Pemerintah Berkukuh Ambang Batas Capres 25 Persen

Kamis, 08 Juni 2017, 14:00:20 WIB - Politik

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung (kiri) mengikuti rapat kerja dengan pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Pansus RUU Pemilu dan pemerintah menyepakati penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 kursi dari 560 menjadi 575 kursi pada Pemilu Legislatif 2019. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR akan mengambil keputusan terhadap sejumlah isu krusial di RUU tersebut, di antaranya soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hari ini. Sementara sikap pemerintah tetap berkukuh pada pandangannya.

Pemerintah ingin agar presidential threshold dalam RUU Pemilu sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional. Alasannya, presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Presidential threshold memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Presidential threshold mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (8/6).

Tjahjo mengatakan pemerintah mempertimbangkan usulan bahwa presidential threshold hanya mensyaratkan perolehan minimal 25% suara nasional saat Pemilu sebelumnya dan tidak lagi mensyaratkan perolehan kursi. Dengan demikian, parpol peserta Pemilu 2014 yang tidak lolos ke parlemen tetap bisa ikut mencalonkan presiden.



"Artinya, 12 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 seluruhnya dapat membentuk gabungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden, termasuk partai yang ikut Pemilu lalu tapi tidak dapat alokasi kursi DPR RI," tuturnya.

Untuk ambang batas parlemen, pemerintah ingin agar batasnya naik dari yang sebelumnya 3,5%. Tjahjo juga menegaskan bahwa ambang batas parlemen tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Parliamentary threshold sejalan dengan upaya membangun sistem multipartai sederhana. Parliamentary threshold bertujuan menciptakan sistem parlemen yang efektif dan pelembagaan sistem perwakilan sebagai upaya komitmen politik bersama membangun sistem pemerintahan presidensial," ungkap Tjahjo.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar