JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ada pekerjaan rumah buat pemerintahan mendatang, khususnya di masalah-masalah yang timbul disektor transportasi. Salah satunya lambatnya realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan proyek infrastruktur yang tak layak secara finansial.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah pusat selayaknya tidak membiarkan daerah membangun proyek infrastruktur tidak layak secara finansial. Lebih baik pemerintah pusat yang membangun transportasi umum ketimbang jalan tol.

Proyek tak layak finansial ini misalnya yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang membangun jalan tol dari Balikpapan-Samarinda. Sejak awal dari hasil kajian studi kelayakan proyek ini memang dianggap tidak ekonomis.

Bahkan anggaran proyek pembangunan tol Balikpapan – Samarinda Kalimantan Timur sepanjang 99 kilometer ini membengkak jadi Rp 9,5 triliun. Awalnya agenda proyek Pemprov Kalimantan Timur ini semula senilai Rp 6,2 triliun.  

Menurut Djoko daripada membangun tol maka Pemprov Kalimantan Timur sebaiknya membangun rel kereta api saja. Dia memperkirakan investasi pembangunan rel sebesar Rp3 triliun dengan panjang 99 km. Sisa dananya dapat membangun transportasi umum di Balikpapan dan Samarinda.

Dia juga mencontohkan pembangunan sarana transportasi kereta api dan transportasi umum di dua kota tersebut hanya menghabiskan investasi sebesar Rp5 triliun. Menurutnya dengan pembangunan transportasi umum dapat menghemat anggaran kurang lebih 50%.

"Manfaatnya kan setelah terbangun akan dirasakan oleh banyak rakyat. Begitu disediakan transportasi umum tentunya dapat menghemat BBM," kata Djoko, Jakarta, Sabtu (2/8).

Sementara itu, guru besar fakultas ekonomi dari Universitas Padjajaran Ina Primiana mengatakan kurang meratanya pertumbuhan ekonomi dikarenakan keberpihakan pemerintah di daerah timur terutama infrastruktur dan konektivitas masih rendah. Menurutnya akibat kurangnya infrastruktur dan konektivitas menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi.

Padahal daerah-daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu dipengaruhi karena kebijakan pemerintah kurang pemerataan sehingga hanya Jawa sebagai sumbangsih terbesar.

Apalagi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai masih belum berjalan bahkan belum berdampak sama sekali terhadap pemerataan pembangunan ekonomi. Menurutnya MP3EI masih dalam level program dan belum sampai kepada tahap implementasi. "Yang penting kedepan memang infrastrukturnya harus disebar," kata Ina.

BACA JUGA:
Tags