JAKARTA, GRESNEWS.COM - Usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar kota-kota besar menyetop penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi rupanya dipertimbangkan serius oleh DPR. beberapa waktu lalu Ahok mengusulkan subsidi BBM di ibukota dicabut dan tidak diberlakukan kembali. Usul itu disampaikan sebagai salah satu solusi mengurangi beban subsidi BBM.

"Usul saya mengenai permasalahan BBM di Jakarta ini adalah sebaiknya subsidi untuk BBM itu dicabut dan dana subsidi itu bisa dialihkan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Ide itu menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung sangat bisa diterapkan. Tak hanya di Jakarta juga kota-kota besar lainnya. Tamsil mengatakan saat ini memang sangat mendesak dilakukannya langkah yang lebih cerdas oleh pemerintah untuk mengatasi beban subsidi yang kian membebani APBN. Dalam konteks itulah, kata Tamsil, usulan Ahok supaya DKI menyetop penggunaan premium perlu menjadi pertimbangan.

"Kalau kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya bisa dilakukan seperti itu, bisa membatasi subsidi secara signifikan. Ini bisa menyelamatkan ekonomi kita," ujar Tamsil Linrung seperti dikutip situs dpr.go.id, Senin (26/5).

Menurut politisi PKS ini, kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun lalu tidak mampu menekan belanja subsidi BBM. Tahun ini pembengkakannya bahkan diperkirakan mencapai 35,26%. Dalam APBN 2014, pagu subsidi BBM, elpiji 3kg, dan BBN (bahan bakar nabati) ditetapkan sebesar Rp210,7 triliun. Namun, dalam Rancangan APBNPerubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah mengajukan revisi pagu belanja subsidi menjadi Rp285 triliun. Angka tersebut membengkak Rp74,3 triliun dari pagu awal.

Lebih lanjut Tamsil Linrung mengatakan, kalau semua lari ke subsidi, lari ke bansos ini berbahaya ke depan. Karena itu harus ada langkah-langkah pembatasan komsumsi premium di kota-kota besar. Apalagi, berdasar pengamatannya, motor-motor di kota besar lebih senang memakai pertamax, mereka tidak mau antri panjang-panjang menunggu premium. "Justru yang banyak menggunakan premium  mobil-mobil yang mestinya menggunakan pertamax," ujarnya.

Ia menyebutkan, langkah yang radikal bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kata Tamsil dalam kondisi sekarang, kenaikan BBM tentu tidak diharapkan apalagi dalam masa pilpres sekarang ini. "Saya kira cukup beralasan untuk tidak melakukan ini," tukasnya.

Anggota Dewan ini mengaku sudah mendengar hitungan-hitunganya jika di kota-kota besar dilakukan pembatasan penjualan premium yang mencapai sekitar 2 juta kilo liter. Ini merupakan penghematan yang cukup signifikan untuk menutupi angka subsidi yang sudah cukup tinggi. "Harus dilakukan sekarang jangan suka menunda-nunda. Mulai segera dan segera di realisasikan," ujar Tamsil.

BACA JUGA:
Tags