JAKARTA, GRESNEWS.COM - Saling intrik antar kelompok di tubuh Partai Golkar masih terus terjadi, terkait nama pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Saling klaim juga mewarnai penunjukan calon ketua DPR baru.

Sebelumnya politikus senior Golkar Ahmadi Noor Supit Usai mengklaim rapat pleno Fraksi Golkar yang digelar Kamis (11/1) kemarin dan juga di hadiri Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, menyebut bahwa Bambang Soesatyo  (Bamsoet) telah dipastikan menjadi ketua DPR. Menurut dia penetapannya  tinggal menunggu waktu.


"Sudah. Sudah fixed, namanya BS," ujar Supit usai rapat pleno Fraksi Golkar, Kamis (11/1) kemarin.

Namun pernyataan Supit tersebut, dibantah keras Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Menurut Agung, untuk menentukan ketua DPR harus melalui rapat pleno DPP dan hal itu belum dilakukan.

"Baca berita mengenai ketua DPR sudah diputuskan. Begini, jadi ini boleh dicatat ya. Saya kira Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum tahu betul bahwa fraksi adalah kepanjangan tangan dari kebijakan DPP. Fraksi adalah pelaksana kebijakan dari DPP Partai. Jadi tidak dibalik, jangan dibalik, termasuk di dalamnya penetapan ketua DPR itu adalah di kewenangan dari DPP Partai Golkar dan itu belum dilakukan," kata  Agung, Jumat (12/1/2018).

Kendati tak turut dalam rapat fraksi tersebut, Agung mengaku memperoleh informasi bahwa rapat fraksi kemarin tak menghasilkan keputusan apapun. Jadi, menurut Agung,
pernyataan Supit soal Bamsoet terpilih menjadi ketua DPR bersifat personal.

"Saya mengetahui dari informasi bahwa tidak ada keputusan di fraksi itu yang menetapkan ketua DPR yang disebut Bamsoet itu, tidak ada, " ujarnya.  

Menurut Agung bagaimanapun DPP tentu yang punya kewenangan. Ia meyakini pada waktunya nanti akan membahas, dimana lebih cepat akan lebih baik.

Mantan ketum Golkar ini mengatakan nama ketua DPR yang baru pengganti Novanto bisa saja diserahkan sebelum revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) rampung. Namun, ditegaskannya sampai hari ini Golkar belum memutuskan apapun terkait ketua DPR.

Agung menegaskan, semua kandidat yang sebelumnya sempat disebut sebagai calon kuat ketua DPR masih berpeluang. Seperti nama-nama yang selama ini beredar seperti Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi II Zainudin Amali, dan Bamsoet sendiri, disebutnya  masih berpeluang menjadi ketua DPR.

"Iya karena DPP-nya belum ada pembahasan tata acara tentang penetapan ketua DPR bagaimana, apakah diambil voting, diserahkan kepada ketua umum untuk memutuskan itu, saya kira itu ranahnya DPP Golkar," tegas Agung. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo sedang memegang bola panas soal jabatan ganda Airlangga Hartarto yang kini menjadi ketua umum Partai Golkar. Saat ini Airlangga masih menjabat sebagai menteri perindustrian, padahal Jokowi kerap melontarkan larangannya untuk rangkap jabatan pada para pembantunya.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan Jokowi akan merusak hubungan dengan Partai Golkar jika sampai menggeser Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian. "Soal hubungan Jokowi dengan masyarakatnya. Karena Pak Jokowi tidak punya kontrol langsung dengan parpol, dia butuh dukungan dari parpol lain selain partai asalnya, yaitu PDIP," ucap peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam diskusi ´Perlukah Airlangga Mundur?´ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).

Abbas menambahkan, jika Jokowi sudah mendapat dukungan yang diperlukan, dia harus mempertahankan posisi pentingnya. Salah satunya saat ini dengan tidak menggeser Airlangga karena dapat merusak hubungannya dengan Golkar.

Menurutnya selama ini Golkar akan loyal bila memiliki koneksi langsung dengan penguasa. Alhasil jika Jokowi mengambil keputusan menggeser Airlangga akan merugikan kepentingan politik Jokowi sendiri.

Soal jabatan ganda di parpol sebenarnya ada juga kasus serupa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Abbas menyebut Eko yang menjabat Bendum PKB.

"Anggap saja Pak Eko Sandjojo, di kabinet luar biasa pencapaiannya. Program penuntasan kemiskinan masuk lewat jalur pinggir desa. Ini tidak ada efek dia jadi bendum partai dengan posisinya di parpol," ujar Abbas.

Namun ada keunggulan yang menonjol dari Airlangga Hartarto. Airlangga justru dikatakan Abbas namanya besar lebih dulu sebagai profesional daripada di kancah politik.

"Rekam jejaknya luar biasa. Masuknya Golkar ke koalisi pemerintah ini ditandai dengan masuknya sosok profesional. Tidak akan banyak efeknya kalau Pak Airlangga rangkap jabatan. Apalagi di saat genting selama sisa 1,5 tahun ini. Karena Golkar sekarang dibangun dari keterpurukan," pungkasnya.

Tak jauh berbeda, politikus senior Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen membela Airlangga dengan membeberkan prestasi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

"Karena saya juga staf khusus beliau, bisa dikatakan prestasi Departemen Perindustrian meroket, andalan pemerintah, dan harus jadi sustainable. Sayang jika tidak dilanjutkan karena kepentingan nasional," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Soal jabatan ganda di pemerintahan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Seperti pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat banyak menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol.

Menurut Happy, Airlangga pekerja profesional, di atas rata-rata hingga tidak akan mengganggu secara politik malah saling menguatkan. Dari ranah politik dan birokrasi ini sudah built-in yang matang. (dtc/mfb)

Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang belum bersikap soal rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar dan Menperin. Fadli menyebut Jokowi seharusnya komitmen dengan perkataannya.

"(Rangkap Jabatan Airlangga) Itu terserah presiden, dia sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan, ya kan? Kan bukan masyarakat (yang menetapkan)," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut Fadli, Jokowi dari dulu ingin menterinya bekerja dengan fokus penuh. Ucapan yang pernah dilontarkan Jokowi terkait rangkap jabatan menteri, menurut Fadli tidak boleh diingkari.

"Artinya, kalau rangkap jabatan, nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi. Kedatangannya sebagai menteri atau ketua umum partai politik atau sebagai politisi dari partai tertentu?" tutur Fadli.

Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal rangkap jabatan. Namun, andai Jokowi tidak komit dengan perkataannya, Fadli mengucap hal ini.

"Ya artinya (Jokowi) menelan ludah sendiri," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat berbicara soal rangkap jabatan Airlangga. Jokowi akan mengambil sikap seusai Munaslub Golkar.

"Ini nanti nunggu Munaslub. Baru saya akan bisa jawab," ucap Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Sikap PDIP mendukung agar menteri tak melakukan rangkap jabatan. Contohnya tidak aktifnya Menko PMK Puan Maharani dalam kepengurusan partai.

"Ketika pak presiden memberi kebijakan agar menjadi menteri berkonsentrasi total pada jabatannya, PDIP memberi dukungan sepenuhnya dan terbukti mbak Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif (dalam kepengurusan partai)," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Puan sebenarnya menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, namun tidak aktif karena menjadi menteri. Hasto sendiri tak secara tegas menyatakan apakah Airlangga harus mundur dari posisinya sebagai Menteri Perindustrian dalam kabinet Kerja.

"Menjadi menteri, menjadi pembantu presiden punya tugas yang tidak ringan. Tantangan di bidang perekonomian tidak mudah," ujarnya. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah Indonesia I Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar mengalihkan dukungan kepada Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Golkar telah mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilgub Jabar.

"Kami memutuskan Dedi Mulyadi diusung untuk jadi gubernur atau wakil gubernur," Ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah Indonesia I Golkar Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (21/12).

Hal ini diputuskan seusai rapat koordinasi tentang Pilkada Serentak 2018 di DPP Golkar yang dipimpin Nurdin Halid. Golkar belum mengeluarkan SK tapi menugasi Dedi mencari koalisi. "Belum (SK terhadap Dedi). Tunggu saja sifatnya lagi nyari koalisi," kata Nusron.

Golkar membuka koalisi dengan sejumlah parpol. Salah satunya dengan PDIP atau Partai Demokrat, yang sudah mengusung Deddy Mizwar. "Bisa dengan PDIP, bisa juga dengan Demokrat dengan Deddy Mizwar," terang Nusron.

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien. Tetapi dukungan tersebut dicabut saat Airlangga Hartarto menjabat ketum yang baru.

Soal pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018 ini sendiri dikabarkan berawal dari laporan Ketua DPD I Golkar Jabar Dedi Mulyadi kepada DPP.

"Kami beri batasan sampai 25 November karena dikhawatirkan Golkar sampai ujung tak ada kejelasan dan akhirnya setelah itu tak punya pasangan dan calon kan sehingga kami sampaikan ke DPP ini laporan di Jabar dan akhirnya DPP keluarkan surat putusan," ujar Dedi, beberapa waktu lalu.

