JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peluang terjadinya pergantian menteri atau reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terbuka lebar. Melihat pola kerja selama ini kemungkinan menteri-menteri yang tidak efektif bekerja atau "titipan" pihak tertentu akan segera didepak.

Presiden Jokowi masih mempunyai citra sebagai pengambil keputusan yang baik dan tegas. Pada diskusi bertajuk ´Politik Indonesia 100 Hari Jokowi´, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mencontohkan kebijakan yang tegas itu diimplementasikan ketika Jokowi menghapuskan 10 lembaga negara yang dianggap kurang efektif.

Apresiasinya ditujukan sebab pemerintahan sebelumnya tak mengambil keputusan apapun terkait hal itu. "Padahal keefektivan lembaga itu telah dikaji bertahun-tahun lalu," ujar Jimly di Menara Peninsula, Slipi, Rabu (17/12).

Menurutnya lebih baik mengambil keputusan daripada tidak sama sekali. "Setiap risiko dari keputusan yang diambil merupakan konsekuensi wajar yang harus dihadapi," kata pakar hukum tata negara itu.

Untuk itu prediksi dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 pun masih tinggi. Kemungkinan reshuffle terbuka lebar sebab Jokowi merupakan pemimpin yang mengedepankan ritme kerja.

Sehingga, jika anggota kabinet tak dapat mengikuti ritmenya, maka besar kemungkinan akan dicopot. "Sangat mungkin direshuffle kalau performnya tak seperti keinginan, terutama para menteri titipan," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto pada kesempatan yang sama.

Namun masih kecil kemungkinan Jokowi mengajukan pengganti para menteri titipan dari jalur yang berbeda. Sebab, sejumlah posisi kementerian strategis sejak awal memang sudah diincar pihak-pihak tertentu dari plot yang sama.

Berbeda dengan keduanya, pengamat politik Salim Said mengatakan, Jokowi saat ini masih dikelilingi dan disokong ´orang-orang kuat´ seperti Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Para tokoh ini merupakan figur utama yang sudah atau masih menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Faktor inilah yang dikhawatirkan membuat Jokowi tak optimal dalam bekerja karena bukan berlatar belakang pemimpin parpol. Pun dengan masalah reshuffle kabinet. "Muncul kekhawatiran Jokowi tak dapat bekerja leluasa karena banyak politik kepentingan," kata Salim di kesempatan yang sama.

BACA JUGA:
Tags