis," sambung Rufinus.

Perdebatan itu ditengahi Riza dengan meminta para calon anggota menyusulkan bahan yang disampaikan. "Nanti kan bisa dibagi kemudian disusulkan," ucap Riza. (dtc)

BACA JUGA:
Tags