Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menerima pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) sebesar US$5 miliar.

"Indonesia tidak menyetor sejumlah Rp25,8 triliun. Nilai Rp25,8 triliun di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 30 Juni 2012 itu adalah posisi jumlah akumulasi surat janji bayar (promissory note atau PN) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai settlement/penyelesaian atas revaluasi modal Indonesia pada IMF."

Koalisi Anti Utang (KAU) mengatakan, penyertaan modal Indonesia ke Lembaga Keuangan Internasional terus meningkat, tidak hanya kepada IMF namun juga ADB dan Bank Dunia.