Ketika itu Dedi enggan memberi tanggapan terkait dirinya yang disebut akan menggantikan Ridwan Kamil. Termasuk isu bahwa berubahnya dukungan Golkar di Pilgub Jabar terkait ´deal´ dengan ketum terpilih Golkar Airlangga Hartarto. Dedi diketahui merupakan pendukung Airlangga sejak awal munaslub digelorakan.

"Tidak ada, saya concern terhadap perubahan Partai Golkar, bukan dasar untuk pencalonan Gubernur Jabar. Dasar saya ingin melakukan perubahan Partai Golkar dampaknya bagaimana citranya supaya tren positif," papar Bupati Purwakarta ini.

Dedi mengatakan, hari ini, Jumat (22/12) akan digelar pertemuan dengan DPP membahas situasi di Jabar. "Ketum kan sangat rasional, nanti kita bahas setelah munas. Mungkin Jumat kita bahas apa sih yang akan dilakukan Golkar untuk kepentingan Jabar," kata Dedi. (dtc/mag)

Kini Golkar "baru" di bawah kendali ketua baru Airlangga Hartarto, akan mencoba menghapus citra itu, salah satunya dengan bersikap "ramah" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memutuskan beberapa hal. Salah satunya kader yang terjerat korupsi akan dinonaktifkan atau dipecat.

"Komitmen Partai Golkar untuk melakukan citra atau gerakan cut off position masa lalu, terutama dari perilaku korupsi menjadi sebuah komitmen yang bagus," ujar Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar Nusron Wahid di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Golkar, kata Nusron, juga sepakat pengurus baru yang akan segera dibentuk harus bebas kasus. Ini sesuai dengan komitmen Golkar untuk menjadi bersih.

"Siapa pun yang masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus clean and clear dalam angka coorporate governance sehingga kita tak bisa berspekulasi lagi," katanya.

Munaslub juga memutuskan soal pencalonan kepala daerah. Golkar berkomitmen mengusung calon yang bebas dari masalah hukum.

"Calon yang kita usulkan pilkada maupun apa pun kita koordinasikan tidak boleh bermasalah secara hukum. Bersih, clean and clear," tegas Nusron.

Lebih lanjut, Nusron juga menjelaskan munaslub menyepakati Airlangga sebagai ketum. Soal periode jabatan Airlangga, muncul beberapa opsi sehingga akan diputuskan besok. (dtc/mfb)

Agenda munaslub dipercaya hanya sebatas pada pembicaraan soal perubahan kepengurusan dan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Juga ditengarai akan dibahas nasib sang Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan, gonjang-ganjing yang dialami partai besar seperti Partai Golkar tak baik untuk perplitika nasional. "Jika Golkar gonjang-ganjing, jika Golkar tidak solid, jika Golkar tidak utuh, jika internal Golkar ramai, ini tidak bagus untuk Golkar maupun untuk politik nasional. Jadi saat saya menerima DPD I Golkar kemarin, yang saya minta jangan sampai Partai Golkar ini pecah, harus solid, harus utuh, pesan saya hanya itu," tegas Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Tahun 2017 di JCC, Jakarta, Senin (18/12) malam.

Jokowi mengaku dirinya sempat was-was saat ada kabar Partai Golkar sempat memanas. Namun setelah didalami, Presiden Jokowi sampaikan bahwa hal itu ternyata hanya hangat-hangat kuku, tidak sampai panas.

"Oleh karena itu, ketika saya menerima surat permohonan untuk bertemu dari DPD I Golkar, saat itu juga saya terima, bahkan selesai acara seluruh ketua DPD minta foto satu-satu saya layani, karena mereka merupakan tamu istimewa saya," kata Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Dia menilai, Partai Golkar itu adalah partai besar. Jokowi mengakui, di Partai Golkar banyak politikus ulung di dalamnya, punya banyak teknokrat yang mumpuni, negarawan yang disegani, partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh Nusantara, infrastruktur instrumennya sampai ke bawah, sampai ke desa, sampai ke RT.

Karena itu, Jokowi mengingatkan, jangan sampai pertentangan-pertentangan tersebut menyebabkan energi besar Partai Golkar itu habis, yang tidak ada manfaatnya. "Saya tahu ada grup-grup besar di Partai Golkar," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan, sebentar lagi akan masuk ke tahun politik. Soliditas Golkar dibutuhkan oleh negara Indonesia. Ia menyebutkan, masalah di Golkar akan mempunyai dampak politik yang besar terhadap politik nasional.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan Golkar yang solid akan menjadi Golkar yang produktif dan profesional. "Profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh Partai Golkar. Banyak yang menyarankan bahwa Golkar perlu kembali ke jati diri pada identitas sebagai partai karya, partai yang bekerja" ujarnya. (dtc)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Terpilihnya Airlangga Hartanto sebagai ketua Golkar mengganti Setya Novanto ternyata tak membawa keberuntungan bagi Walikota Bandung Ridwan Kamil yang akan maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat. Pasalnya dukungan Golkar yang telah diberikan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto kepadanya, justru mendadak dicabut Golkar dubawah kepemimpinan Airlangga.

