Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) kembali periksa istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita Akil, Rabu (30/11). Ratu diperiksa sebagai saksi terkait kasus  suap sengketa pilkada Kabupaten Buton.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Samsu sebelumnya diduga telah menyuap Akil sebesar Rp 2,989 miliar. Pemberian suap itu guna memuluskan proses perkara sengketa pilkada Buton pada tahun 2011. Dimana perkara sengketa itu berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Akil Mochtar.

Akil Mochtar sendiri telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Akil didakwa terlibat dalam dalam suap penanganan 7 sengketa pilkada. Beberapa penyuap akil oleh KPK juga telah diseret menjadi tersangka diantaranya, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, dalam pilkada Lebak dan Banten. Selain itu, KPK menjerat Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzanna.

Sebagian besar modus penyuapan terhadap  Akil diketahui ditransfer melalui perusahaan milik istrinya Ratu Rita, yakni CV Ratu Samagad. Rita sendiri saat ditanya wartawan  tak berkomentar ia hanya melenggang menuju ke taksi di teras gedung. (rm/dtc)

Para terdakwa pelaku suap terhadap Akil yang selama ini menjadi "partner in crime" sang mantan hakim konstitusi satu persatu telah merasakan dinginnya tembok penjara.

Akil di persidangan itu memang langsung bicara penolakan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Blokir 6 rekening yang tidak kunjung dibuka jadi alasan Akil menolak bersaksi.

Menurutnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan ia menjemput Bachtiar di sebuah hotel serta mengantarkannya ke Akbar Tanjung Institute hanyalah bohong belaka.

Dalam persidangan Romi Herton dan Masyito, nama Budi Antoni juga disebut mantan Wakil Kepala BPD Kalbar Iwan Sutaryadi.

Sedangkan mengenai ketidakhadiran Srino, menurut Jaksa Rini hal itu karena pada saat perkara Akil, Srino masih dipengaruhi oleh Muhtar Ependy.

Tanah-tanah ini tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Bali seperti Badung, Gianyar, dan Ubud.

Kedua, MA mengabulkan permohonan kasasi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Susi Tur Handayani yang merupakan advokat yang ikut terlibat suap bersama Akil.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai putusan itu tepat karena putusan ini memutus banyaknya penafsiran-penafsiran atas pasal-pasal dalam UU TPPU yang selama ini dianggap bermasalah.

Metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penikmat harta tersebut, dimana pada posisi itu dialah sesungguhnya aktor utama dibalik kejahatan tersesebut.

Hanya saja, putusan ini tidak diambil dengan bulat karena dua dari sembilan hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda), yakni Aswanto dan Maria Farida Indrati.

Pulung menyindir Masyito dengan berkata sangat sulit diterima dengan akal sehat seorang wanita berpakaian modis, berambut pirang, dan juga bertugas menghitung uang miliaran rupiah, hanyalah seorang pembantu.

Masyito pun beralasan, ia tidak ingin suaminya kembali dicurangi seperti pada proses Pilkada di Palembang.

Pertimbangan lainnya, dugaan pelanggaran pidana terjadi pada saat pasangan walikota dan wakil walikota belum menduduki jabatannya.

Melihat hal itu, tingkah polah Romi justru semakin menggelitik, sebab sambil bersandar dan merokok, Romi pun menyanyikan lagu lawas "Widuri" dengan santainya dan suara yang cukup keras.