"Dia (Imam) tidak memiliki surat kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan melaporkan para pensiunan," kata kuasa hukum terdakwa, Vicktor Dedy Sukma, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (6/12).

"Kami didakwa menempati atau menghuni rumah dinas Angkasa Pura I di Komplek Perhubungan Udara Blok D Cempaka Putih tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya PT Angkasa Pura I," kata salah seorang terdakwa, Noerodi Sidik kepada gresnews.com, saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, kementerian yang dipimpin Agus Martowardojo itu yang seharusnya berperan aktif melakukan penertiban dan pendataan terhadap aset negara yang masih dikuasai oleh mantan pejabat.

Lantaran pada umumnya para mantan pejabat yang menempati rumah dinas itu sedang memproses surat-surat administrasi. Mereka ingin mendapatkan Surat Hak Milik (SHM) atau ingin menjadikan rumah dinas milik negara itu menjadi milik pribadi.