"Rumah Sekap" Jadi Senjata Baru Pansus Angket Serang KPK

Sabtu, 12 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kanan) berbincang dengan anggota Pansus Misbakhun (tengah) disaksikan Wakil Ketua Pansus Teuku Taufiqulhadi (kiri) seusai meninjau kondisi rumah aman atau "Safe House" KPK di Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jum´at (11/8). "Safe House" tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan bagi saksi kasus korupsi yang ditangani KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus hak Angket KPK siap menembakkan 'senjata baru' terhadap komisi antirasuah itu. Senjata baru yang dimaksud adalah keberadaan rumah yang disebut saksi Pansus, Niko Panji Tirtayasa sebagai rumah sekap. KPK sendiri menyebutnya sebagai safe house yaitu rumah khusus untuk melindungi para saksi kasus korupsi.

Para anggota Pansus, bersama Niko, Jumat (11/8) meninjau keberadaan bangunan yang disebut sebagai rumah sekap itu, secara fisik. Mereka mendatangi sebuah bangunan yang disebut Niko sebagai rumah sekap itu di di kawasan Depok, Jawa Barat.

Setelah melihat secara langsung fisik bangunan yang disebut sebagai rumah sekap itu, Pansus Angket KPK memastikan bahwa yang disebut rumah sekap oleh Niko Panji Tirtayasa itu memang ada. 'Setelah kita lihat, benar ada rumah tersebut. Dengan demikian apa yang disampaikan Niko tentang rumah sekap memang ada!,' tandas Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi di kawasan Depok, Jawa Barat, Jum'at (11/8), seperti dikutip dpr.go.id.

Taufiqulhadi menegaskan, Pansus tidak setuju dengan kata-kata safe house. Sebab menurutnya kata safe house itu tidak ada dalam nomenklatur undang-undang KPK. 'Tapi kalau safe house yang dimaksud adalah untuk mengamankan saksi, maka hal itu harus berada dibawah LPSK. LPSK itulah yang menjalankan semua tugas tersebut,' ujarnya.

Taufiqulhadi juga nengatakan, apabila KPK menyatakan maksudnya itu untuk mengamankan, maka hal itu akan menjadi tanda tanya besar. 'Apakah diamankan untuk diamankan fisiknya atau untuk dicuci otaknya. Kalau seseorang ditempatkan di rumah ini, berarti itu rumah sekap. Dan ternyata memang ada tempatnya,' ucap politis F-Nasdem itu.

'Yang paling penting bagi kita,' sambungnya lagi, 'bukan persoalan untuk mencari safe house ataupun rumah sekap, tetapi benar atau tidak benda atau rumah yang dimaksud seperti yang telah disebutkan Niko,' pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Pansus Angket KPk Arsul Sani mengatakan, ada dua hal yang menjadi tujuan Pansus Angket KPK DPR RI melakukan tinjauan langsung ke rumah aman (safe house) KPK, yang menurut keterangan saksi bernama Niko Panji Tirtayasa lebih pantas disebut rumah sekap. Pertama, untuk mengetahui secara fisik keadaan di lapangan, apakah itu memang rumah perlindungan (safe house) atau rumah sekap.

'Yang kedua, jika kita asumsikan bahwa benar itu rumah perlindungan yang dimiliki dan dikelola oleh KPK, pertanyaannya adalah di dalam mengelola safe house tersebut apakah sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban,' ucap Arsul.

Arsul menjelaskan, dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri untuk mengelola, memiliki, dan mendirikan safe house. 'Dalam sistem peradilan terpadu kita, ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh lembaga. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kewenangannya juga diberikan oleh Undang-Undang,' paparnya.

Pasal 15 Undang-Undang KPK memang mewajibkan KPK untuk melindungi saksi, tetapi ada juga undang-undang yang mengatur tentang tata cara perlindungan saksi dan korban tersebut, lanjut Arsul. 'Polri dalam beberapa kasus ketika menempatkan seseorang itu dalam tempat aman, tetap bekerja sama dengan LPSK. Begitu juga dengan Kejaksaan. Oleh karenanya kita ingin mengetahui apakah yang dilakukan KPK ini sama atau tidak. Jangan karena KPK merasa dirinya sebagai lembaga 'super body' hingga merasa bisa melakukan sendiri, karena anggarannya yang diberikan DPR banyak, jadi tidak perlu LPSK,' kilah Arsul.

Arsul juga mengatakan, Pansus Angket KPK akan memanggil LPSK, karena sebetulnya ada MoU antara LPSK dengan KPK. 'Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar