Fahri Hamzah Berlindung Dibalik Tax Amnesty?

Senin, 15 Mei 2017, 19:00:00 WIB - Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi Director-General UNESCO Irina Bokova (tengah), Menkominfo Rudiantara (ketiga kanan), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kanan) padai pembukaan World Press Freedom Day, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/5). WPFD yang diikuti sekitar 1.300 jurnalis dalam dan luar negeri itu dalam rangka memperingati hari kebebasan pers dunia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap nota dinas wajib pajak sejumlah pejabat dan korporasi dalam sidang lanjutan suap yang menjerat Handang Soekarno. Dalam nota dinas itu ada nama 2 wakil ketua DPR yaitu Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Awalnya Fahri berang dan merasa diserang KPK berkaitan dengan itu. Fahri menantang KPK untuk mengambil selisih pajaknya yang bernilai Rp 4,46 miliar itu jika memang terbukti.

"Luar biasa. Kalau saya punya pajak segitu, KPK suruh ambil saja, buat beli rumah, sembunyikan vila-vila di puncak itu. Bahlul itu!" ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).

"Suruh ambil saja dia buat beli vila secara sembunyi. Nggak usah meras orang lain, meras tersangka, peras saya saja bilang. Kutip saja. Suruh peras saya, kelakuan KPK itu," sambungnya.



Belakangan Fahri mengakui ada kekeliruan terkait perbedaan daftar harta dengan LHKPN miliknya. Data itu terbongkar di sidang kasus suap pajak untuk terdakwa Handang Soekarno beberapa waktu lalu.

Fahri berkata,sebagai manusia biasa,dirinya tak bisa lepas dari kekeliruan itu. Dia lalu disarankan orang dekatnya untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Saya ini kan juga tidak aman dari kekeliruan dan saya tak mau kekeliruan saya jadi dasar saya dikriminalisasi. Saya dinasehati teman saya, orang-orang pajak, dia bilang, 'udah ikut aja tax amnesty'," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5).

Fahri lalu mengikuti saran tersebut. Setelah itu, dia baru tahu bahwa ada aset atau hartanya yang tak terdaftar dengan baik. Fahri bersama istri lalu taat menjalankan program tersebut.

Menurutnya, permasalahan pajaknya telah selesai saat ikut program tax amnesty. Fahri heran mengapa jaksa KPK kembali mengungkit persoalan pajaknya tersebut.

"Ya sudah dong, kalau ada perbedaan itulah tax amnesty, tapi kenapa KPK mainkan ini untuk nakuti saya dan itu saya tak terima," curhat Fahri.

Menurutnya, KPK telah bertindak sewenang-wenang. KPK tak seharusnya mengulik kembali soal tax amnesty dirinya dalam sidang itu.

Selain itu, jika memang ada perbedaan daftar harta miliknya dengan LHKPN, Fahri menganggapnya wajar karena dia ikut tax amnesty. Dengan mengungkit-ungkit persoalan pajaknya, Fahri berkata KPK telah berpolitik.

"Kalau saya ada perbedaan bayar, itu karena kita mengidentifikasi ulang tadi itu. Kalau itu (diungkit), nanti semua orang ributin tax amnesty, ada yang masa lalu kekurangannya triliunan. Ini yang saya bilang KPK suka gunakan ruang sidang untuk belok dari perkara, nakuti orang yang suka mengkritik. KPK nggak profesional, kayak jadi lembaga politik tempat orang saling berkompetisi, nggak bagus," tegasnya.

Dalam sidang kasus suap pajak untuk terdakwa mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno yang berlangsung di PN Tipikor, Rabu (10/5), jaksa KPK sempat menunjukkan slideshow.

Slideshow itu mencantumkan sebuah nota dinas milik Fahri soal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama Fahri untuk tahun pajak 2013 sampai 2014. Jaksa KPK menyebut daftar harta Fahri berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada selisih Rp 4 miliar lebih.

"Daftar harta 2014 berbeda dengan LHKPN dengan jumlah selisih Rp 4,46 miliar," kata jaksa KPK dalam sidang.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima uang tunai sebesar US$ 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Sementara itu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar