JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/11) lalu, baru saja menunjuk sejumlah menteri penghubung untuk memperkuat relasi luar negeri sebagai upaya menarik investor asing berinvestasi di dalam negeri. Langkah itu sebagai bentuk keseriusan Kabinet Kerja menggenjot peningkatan  investasi.  

Susunan formasi menteri penghubung yang memperoleh penugasan presiden itu  diantaranya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bekerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah, Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil untuk Jepang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk Republik Rakyat Tiongkok.

Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bekerjasama dengan Rusia dan Amerika Serikat, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara untuk Amerika Serikat, Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Pandjaitan untuk Singapura, Menko Kemaritiman Rizal Ramli bekerjasama dengan Malaysia.

Sedang Kepala Badan Ekonomi Kreaktif Triawan Munaf dengan Korea Selatan, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggung jawab untuk Taiwan dan Hong Kong serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman di negara-negara di Asean kecuali Singapura dan Malaysia.

Walaupun sudah ditetapkan dan ditugaskan presiden. Namun penunjukan tersebut masih dalam lingkup dan ranah kewenangan Kementerian Luar Negeri yang selama ini menjalankan diplomasi dan negosiasi dengan negara lain. Mengenai persoalan ini Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir menanggapinya.
Menurutnya instruksi peran baru kementerian penghubung tersebut dimaklumi, sebagai tindak lanjut pencarian solusi atas faktor-faktor yang selama ini menghambat capaian kerjasama investasi. Ia menjelaskan, apabila nanti sudah ada capaian atau kesepakatan dalam konteks investasi bilateral dengan negara lain. Namun ada faktor yang membuat kerjasama itu terhambat, maka peran menteri akan menyelesaikannya dari aspek teknisnya.

"Disamping itu, menteri penghubung, nantinya akan berperan dalam konteks follow up proses kerjasama," kata pria yang biasa disapa Tata ini, ditemui gresnews.com, Kamis (26/11)..

Namun demikian, pelaksanaanya tetap berdasarkan koordinasi dengan pihak Kemlu agar saling bekerjasama memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan. "Persoalan seperti apa dan bagaimana penyelesaian teknisnya akan ditindaklanjut para menteri penghubung. Kemlu tetap berperan membuka akses atau kesempatan ke luar negeri mendukung kerjasama investasi," katanya.

Namun pada tingkatan tertentu terkait hubungan luar negeri, Tata menekankan perlunya komunikasi dengan pihak Kemlu. Pada posisi ini, apabila permasalahan terkait unsur politis dan dalam skala yang lebih tinggi. Maka akan segera dikoordinasikan kepada Kemlu.

Ketika ditanya soal peran Duta Besar, Tata mengatakan, persoalan teknis dalam negeri tidak sepenuhnya bisa diatasi secara menyeluruh,  mengingat konteks persoalan bisa bersifat nasional dan internasional.

"Dubes memang penghubung, tetapi akses permasalahannya di Indonesia kan tidak sepenuhnya bisa dilakukan Dubes," kata dia.

Untuk itu, Tata menilai,  adanya pembagian tugas yang dilakukan saat ini cukup beralasan misalnya Menteri ESDM ditunjuk sebagai pelaksana teknis untuk melancarkan investasi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah karena kepentingan Indonesia di sana adalah sektor perminyakan.  Sehingga Kementerian ini dinilai tepat menangani kerjasama perminyakan dan menyelesaikan hambatan investasi dalam negeri.

Kemudian, Menkominfo diminta concern bekerjasama dengan AS mengingat baru-baru ini presiden sempat meninjau langsung pengembangan digital ekonomi dalam kunjungan ke AS beberapa waktu lalu.

Begitu juga halnya dengan peran KKP bekerjasama dengan Rusia karena adanya komitmen dari pemerintah masing-masing untuk berinvestasi di sektor perikanan.

"Semua menteri sudah ada dasarnya kenapa ditunjuk untuk itu. Seiring penambahan tugas baru tersebut, diharapkan masalah yang terjadi dapat segera diatasi tentunya melalui koordinasi dan komunikasi bersama Kemlu," tambahnya.

WARNING BAGI DIPLOMAT - Guru Besar Hubungan Internasional  sekaligus Bisnis Internasional Universitas Bina Nusantara (BINUS) Tirta Mursitama menilai, terkait pembagian peran kerjasama luar negeri yang tengah ditempuh pemerintah saat ini merupakan indikasi bahwa peran Kemlu secara tunggal dinilai kurang begitu mampu mendatangkan investasi.

