Industri sawit selama ini hanya  sebatas ekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), belum maksimal dikembangkan  keproduk turunan lainnya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia  merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia, namun pengelolaanya masih kalah dengan negara tetangga,  seperti Malaysia. Indonesia juga kalah dalam pengembangan industri turunan. Industri sawit selama ini hanya  sebatas ekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), belum maksimal dikembangkan  keproduk turunan lainnya.

Penilaian itu diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara  Menteri Perindustrian  dengan Komisi VI DPR RI, Senin, (20/3).  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pun berjanji akan mendorong sektor perkelapasawitan dalam negeri. Menurutnya sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, industri sawit perlu digenjot agar tidak berorientasi pada ekspor ke luar negeri. Namun, pemerintah juga dituntut memperbanyak industri hilirnya.

Airlangga menyebut, saat ini sudah ada 170-an industri turunan yang sudah digenjot pemerintah Indonesia. Pemerintah menurutnya,  terus mendorong memperluas dan memperbanyak industri turunan sawit.

"Kita akan dorong lebih banyak lagi," kata Airlangga Hartarto di Ruang Komisi VI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, di samping industri seperti minyak goreng, pemerintah juga tengah mendorong industri seperti farmasi. Ke depan, sambung Airlangga, kelapa sawit juga bisa dikembangkan menjadi produk Oleo Chemical atau alkohol.

"Pabriknya sudah dibangun jadi sudah berkembang. Cuma kita akan membuat daerah seperti Tanjung Api-Api, Dumai untuk menjadi industri kelapa sawit barbasis nilai tambah," kata Airlangga.

PELUANG INDONESIA - Peluang pengembangan industri turunan sawit itu juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Menurut Hekal, Kementerian Perindustrian harus membaca peluang untuk mengembangkan industri kelapa sawit agar pemerintah tidak berhenti pada ekspor dalam bentuk CPO.

Bahkan menurutnya, dulu pemerintah pernah membuat industri olahannya menjadi biosolar. Namun karena harga minyak dunia anjlok, kemudian pengelolaannya biosolar menjadi tidak visible lagi.

Kendati demikian, imbuh Hekal, hasil minyak sawit juga bisa dikembangkan menjadi campuran baik biodesel, sabun bahkan menjadi vitamin. Hanya saja dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengekstraksinya menjadi bahan jadi seperti vitamin.

"Minyak sawit itu 100 persen dijadikan biodesel itu sangat bisa. Bisa juga menjadi sabun, deterjen dan vitamin. Jadi mesti didorong," ujar anggota dari Fraksi Gerindra ditempat yang sama.

Dalam rangka merealisasikan itu,  pemerintah juga harus  memastikan pasar yang akan menjadi market, ketika industri telah  mampu menghasilkan bahan jadi . Karena itu,  kata Hekal, perlu sinergi antara Kementerian Perdagangan, BUMN dan perusahaan terkait pengembangan industri turunan dari bahan kelapa sawit.

Dia melihat, industri sawit Indonesia memang kalah dibanding negara tetangga, Malaysia. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh melampaui Malaysia. Untuk harga jual saja, Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia.  Dengan modal itu, Indonesia berpeluang untuk bisa mengungguli Malaysia. "Koordinasinya pun harus disinkronkan antara BUMN, Kemenperin dan Perdagangan," imbuhnya.

Dia mengakui, perusahaan kelapa sawit  Indonesia sudah cukup baik. Hanya saja, yang perlu dioptimalkan adalah penanganan hasil agar bisa bernilai tambah. Dengan begitu, perlu support kebijakan pemerintah untuk betul-betul serius menanganinya agar lebih optimal. Seperti yang dilakukan pemerintahan Malaysia.

Terkait dengan adanya penolakan lantaran industri sawit sering disebut industri yang merusak lingkungan, Hekal tidak melihat itu menjadi masalah utama bagi Indonesia.  Menurutnya, sawit telah menjadi komoditas utama di Indonesia, sehingga bila ada kampanye yang menyudutkan produk sawit merupakan hal biasa.

Sebagai minyak yang murah, lagi pula tidak bisa diproduksi oleh negara-negara Eropa. "Itu tantangan bagi pemerintah kita bagaimana melakukan lobi-lobi jangan sampai produk unggulan kita ternodai," pungkas Hekal.

PROGRAM HILIRISASI - Program hilirisasi industri kelapa sawit sebenarnya telah dicanangkan Kementerian Perindustrian sejak 2010 lalu. Namun progress dari hilirisasi ini tidak berjalan dengan baik. Industri sawit yang terus meningkat,  namun lebih banyak mengalir untuk ekspor dan belum diimbangi  dengan serapan untuk produk hilirnya. Akibatnya yang meningkat adalah  ekspor CPO. Saat ini sekitar 50% minyak sawit dunia berasal dari Indonesia.

Saat ini kita baru sukses menaikkan produksi minyak goreng serta hanya sedikit untuk oleochemical dan oleo food. Padahal, masih banyak produk turunan lainnya yang lebih menjanjikan nilai jualnya. Seperti, surfactant, pelumas,  biofuel, dan deterjen.

Alasan masih rendahnya serapan industri hilir di kelapa sawit.  Karena minimnya dana dan penguasaan teknologi untuk industri turunan sawit.  Sehingga salah satu salah satu solusinya adalah kita harus undang sebanyak mungkin investor asing untuk masuk ke industri hilir CPO.

Hanya saja permasalahannya pemodal asing atau PMA belum cukup yakin  dengan prospek pengembangan industri hilir minyak sawit. Salah satunya karena faktor kendala klasik yang juga dihadapi investor di bagian hulu minyak sawit, yakni kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan berusaha, serta infrastruktur yang ada.

Padahal program hilirisasi industri muaranya, adalah penciptaan nilai tambah devisa, memperkuat struktur industri, serta penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha  di Indonesia. Untuk itu harus ada pemecahan masalah hambatan hambatan tersebut.

Selain itu, juga harus ada pemberian fasilitas tax holiday untuk investasi tertentu bagi pendirian pabrik-pabrik yang memproduksi produk turunan CPO. Jadi Indonesia tidak bisa puas hanya menjadi raja minyak nabati dunia, jika tak menguasai industri turunannya.