JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan agar pemerintah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya hingga lima tahun mendatang. Pesan itu disampai SBY  menanggapi tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Marilah kita beri kesempatan dan dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan dan merampungkan tugas-tugasnya. Kami tahu banyak sasaran yang harus diwujudkan," ujar SBY dalam video yang diunggah di akun Suara Demokrat, Sabtu (21/10).

Melalui tayangan video itu, SBY mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, banyak yang telah dicapai, namun tidak sedikit pula yang masih harus dilakukan. Presiden RI ke-6 itu berpesan agar Jokowi selalu waspada dan tetap fokus menjalankan tugasnya.

"Sebagaimana masa presiden dan pemerintahan sebelumnya, jika ada yang mengatakan bahwa pemerintahan ini telah gagal dan tidak ada satu pun yang dihasilkan, menurut saya, tidak fair dan tidak legawa. Sebaliknya, jika ada yang mengatakan bahwa pemerintahan ini selalu sukses dan tidak ada yang kurang, menurut saya, tidak jujur," kata SBY yang didampingi Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Bendahara Umum Indrawati Sukadis.

SBY mengatakan, Partai Demokrat optimistis pemerintah bisa merampungkan tugas hingga berakhir masa jabatan dua tahun mendatang. Dengan catatan pemerintah tetap fokus pada prioritas dan kebutuhan rakyat.

"Kami yakin jika pemerintah tetap fokus dan tetap memprioritaskan  upaya memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat, akan banyak yang bisa dilakukan di masa dua tahun mendatang," ujarnya.

Disebutkan SBY, bahwa Demokrat berharap Jokowi bisa menjaga kerukunan bangsa. Demokrat juga berharap Jokowi bisa mengayomi semua lapisan masyarakat.

"Satu saja harapan Partai Demokrat, kiranya Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya sungguh menjaga bangsa ini tetap rukun, dan bersatu, dan tidak terpolarisasi, atau terbelah oleh alasan apa pun, termasuk karena perbedaan identitas. Diharapkan pemerintah makin adil dan bisa mengayomi semuanya," pesannya.

SBY pun mengucapkan selamat bertugas untuk Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahannya. "Terakhir, selamat bertugas kepada Presiden Jokowi dan semua yang mengemban amanah. Semoga senantiasa sukses," pungkasnya. (dtc/rm)

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendapat sorotan. Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) menilai keduanya bukan membahas koalisi Pilpres 2019.

Peneliti Lembaga Survei SMRC Sirojudin Abbas mengatakan pertemuan tersebut lebih pada untuk menunjukkan kesolidan di luar pemerintahan. "Saya melihat pertemuan di Cikeas bukan koalisi tapi pemahaman agenda bersama saja tahun 2019 membangun bersama, mereka ini bagian kelompok di luar pemerintahan," kata Sirojudin Abbas dalam diskusi di D´Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu (30/7).

Abbas juga mengatakan mantan Presiden SBY tak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto.

"Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya," ucap Abbas.

Abbas menjelaskan SBY pernah berkali-kali menghindari pertemuan dengan Prabowo. Apalagi hubungan massa lalu antara SBY dan Prabowo tidak baik. "Sulit mencari informasi dan data hubungan mereka positif. Pak SBY berkali-kali menghindari pertemuan itu," kata Abbas.

Meski begitu, Abbas mengaku belum tahu apakah diplomasi ´Nasi Goreng´ antara SBY dan Prabowo sudah mulai mencair. Jika belum cair, maka keduanya akan menentukan pilihan lain pada tahun 2019.

"Jika tidak mereka akan cari jalan lain. Kalau ada tanda umum kita belum menemukan gejala di garisbawahi Prabowo minggir atau dorong orang. Kondisinya secara umum hubungan dengan Demokrat dan yang lain bisa saja," kata Abbas.

Untuk diketahui, surat DKP yang pernah beredar bertuliskan salah satu kesalahan Prabowo melaksanakan pengedalian operasi dalam rangka stabilitas nasional, namun operasi tersebut bukan kewenangannya melainkan Panglima ABRI. Prabowo juga tak pernah memberikan izin saat sering ke luar negeri kepada KSAD maupun Panglima ABRI. (dtc/mfb)

Gubernur dan wagub terpilih DKI Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sandiaga tiba lebih dulu dan langsung disambut SBY, Ibu Ani Yudhoyono, dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono.

"Mohon maaf lahir batin, ya," ujar SBY kepada Sandiaga di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

SBY berpesan kepada Sandiaga untuk kuat menjalankan tugas sebagai Wagub DKI. "Ke depan memang berat, ya. Namun semua bisa dilakukan. Kami mendukung," ucap SBY singkat kepada Sandiaga.

Selang beberapa saat kemudian, Anies tiba bersama keluarga di kediaman SBY. Dia langsung menyalami SBY dan keluarga. "Minal aidzin walfaidzin," ucap Anies menyalami SBY sambil berpelukan.

SBY juga menyampaikan pesan yang sama kepada Anies. "Sukses selalu, Pak Anies. Saya tahu tugasnya memang berat, tapi insyaallah bisa dilalui," kata SBY ke Anies. "Saya yakin Pak Anies bisa, nanti kita siap support selalu," tambah SBY. (dtc/mfb)

Dalam konteks kasus Ahok vs Kyai Ma´ruf Amin kemarin, Hendrawan menilai ada pihak-pihak yang menghendaki kondisi politik nasional dan politik DKI gaduh terus.

Presiden menjelaskan, pergantian pejabat utama di kementerian atau lembaga ada mekanisme dan aturan yang berlaku, misalnya eselon I ada mekanisme proses hingga keputusan Tim Penilai Akhir.

Presiden mengatakan kerja sama dan peran segenap pegawai Istana turut berperan dalam keberhasilan tugas Presiden.

Presiden SBY dan Tony Blair, berbagi pandangan tentang beragam masalah yang berkembang, termasuk menyangkut perkembangan di Timur Tengah.

Presiden SBY menegaskan hal itu ketika menyinggung keputusan pemerintah membatalkan pengadaan kendaraan bagi para pejabat.

Seharusnya menurut Yenni, DPR berani menolak proyek ini. Untuk itu ia berpendapat, para anggota dewan tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai pengawas anggaran.

Meski begitu, Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono tampak sudah mulai beberes meninggalkan rumah dinasnya di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Mensesneg, hingga kini belum ada satu pun dari ketujuh menteri yang terpilih menjadi anggota DPR-RI itu mengajukan pengunduran diri kepada presiden.

SBY mengatakan pada pengujung tahun 2013 masa pemerintahannya juga telah meresmikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui terbentuknya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya melalui kedua program tersebut, pemerintah memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melihat stok dan rasio utang terhadap PDB saja tak cukup untuk memotret wajah utang Indonesia secara utuh. Karena itu, perlu dipahami secara lengkap bagaimana profil utang Indonesia.

Presiden SBY mengklaim selama pemerintahannya, Indonesia dapat mengalami kemajuan kelas ekonomi dengan kelas masyarakat menengah yang besar.

Chatib mengatakan, peraturan tersebut jika tetap memuat batasan harga, tentu akan selalu berganti disetiap kali terjadi pergantian presiden.