Terkait orientasi peran para kalangan diplomat, menurutnya perlu direvitalisasi karena selama ini tugas diplomat masih cenderung generalis (umum). Selain itu, pemahaman para diplomat dinilai kurang terlalu mendalam aspek investasi atau lebih pada aspek politik.

"Ini kan titik beratnya pada ekonomi. Kebijakan yang diambil presiden saat ini sebenarnya menjadi warning terkait peningkatan peran diplomat di sektor ekonomi," kata Tirta dihubungi gresnews.com, Kamis (26/11).

Kebijakan baru presiden memberikan tugas tambahan kepada para menteri tersebut, menurutnya, bukan merupakan suatu hal baru. Sejak terpilihnya Jokowi, ia menilai, aspek kepentingan di sektor ekonomi sudah cukup terlihat terutama upaya meningkatkan peran diplomasi ekonomi.

"Langkah ini merupakan upaya asertif dan proaktif mendapatkan dana dari luar negeri karena Indonesia membutuhkan fresh money. Justru menjadi komplementer tugas Kemlu," kata Tirta.

PERAN MENTERI PENGHUBUNG - Keberhasilan dan capaian kerjasama diyakini sangat bergantung pada skema kebijakan yang diambil masing-masing kementerian. Lebih spesifik, tergantung kreatifitas individual menteri yang ditunjuk.

Disamping itu, ketika dimintai keterangan mengenai tumpang tindih kewenangan, menurutnya perlu koordinasi dan saling sinergi antar kalangan pemerintah di masing-masing lembaga. Sebab, kesulitan dan tantangan akan terjadi ketika minim komunikasi dalam pelaksanaan tugas.

"Tentu para menteri tidak bisa sendirian karena tetap butuh back up politik diplomasi para diplomat di Kemlu," tuturnya.

Menurut Tirta, apabila pendekatan yang dipakai dari segi tupoksinya, pasti akan disimpulkan adanya tumpang tindih. Apalagi, masing-masing kementerian punya tugas masing-masing.

Namun, pada dasarnya, ia beranggapan setiap instansi bisa mendatangkan investasi apabila dikaitkan dengan kewenangannya. Misalnya, Menhub, bisa saja membangun infrastruktur dengan mengajukan proposal pembiayaan kepada investor asing, bukan sekedar menyerahkan ke kementerian keuangan, BKPM atau Kemlu. Begitu juga dengan kementerian lainnya.

Meski demikian, apabila dipetakan secara tupoksi terkait kebijakan kementerian penghubung saat ini, ia berpandangan ada beberapa kementerian yang bakal berperan dominan seperti BKPM, Mendag, Menperin, dan Kemlu.

PENINGKATAN DIPLOMASI EKONOMI - Peran dan kemampuan para diplomat sebagai aktor utama politik luar negeri sangat penting terutama dalam menjalankan strategi kepentingan nasional. Berkaitan dengan itu, perlu upaya serius mendorong peran para diplomat.

Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Nana Yuliana mengakui, saat ini dibutuhkan peningkatan kemampuan para diplomat dari segi keilmuan dan kompetensi.

Menurutnya, sudah ada upaya yang saat dilakukan Kemlu melalui Sekolah Dinas Luar Negeri yaitu menekankan pentingnya keahlian promosi dan strategi mengembangkan jaringan diplomasi ekonomi.

"Sesuai amanat presiden, para diplomat harus mendorong diplomasi ekonomi," kata Nana kepada gresnews.com.

Nana menuturkan, saat ini, seiring instruksi penguatan pemerintah di bidang ekonomi, ada penambahan tugas kepada para diplomat dan Kedutaan Besar yang dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri.

Capaian diplomasi ekonomi selama ini diakui relatif bersifat makro sehingga perlu spesifikasi ke bidang-bidang tertentu misalnya peningkatan volume trade ballance sebagai bagian dari capaian kepentingan nasional.

Ia menjelaskan, saat ini sudah ada keseriusan pemerintah diantaranya setiap KBRI ditugaskan mencapai hasil volume tertentu di bidang ekspor-impor perdagangan dan pariwisata khususnya peningkatan wisatawan.

"Setiap KBRI mulai diukur berapa produktif capaian kenaikan kuantitas dari diplomasi yang dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi pencapaian diplomasi," lanjut Nana.

Terkait itu, dalam rangka optimalisasi promosi Indonesia, Kemlu semakin memperkuat pelatihan diplomat madya di bidang diplomasi ekonomi dan juga ditingkatkan kurikulum pembelajaran mengenai merketing skills, market research dan selling skills.


BACA JUGA:
Tags