JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa menyarankan pemerintahan baru menggunakan mekanisme cluster dalam upayanya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Iwa menjelaskan pekerjaan rumah yang paling utama bagi pemimpin pemerintahan baru yaitu Jokowi-JK adalah mengurangi beban subsidi di sektor Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendati demikian mekanisme pengurangan subsidi tidak selalu dikaitkan dengan kenaikkan harga BBM. Menurutnya ada skenario lain untuk mengurangi beban subsidi tersebut yaitu dengan cara cluster.

Mekanisme cluster dijelaskan Iwa, nantinya didasarkan pada pembedaan antara cluster yang tidak mampu dan cluster mampu yaitu dengan membedakan antara pulau yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dengan pulau yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Misalnya Pulau Jawa, Madura dan Bali, ketiga pulau tersebut memiliki kematangan ekonomi yang tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain.

Mekanisme claster tersebut dengan cara menurunkan subsidi dan menaikan harga pada cluster bagi pulau yang ekonominya tinggi dan daya beli kuat. "Masa subsidinya sama antara Jawa dengan Sumatera dan Kalimantan, atau yang lebih parah lagi Papua. Itu salah satu solusinya," kata Iwa kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (30/7).

Menurutnya pemimpin yang bijak bukan berarti menaikkan harga. Dia menambahkan jika menaikkan harga maka akan menimbulkan gejolak sosial. Kendati demikian, masyarakat juga harus paham atas kondisi energi yang ada di Indonesia yang semakin menipis. Dia mengungkapkan saat ini cadangan induk minyak di Indonesia sudah sebanyak 0,2 persen.

Pemimpin yang baik juga bukan mereka yang menerapkan kenaikkan subsidi,sebab pemimpin yang justru menaikan angka subsidi justru pemimpin yang mencari pencitraan dan popularitas. Menurutnya cara pemimpin seperti itu bukan menyelesaikan persoalan bangsa atau fundamental.

"Apa tidak takut dalam kurun waktu krisis energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi turun lebih parah," kata Iwa.

Menurut tim ekonom Jokowi-JK, Sri Adiningsih Jokowi-JK mengalihkan beban subsidi BBM dalam bentuk jaminan sosial Indonesia sehat dan pintar. Hal itu dilakukan oleh Jokowi-JK karena ingin menunjukkan kepada masyarakat agar ketika nantinya terpilih anggaran peralihan subsidi akan dikelola dengan baik dan ditujukan untuk masyarakat.

Dia menambahkan ketika masyarakat sudah percaya anggaran tersebut digunakan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Jadi secara bertahap subsidi BBM dialihkan setelah dipercaya oleh rakyat karena memang pemerintah yang terpilih nantinya harus bisa mengelola uang rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta membangun infrastruktur.

Sri pun mengkritik program peralihan subsidi yang diterapkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak memiliki program yang jelas dan juga peralihan peralihan subsidi untuk pembangunan infrasruktur juga tidak terbangun dengan baik. Terbukti hingga saat ini para pekerja hampir 50 persen maksimal lulusan Sekolah Dasar (SD). Kaum pekerja juga hampir 95 persen tidak pernah mengikuti program training.

"Kalau sudah dipercaya, program itu mulai bekerja untuk rakyat. Tidak membelokkan kebijakan untuk kepentingan penguasa dan kroninya," kata Sri

BACA JUGA:
Tags