Alih-alih meredam tensi massa, diplomasi meja makan Jokowi justru lebih terkesan sebagai upaya sang kepala negara untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaannya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Seminggu belakangan, Presiden Joko Widodo menggelar sejumlah pertemuan dengan pimpinan partai politik. Nama-nama elit seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Romahurmuziy, hingga Setya Novanto tercatat secara berturut-turut diundang Jokowi ke Istana Negara. Sebelum  diundang pimpinan partai koalisi pendukung, Prabowo Subianto juga lebih dulu diundang oleh Jokowi. Hingga muncul sebutan sebagian kalangan undangan Jokowi itu sebagai "Diplomasi Meja Makan”.

Menanggapi langkah-langkah Jokowi itu, pimpinan Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean justru menilai, diplomasi meja makan yang dilakukan itu sebagai sebuah blunder. Pasalnya, alih-alih meredakan tensi panas politik, khususnya di ibukota. Diplomasi meja makan disebut Ferdinand tidak menyelesaikan apa-apa.

Terlebih berkaitan dengan rencana aksi demo Bela Islam III yang bakal digelar 2 Desember mendatang. Ferdinand melihat komunikasi politik yang dilakukan Jokowi  akhir-akhir ini sarat ambisi pribadi.

"Diplomasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi akhir-akhir ini di meja makan sangat tidak patut," kata Ferdinand, di bilangan Utan Kayu, Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya, keberhasilan Jokowi meredam para demonstran Pasar Klewer saat dirinya menjabat sebagai walikota Kota Solo beberapa tahun lalu memang layak diapresiasi. Namun hal itu tidak bisa disamakan dalam konteks menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan perpolitikan saat ini.

"Ketika beliau mau menertibkan Pasar Klewer dan mengundang para demonstran untuk makan, okelah, itu layak dilakukan kepada rakyat. Namun sekarang, apakah Pak Jokowi menganggap ketua-ketua partai politik yang diajak makan itu sama dengan demonstran kaki lima yang masalahnya dijamin bisa selesai sehabis diajak makan? Itu blunder," ujarnya.

Menurut Ferdinand, ada dua hal yang menyebabkan diplomasi meja makan menjadi blunder. Pertama adalah soal etika, kedua, tidak menyelesaikan masalah utama. Ferdinand menggarisbawahi bahwa ruang makan masyarakat Indonesia selalu berada di bagian dalam atau belakang. Secara filosofis, hal demikian menunjukkan bahwa urusan meja makan adalah urusan domestik yang tidak patut diumbar ke publik.

Ferdinand menambahkan, mempertontonkan meja makan dengan segala kemewahannya kepada masyarakat adalah sebuah ironi manakala di saat bersamaan masih banyak rakyat yang tidak bisa makan rutin setiap hari.

"Coba bayangkan, misalnya peristiwa itu ditonton anak jalanan, apakah hal itu tidak mencabik-cabik perasaan mereka? Itu contoh paling kecilnya," kata Ferdinand kepada gresnews.com.

Meski demikian, Ferdinand menganggap hal itu hanya bagian kecil dari kesalahan strategi diplomasi meja makan. Menurutnya, hal paling fatal dari diplomasi meja makan adalah urusannya dengan persoalan bangsa. "Diplomasi meja makan itu tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Menurutnya, alih-alih meredam tensi massa, diplomasi meja makan justru lebih terkesan sebagai upaya keras sang kepala negara untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaannya.

"Kalau presiden ingin menyelesaikan masalah, tentu presiden harusnya mengajak bertemu orang-orang atau tokoh-tokoh yang menjadi episentrum gerakan 212 mendatang. Bukan mengajak makan orang lain seperti ketua-ketua parpol itu," katanya.

Ia menambahkan, alasan logis di balik undangan makan terhadap sejumlah ketua parpol itu lantaran Jokowi menyadari angin politik saat ini tidak berpihak kepadanya. "Presiden tahu, bahwa dia bisa digoyang di DPR dan diturunkan lewat Sidang Istimewa," ujarnya.

Ferdinand juga menjelaskan, bukti bahwa diplomasi meja makan gagal dilakukan Jokowi terkait aksi 212 bisa dilihat pada kondisi belakangan ini. "Fakta di lapangan, dengan segala upaya yang dilakukan Presiden, suhu politik di Jakarta tidak menjadi dingin dan sejuk, tetapi malah semakin panas. Artinya, diplomasi dan survei yang dilakukan Presiden, juga resep yang dia berikan, tidak tepat. Itulah mengapa saya katakan bahwa diplomasi meja makan adalah upaya menyelamatkan dirinya sendiri," ungkapnya.


KOMUNIKASI YANG BAIK - Sementara Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing justru melihat undangan makan-makan Jokowi kepada tokoh partai dan tokoh masyarakat lainnya dinilai penting dilakukan. Alasannya, persoalan-persoalan kebangsaan yang melanda negeri ini kerap tidak menemukan penyelesaian karena tidak ada komunikasi antara presiden dengan elit-elit strategis.

"Dalam konteks budaya kita, orang diajak makan-makan dulu kan baru ngobrolin masalah," kata Emrus kepada gresnews.com, Sabtu (26/11).

Emrus menambahkan, Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan yang dia lakukan telah memberinya banyak masukan. Dalam hal itulah, ia melihat Jokowi adalah tipikal pemimpin yang mau mendengar.

Adapun mengenai dugaan bahwa pertemuan-pertemuan itu dilakukan demi meredam aksi Bela Islam. Emrus menilai pandangan itu terlalu sempit mengingat kompleksnya masalah-masalah kebangsaan saat ini. Menurutnya, tentu saja aksi Bela Islam menjadi bahan pembicaraan Jokowi dengan tamu undangannya. Namun hal itu bukan satu-satunya bahan pembicaraan.

"Dialog-dialog semacam ini, yang juga dilakukan Pak Jokowi dengan mengundang alim ulama serta petinggi militer. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Beliau siap menerima pandangan berbeda dari pihak lain demi menemukan solusi bersama untuk kepentingan nasional dan kebangsaan," jelas Emrus.
Emrus juga melihat dalam pertemuan semacam itu tidak ada kepentingan partai atau ambisi pribadi Joko Widodo.

"Bayangkan jika keran komunikasi tidak dibuka oleh pemimpin. Bukankah itu bisa menjadi api dalam sekam?" tandasnya. Ditinjau dari aspek Ilmu Komunikasi, Emrus menjelaskan bahwa ruang komunikasi merupakan sarana penting untuk menyampaikan perbedaan dan aspirasi, sekaligus untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan.

Hanya, meski mendukung upaya diplomasi meja makan, Emrus juga menyayangkan, Jokowi tidak mengundang pihak-pihak yang kini berseberangan pendapat dengannya. Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi harus bisa mengakomodir semua komponen bangsa.

"Ini jadi saran saya juga. Pihak-pihak yang diundang itu sebaiknya berasal dari pihak-pihak yang pro maupun yang kontra. Semua perwakilan harus diundang untuk menyelesaikan persoalan," tandasnya.

INTERVENSI PERADILAN - Sementara itu, lepas dari persoalan diplomasi meja makan, alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekaligus pengacara senior Dudung Badrun berpendapat, aksi 212 tidak perlu dilakukan.

"Apa sih yang mau dipersoalkan? Kalau tuntutannya mau Ahok ditahan, itu berarti tergolong perilaku mengintervensi kekuasaan kehakiman," kata Dudung, ditemui gresnews.com di Utan Kayu, Jumat (25/11).

Dudung menyitir Pasal 2 UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurutnya, siapa pun tidak boleh mengintervensi kekuasaan kehakiman yang di dalamnya termasuk unsur penyidik sebagai bagian yang terintegrasi dengan penyelenggara keadilan. "Kalau orang maksa-maksa penyidik, itu bisa dipidana dan ada hukumannya. Jadi, kalau aksi itu mau memaksa penyidik, itu sudah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman," katanya.

Dudung juga menghimbau publik agar memberi kepercayaan penuh kepada penyidik. Jika tidak begitu, Dudung khawatir aksi-aksi yang muncul belakangan ini benar-benar ditunggangi kepentingan politik praktis. "Bagaimanapun kan ini dalam konteks Pilkada. Artinya, bisa jadi ada pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Ahok dari kontestasi Pilkada DKI," katanya.

Jika itu terbukti benar, Dudung menilai hal itu telah melanggar UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilu, dan tergolong sebagai kampanye negatif (black campaign).

"Kalau Ahok sudah tidak cocok, kalahkanlah dengan cara-cara yang gentleman. Bukan dengan cara-cara khutbah di masjid-masjid. Ini kan memancing amarah umat agama lain. Berpotensi membuat konflik yang tajam. Itulah yang memancing. Bagaimanapun, ini wilayah politik," paparnya. (Zulkifli Songyanan)