Golkar telah mengubah dukungannya di Pilgub Jabar. Ketum Golkar Airlangga Hartanto mencabut dukungan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien yang sebelumnya disahkan Setya Novanto.

Keputusan pencabutan itu tertuang melalui surat DPP Golkar yang dikirim ke Ketua DPD Golkar Jabar. Surat dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 ditandatangani oleh Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Surat berstatus rahasia telah beredar di kalangan wartawan pada Minggu (17/12/2017).

Pencabutan itu mengacu tiga hal, yakni Pertama, berdasarkan surat DPP Partai Golkar nomor : R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H. Mochammad Ridwan Kamil, dengan Daniel Muttaqien.

Kedua, surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang laporan Pilkada Jawa Barat. Ketiga, Petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor : Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari partai Golongan karya.

Disebutkan dalam surat tersebut,  bahwa DPP Golkar Jabar telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat di poin pertama, dengan mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk segera menetapkan pasangan calon wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, yaitu Daniel Mutaqien dengan batas waktu 25 Nopember 2017, namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 25 Nopember 2017 (bahkan sampai saat ini), Ridwan Kamil belum memutuskan calon wakil kepala daerah sebagaimana surat nomor: R-485/Golkar/X/2017.

Maka dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai serta kepentingan partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

"DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat agar menyampaikan pencabutan surat ini kepada Ridwan Kamil, Daniel Muttaqien dan pihak-pihak terkait," tulis  isi surat tersebut.

Terkait surat pencabutan tersebut, Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah membenarkan. Menurutya surat tersebut sudah diteken oleh Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

"Iya benar soal surat itu, tapi belum kita publikasikan. Dikeluarkan oleh Golkar hari ini," ujar Ratu. (dtc/rm)

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut kemungkinan partainya mengubah rekomendasi Pilkada 2018 masih terbuka. Menurutnya perubahan bisa terjadi jika ada persoalan khusus.

"Keputusan institusional tentu tidak berubah dengan adanya perubahan pimpinan, kecuali ada persoalan khusus. Tetapi kemungkinan ada perubahan satu-dua apabila ada kasus," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Minggu (17/12).

Menurut Idrus, rekomendasi dari DPP untuk mendukung kepala daerah telah diambil secara demokratis dan berdasar pada survei. Ia juga menyebut perubahan tidak akan terjadi jika Golkar yakin calon yang diusung bisa menang.

"Kalau kita jamin bisa menang kompetitif dalam Pilkada, maka tentu tidak ada perubahan," ujar Idrus.

Sebelumnya, pengurus DPD Golkar Jabar akan memberikan rekomendasi ke DPP untuk mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil. Pengurus tingkat Jabar mengklaim keputusan DPP itu ditolak oleh sebagian besar kader di daerah.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12). Dalam rapat pleno tersebut hadir sejumlah pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah mengatakan rekomendasi pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien ini akan disampaikan pada Rapimnas Golkar di Jakarta pada Senin (18/12). Keputusan ini sudah tidak bisa diubah. (dtc/mfb)

Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan status keanggotaan Ahmad Doli Kurnia telah direhabilitasi. Menurutnya hal itu merupakan rekomendasi dari Mahkamah Partai.

"Rekomendasi dari Mahkamah Partai yang menyatakan proses pemecatan saudara Doli direhabilitasi," kata Airlangga usai rapat pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (17/12).

Airlangga juga menyatakan rekomendasi itu telah dibahas dan disepakati dalam rapat pleno. Artinya, Doli tetap berstatus sebagai anggota partai Golkar.

"Sudah direhabilitasi oleh partai. Dengan demikian semenjak rapat pleno ini saudara Doli tetap menjadi anggota Partai Golkar," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap kadernya, yakni Ahmad Doli Kurnia karena dianggap bertentangan dengan partai. Golkar pun memecat Doli dari keanggotaan partai.

Alasan Golkar memecat Doli karena menuding ada lembaga lain yang ikut terlibat pembicaraan kasus e-KTP dengan Setya Novanto, salah satunya Ketua MA Hatta Ali. Padahal, kata Idrus, tak ada pembicaraan soal e-KTP saat Hatta bertemu Novanto di sidang doktoral Adies Kadir di Surabaya. (dtc/mfb)

Namun, Airlangga harus tetap berhati-hati karena beberapa tokoh senior Golkar lain juga siap mengintip peluang untuk menantangnya menduduki kursi peninggalan Setnov itu.