Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik yang sebelumnya diusulkan DPR. Bahkan kenaikan dana tersebut hingga mencapai 10 kali lipat atau menjadi Rp1.000 per suara sah, dari Rp108 sebelumnya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut pemerintah telah menyetujui menaikkan bantuan dana parpol menjadi dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. Namun ia mengatakan keputusan tersebut akan ditetapkan terlebih dahulu melalui Paripurna di sidang DPR.

"Itu kan Pak Mendagri, itu nanti ke Pak Mendagri. (Tapi) kemarin sudah diputuskan kenaikan yang diusulkan. Tapi nanti semua di paripurna semua, kan," kata Mardiasmo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Mardiasmo memastikan keputusan tersebut tidak akan diubah-ubah lagi. Pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan dana bagi parpol peserta pemilu.

"Nggak, nggak (diubah)," ujarnya.

Pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol. Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014.

Apabila kenaikan itu terealisasi, ada peningkatan sebesar Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahunnya. Adanya rencana kenaikan dana parpol ini, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. (dtc/rm)

Salah satu daftar masalah yang alot  didiskusikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Parpol adalah persoalan pendanaan partai politik.

Kasus korupsi yang menjerat banyak kalangan politisi dinilai akibat besarnya tuntutan partai politik dalam membiayai kegiatan politiknya. Besarnya beban biaya parpol yang ditanggung kader itu membuka  peluang sejumlah kader untuk melakukan praktik korupsi.

Habibi menyatakan, partai politik harus melaporkan keuangannya sejak berdiri hingga sekarang ke publik melalui media massa.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menilai, kepemimpinan partai makin lama menjabat makin tidak demokratis ke dalam. Karena itu perlu ada aturan yang membatasi kepengurusan partai politik.

Setelah KPK mengalami serangan bertubi-tubi lewat berbagai kasus yang bisa melemahkannya, dana Rp1 triliun dinilai dapat menjadi bancakan bagi parpol karena lemahnya pengawasan dari KPK.

Angka Rp5000 per suara menurut Fadli sangat ideal untuk memberdayakan parpol. Apalagi selama ini parpol tak punya sumber pendanaan, kecuali iuran anggota dan sumbangan.

Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tengah fokus menggarap regulasi pembiayaan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Wacana pengucuran dana kepada partai politik (parpol) senilai Rp 1 triliun perpartai menuai perdebatan. Sejumlah anggota DPR  menilai pengucuran dana itu hanya bisa dilakukan ketika ada pengaturan transparansi penggunaan yang ketat.

Selama ini negara telah mengatur keuangan partai politik lewat Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang sumber-sumber keuangan partai politik.

Menurut Dradjad, setiap partai pasti memiliki hitungan untuk menjaga keutuhan partainya dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya.